DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 20 Desember 2017, 13:00 WIB

Kolom

Glorifikasi Pariwisata

T. Wahyuni - detikNews
Glorifikasi Pariwisata T. Wahyuni (Ilustrasi: Kiagoos Auliansyah/detikcom)
Jakarta - Pembicaraan ihwal pariwisata oleh para elite kerap terjebak glorifikasi. Bahwa inilah sektor yang membawa multiplier effect dalam kegiatan ekonomi, mengakselerasi pertumbuhan, membuka banyak lapangan kerja, dan lain sebagainya.

Demi itu pula peran sektor pariwisata perlu optimalisasikan. Infrastruktur mesti ditambah, atraksi-atraksi pariwisata mesti disemarakkan, hingga kemudian sektor ini menjelma pahlawan bagi devisa negara. Donny Oskaria dalam tulisannya di Kolom detikcom, 14 Desember 2017 memaparkan berjibun data-data makroekonomi soal betapa tangguhnya sektor pariwisata ini.

Namun, sayangnya tak ada gambaran, bagaimana riilnya pembangunan pariwisata di Indonesia ini berjalan? Apa ukuran komprehensif mengalirnya multiplier effect dari wisata itu? Dan, lalu bagaimanakah persinggungan pariwisata dengan sektor ekonomi lain yang digeluti masyarakat di Indonesia? Rumusan-rumusan masalah inilah yang tak pernah dibicarakan oleh para pengambil kebijakan.

Pembangunan penginapan-penginapan ataupun hotel di suatu tempat tujuan wisata, agen-agen perjalanan, hingga kapal-kapal pelayaran kerap tak mampu diusahakan oleh penduduk pariwisata itu berasal. Sebab, ini membutuhkan modal yang besar.

Di Manggarai Barat misalnya, sejak ditetapkannya Kecamatan Komodo sebagai Taman Nasional, belum ada dampak menyejahterakan yang terasa bagi masyarakat setempat. Kampung Komodo tetap tertinggal. Dalam Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019, 18 dari 21 kabupaten/kota di NTT adalah daerah tertinggal, termasuk Manggarai Barat, meskipun destinasi wisatanya termasuk yang terindah di Indonesia.

Ketertinggalan mereka tidak cuma secara perekonomian, tapi juga sumber daya manusia, sarana-prasarana, aksesibilitas, dan lainnya. Adakah evaluasi dari pemerintah atas dampak pariwisata komodo bagi masyarakat Manggarai Barat? Jawabannya: tidak.

Bahkan, masyarakat setempat yang mata pencahariannya sebagai nelayan semakin terjepit karena ada pelarangan untuk mencari ikan di lingkungan laut Taman Nasional Komodo. Laut yang dulunya menjadi tempat mencari hidup bagi mereka secara turun-temurun telah beralih fungsi. Sedang, mereka tak mampu untuk beralih usaha, seperti membuka jasa penginapan maupun kapal Live on Board yang begitu diminati wisatawan.

Tak jauh dari Manggarai Barat, di Wae Rebo tepatnya, masyarakat di sana telah "kehilangan nenek moyangnya" sejak gembar-gembor pariwisata. Atas alasan tamu dan wisatawan, jadwal ritual adat telah diubah. Bukan lagi sesuai tradisi dan yang mereka yakini.

Sedang di Yogyakarta, pembangunan bandara di Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu proyek pembangunan yang juga dimaksudkan demi meningkatkan kunjungan wisata. Sebab, Bandara Adisutjipto di Kabupaten Sleman dinilai telah melampaui kapasitas penggunaannya. Maka, perlu satu bandara lagi untuk menampung penerbangan menuju Jogja.

Namun, konsekuensinya ada tiga ribuan lebih bidang lahan petani yang terancam punah karena pembebasan lahan, dan serta merta mereka kehilangan mata pencaharian akibat pembangunan tersebut.

Pembangunan bandara berjalan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang belum jelas. Sedangkan masyarakat didesak untuk pindah ke tempat relokasi yang juga belum siap. Sejak peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) itu oleh Presiden Jokowi pada Januari 2017, suara penolakan dari masyarakat masih bergema hingga sekarang.

Sementara di Bali, menurut laporan Nuran Wibisono di Tirto (2017), pariwisata memang banyak memberi manfaat dan bahkan menjadi tulang punggung bagi warganya. Tapi kemudian Bali dieksploitasi habis-habisan. Salah satunya adalah rencana reklamasi, yang akan membuat Teluk Benoa menjadi kawasan berisi resor wisata bertaraf internasional.

Banyak warga Bali menganggap ini sudah keterlaluan. Mereka merasa bahwa reklamasi akan membawa dampak negatif lebih besar ketimbang manfaat. Maka mereka turun ke jalan. Para pendemo berasal dari lintas Suku, Agama, dan Ras. Gerakan ini adalah salah satu gerakan sipil terbesar sejak Reformasi 1998. Ia jelas lebih besar ketimbang perlawanan yang terjadi di Barcelona atau Venesia (Nuran, 2017).

Begitulah segelintir persoalan yang ada di balik kemilaunya tirai pariwisata Indonesia. Dan, masih banyak lagi kalau kita mau menyebut bagaimana sebenarnya pembangunan infrastruktur wisata terjadi dari Aceh sampai Papua. Sejauh manakah pembangunan itu menyejahterakan masyarakat setempat?

Pembangunan pariwisata tidak salah. Tapi, sialnya kita tak punya perencana yang dapat menilai secara komprehensif tentang pembangunan pariwisata. Perencanaan pembangunan wisata kita tampak didera gridlock pada jalannya glorifikasi keekonomian. Sehingga, marak terjadi pembangunan wisata yang terpaku pada ekonomi semata minus sosial budaya.

Sementara, lebih menyedihkan lagi kebanyakan masyarakat kelas menengah berpikir untuk beranjangsana ke tempat-tempat indah, dipamerkan di media sosial, untuk menunjukkan mereka mampu. Adakah faedah bagi masyarakat lokal dari glorifikasi wisata semacam ini?

T. Wahyuni peneliti kebijakan publik


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed