Cuaca Ekstrem dan Upaya Memperkuat 'Sense of Crisis'

Jakarta - Beberapa minggu ini, kita disajikan berita mengenai beberapa daerah di Indonesia mengalami puting beliung dan hujan lebat. Cuaca ekstrem ini membuat banyak orang harus memiliki kewaspadaan tingkat tinggi. Terutama saudara-saudara kita yang ada di daerah Aceh, Yogyakarta, Pulau Jawa, dan Sumatera pada umumnya. Terkait dengan cuaca ekstrem yang terjadi, sebenarnya telah diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Tepatnya pada 2014 BMKG mengeluarkan pemberitaan bahwa dalam 30 tahun ke depan, wilayah Indonesia bakal mengalami kenaikan temperatur suhu dari 0,5 - 1,4 derajat Celcius karena pengaruh perubahan iklim. Imbasnya berpengaruh pada respons setiap daerah di Indonesia terhadap peningkatan serta penurunan curah hujan. Selain itu, perubahan suhu serta curah hujan juga berdampak pula terhadap rentan terjadinya cuaca ekstrem di beberapa daerah Indonesia.

Cuaca ekstrem yang selama ini terjadi selalu diikuti dengan bencana alam, berupa banjir dan longsor. Bencana yang terjadi di sisi lain membawa sebuah konsekuensi untuk mempengaruhi manusia dan/atau lingkungannya. Kerentanan terhadap bencana dapat disebabkan oleh kurangnya manajemen bencana yang tepat, dampak lingkungan, atau manusia sendiri. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kapasitas ketahanan komunitas terhadap bencana.

Indonesia sendiri menempati peringkat kedua dalam daftar jumlah kematian tertinggi akibat bencana alam di Asia-Pasifik. Selama 20 tahun terakhir, berbagai bencana alam di negara kita juga telah menyebabkan kerugian ekonomi paling sedikit US $ 22,5 miliar. Data ini terdapat dalam The Asia Pacific Disaster Report yang disusun oleh The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) dan The UN International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), yang dipublikasikan oleh PBB.

Tanah longsor dan banjir sudah biasa melanda Indonesia, terutama pada musim hujan. Hal ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk pada kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Banjir yang terjadi di Indonesia biasanya disebabkan oleh dua faktor yaitu banjir akibat alami, dan banjir akibat aktivitas manusia. Banjir akibat alami dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase, dan pengaruh air pasang.

Sedangkan banjir akibat aktivitas manusia disebabkan karena ulah manusia yang menyebabkan perubahan-perubahan lingkungan, seperti perubahan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan permukiman di sekitar bantaran, rusaknya drainase lahan, kerusakan bangunan pengendali banjir, rusaknya hutan (vegetasi alami), dan perencanaan sistem kontrol banjir yang tidak tepat.

Risiko bencana tidak dapat dihindari sepenuhnya sehingga harus dikelola. Manajemen bencana memang tidak berusaha untuk menghilangkan bahaya, tetapi untuk menanggulanginya. Risiko bencana tergantung pada komponen yang terdiri dari bahaya dan kerentanan. Kombinasi faktor alam dan manusia menciptakan risiko bencana. Keberhasilan manajemen risiko bencana diperoleh jika langkah-langkah struktural dan non-struktural dilaksanakan.

Pencegahan dan mitigasi bencana mencakup tindakan pengendalian bencana secara struktural, dan tindakan non-struktural seperti prediksi dan peringatan bencana, manajemen risiko bencana, partisipasi komunitas/masyarakat, penataan institusional, dan sebagainya.

Capacity Building dalam Manajemen Bencana

Minimnya kemampuan antisipasi bencana di Indonesia diungkap oleh Wijaya (2007) bahwa yang menjadi masalah tidak hanya bencana dan beberapa penyebabnya, melainkan antisipasi bencana itu juga menjadi sebuah masalah tersendiri. Sebagai misal, sistem peringatan dini memerlukan struktur yang jelas, institusi yang fleksibel dan sigap, serta sosialisasi yang dapat menyentuh ke seluruh lapisan sosial. Tujuannya, membangun sebuah masyarakat yang selalu waspada menghadapi bencana sebagai konsekuensi dari kondisi hidup di daerah rawan bencana (disaster-prone area).

Menurut Nurjanah dkk. (2012), kapasitas yang kuat untuk menghadapi ancaman bencana berkaitan dengan program/kegiatan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Tujuan utamanya adalah masyarakat yang mampu mengantisipasi bencana, mampu menangani keadaan darurat, dan mampu pulih dari bencana. Oleh karena itu, program/kegiatan yang dapat dilakukan antara lain; pertama, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bencana, manajemen bencana melalui penerapan teknologi dan pemetaan spasial.

Kedua, sistem peringatan dini dari berbagai jenis bencana; ketiga, sosialisasi bencana melalui media massa; keempat, pelatihan manajemen bencana; dan kelima, pemberian dukungan teknis dan non-teknis, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana, pembangunan kapasitas masyarakat pada pengenalan ancaman dan kerentanan di wilayahnya.

Pendidikan dan pelatihan tentang pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana, termasuk banjir, longsor, dan puting beliung harus diadakan. Muatan materinya disesuaikan dengan keadaan unik dari potensi situasi kebencanaan dan berdasarkan pada pengalaman bencana yang sebelumnya. Pendidikan dan pelatihan tersebut merupakan hak masyarakat untuk mendapatkannya.

Manajemen bencana tidak hanya menuntut partisipasi individu dalam komunitas yang rentan, tetapi juga keterlibatan instansi pemerintah terkait, LSM, dan sektor swasta. Hal ini harus didukung dengan strategi manajemen yang efektif melalui perencanaan operasional, pendidikan dan pelatihan kelompok. Pengembangan sistem manajemen bencana dapat dimulai dari formulasi kebijakan di tingkat pemerintah demi kesiapsiagaan komunitas/masyarakat.

Akhirnya, menurut UN-Habitat yang dikutip Mochamad Chazienul Ulum (2013), pengambilan keputusan hendaknya merupakan kombinasi dari pendekatan top-down dan bottom-up yang memungkinkan keterlibatan semua stakeholder atas dasar kesetaraan. Para stakeholder terdiri dari pemerintah (yang bertanggung jawab), lembaga akademis, sektor swasta, LSM, dan warga masyarakat.

Keterlibatan pengetahuan stakeholder dari perspektif yang berbeda bersama-sama memungkinkan pemahaman risiko bencana yang koheren. Anggota komunitas yang terkena dampak bencana memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kebutuhan, dan untuk mempromosikan integrasi tuntutan mereka dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan stakeholder memungkinkan untuk melakukan identifikasi dan implementasi tindakan pengelolaan bencana yang efektif dan berkelanjutan karena sebagian besar stakeholder mendukung mereka.

Simpulan

Manajemen bencana yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan multi-pihak dan partisipasi komunitas secara simultan. Partisipasi setiap komponen komunitas dalam menjalankan manajemen bencana merupakan kunci keberhasilan. Kiranya semakin besar keterlibatan mereka akan dapat meningkatkan kapasitas dalam meminimalkan risiko bencana.

Manajemen bencana harus dilakukan dengan pendekatan sistematis dan sinergis dari berbagai pihak dalam upaya untuk mengatasi bencana tersebut. Melalui pendekatan seperti ini diharapkan nanti tidak lagi dilakukan secara parsial oleh masing-masing pihak, tetapi semua elemen dapat terlibat untuk bekerja sama secara bahu-membahu. Oleh karena itu, memperkuat sense of crisis, kepedulian, komitmen, peran, dan tanggung jawab kolektif dan kontinuitas kerja sama dalam konteks jaringan governance diperlukan untuk keberlanjutan pengelolaan bencana yang efektif.

Harjoni Desky pemerhati sosial dan kebencanaan, tinggal di Yogyakarta

(mmu/mmu)