DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 19 Desember 2017, 13:02 WIB

Kolom

Pencabutan Dukungan Parpol di Pilkada

Iqbal F. Randa - detikNews
Pencabutan Dukungan Parpol di Pilkada Ilustrasi: Andhika Akbarayansyah/detikcom
Jakarta - Pilkada Serentak 2018 terhitung masih 6 bulan lagi digelar, namun hiruk pikuk kontestasi sudah bisa kita rasakan saat ini. Minggu (17/12) malam Partai Golkar resmi mencabut dukungannya pada kandidat Gubernur Jawab Barat, Ridwan Kamil. Keputusan itu mengagetkan banyak pihak, sebab belum genap dua bulan lalu Golkar dengan mantap menyatakan dukungannya pada sosok Wali Kota Bandung itu.

Pihak Golkar mengkonfirmasi bahwa pencabutan dukungan tersebut disebabkan komunikasi politik yang dibangun Ridwan Kamil kepada pihak partai masih dirasa kurang maksimal. Selain itu, dukungan politik terhadap Ridwan Kamil ternyata diketahui menemui penolakan di tataran bawah Partai Golkar.

Selama rentang 2017, setidaknya terdapat tiga kasus serupa telah terjadi. Beberapa bulan lalu, Partai Gerindra juga melakukan pencabutan dukungan pada pasangan calon Gubernur dan Cagub Deddy Mizwar–Ahmad Syaiku dengan pertimbangan bahwa kandidat tersebut akan sulit memenangkan pertarungan. Pada Pilkada Serentak 2017 lalu, PAN juga mencabut dukungan politiknya untuk pasangan Tarmizi Karim-Machsalmina sebagai cagub dan cawagub di Pilkada Aceh.

Pencabutan dukungan terhadap kandidat yang maju dalam pilkada sebenarnya bukan hal baru dan aneh. Mengingat, relasi partai dan kandidat kebanyakan tidak dibangun melalui ikatan permanen atau jangka panjang. Di tambah, relasi partai dan kandidat saat ini cenderung pragmatis dan transaksional.

Tentu ada banyak alasan partai politik mencabut dukungan pada kandidat dalam kontestasi pilkada. Mulai kecilnya peluang kemenangan kandidat dalam pemilihan, komunikasi politik yang tidak terbangun dengan baik oleh kandidat, hingga keraguan pada loyalitas kandidat dalam memenuhi kepentingan strategis partai politik.

Namun demikian, terlepas dari semua alasan tersebut, limbungnya keputusan partai dalam memberikan dukungan terhadap kandidat di pilkada dapat dibaca sebagai konsekuensi dari gagalnya fungsi rekrutmen dan kaderisasi politik di dalam tubuh partai itu sendiri. Sebagaimana kita tahu, Ridwan Kamil bukanlah kader yang lahir dari rahim ideologis Partai Golkar. Begitu pula Deddy Mizar, bukan merupakan kader Partai Gerindra. Hal yang sama juga terjadi di beberapa pilkada lain, termasuk di Jawa Timur.

Ketidakmampuan partai politik melahirkan kader terbaik dengan dibarengi potensi keterpilihan yang tinggi oleh masyarakat menjadi alasan akhirnya partai politik mengusung kandidat dari luar kader partai. Ketika partai memutuskan mendukung kandidat di luar kader partai, maka kegamangan dalam menjalin komunikasi politik pun terjadi. Fakta empirik membuktikan bahwa penyebab pencabutan dukungan partai, baik Gerindra kepada Deddy Mizwar atau Golkar kepada Ridwan Kamil, dipicu dari komunikasi politik yang belum tuntas di antara kedua pihak.

Lemahnya Kaderisasi

Maraknya dukungan partai politik kepada kandidat yang bukan dari kader partai sendiri menjadi bukti bahwa kaderisasi di partai politik saat ini sedang mengalami stagnasi. Proses rekrutmen, pendidikan ideologi partai, dan keberlanjutan kepemimpinan dalam partai politik tak berjalan sebagaimana mestinya. Partai politik cenderung mengabaikan proses kaderisasi untuk membentuk kader yang layak, dan memilih 'jalan pintas' dengan mendukung kandidat yang sudah terbentuk.

Pertimbangan yang paling umum tentu adalah kemenangan. Melalui angka popularitas calon, partai politik percaya akan lebih mudah memenangkan pemilu ketimbang harus membentuk kandidat dari awal. Hal itu dibaca dalam dukungan Partai Golkar pertama kali kepada Ridwan Kamil beberapa bulan lalu.

Dari survei elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018 versi publik oleh lembaga survei Indo Barometer yang dirilis 3 November lalu diketahui, Ridwan Kamil masih menempati peringkat teratas degan perolehan 46%. Sedangkan Dedi Mulyadi, yang notabene adalah Ketua DPD Golkar Jabar memperoleh 19-20%, disusul Deddy Mizwar di posisi ketiga dengan perolehan 16-17%.

Pragmatisme ketokohan dengan disandarkan pada angka popularitas dan elekatabilitas akhirnya menggiring partai politik, termasuk Golkar dalam hal ini, mendukung Ridwan Kamil yang bukan kader Golkar, dalam kontestasi Pilkada Jabar. Namun, harapan itu kandas ketika Ridwan Kamil dinilai tak cukup loyal untuk memenuhi kepentingan Golkar agar menjadikan kadernya sebagai calon wakil gubernur pendamping di Pilgub Jabar.

Terlepas dari kasus itu, lemahnya kaderisasi di tubuh partai politik juga berimplikasi pada menguatnya politik transaksional dalam pilkada, terutama relasi partai dan kandidat. Hal ini menjadi lumrah karena baik antara kandidat dan partai sama-sama tidak memiliki ideologi atau platform politik yang jelas. Ideologi atau platform idealnya menjadi nilai yang mempertemukan dan menciptakan ikatan yang kuat dalam kontestasi pilkada.

Manakala relasi kandidat dan partai politik tanpa didasari ideologi dan platform, maka nilai yang mengikat lebih bersifat pragmatis. Situasi ini menjadikan dukungan partai dan kekuatan kandidat menjadi dua hal yang bertemu dalam pasar politik. Ada pihak yang sama-sama membutuhkan, sama-sama mempunyai sesuatu yang bernilai secara praktis, dan terjadi negosiasi untuk mencapai equilibrium yang mempertemukan mereka.

Ketika equilibrium berubah, dan posisi antara pihak yang bernegosiasi tak lagi sama, maka kesepakatan dapat berubah. Jadi tak mengherankan apabila dukungan partai dapat berubah di tengah jalan dalam kandidasi kepala daerah. Karena, relasi keduanya sejatinya adalah transaksi pragmatis tanpa ikatan yang dibangun dalam jangka panjang.

Kita semua sepakat, pilkada merupakan upaya untuk melahirkan para pemimpin baru secara demokratis di level daerah. Sirkulasi elite mesti terus dijalankan untuk menjamin regenerasi kepemimpinan. Lebih dari itu, momentum ini juga merupakan ajang bagi rakyat untuk menentukan pemimpin yang berkualitas, dengan dibarengi integritas maupun moralitas yang baik.

Partai politik sebagai wadah sarana rekrutmen politik sudah semestinya mampu menjawab tantang itu. Melalui mekanisme yang demokratis dan memaksimalkan fungsi yang dimilik diharapkan lahir para calon pemimpin baru dengan karakter profesional, memiliki pemahaman ideologis yang matang, dan yang terpenting, bukan sekedar pemimpin instan.

Iqbal F. Randa staf peneliti di Pusat Pengkajian Inovasi Kelembagaan dan Pemerintah Daerah (Puspida) FISIP Universitas Brawijaya

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed