DetikNews
Rabu 06 Desember 2017, 10:43 WIB

Kolom

KPK dan Paradoks Korupsi

Malik Ruslan - detikNews
KPK dan Paradoks Korupsi Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Pemberantasan korupsi yang dilancarkan KPK mungkin akan kerap menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Tetapi membiarkan korupsi berlangsung tanpa memberantasnya dengan alasan mengindari kegaduhan, sudah barang tentu merupakan sebuah persekongkolan untuk menjerumuskan negara ke jurang kehancuran.

Potret Paradoksal

Narasi pemberantasan korupsi di Indonesia tampil dalam sebuah potret paradoksal. Pertama, terbaliknya tesis tentang hubungan antara pembangunan ekonomi, demokrasi, dan korupsi. Tesis Lipset dan Lenz (Harrison dan Huntington, ed., 2011) yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi akan berdampak positif pada demokrasi dengan berkurangnya korupsi, tidak terbukti di Indonesia. Praktik korupsi justru berkembang bersama perkembangan demokrasi. Wajar apabila Butt (2012), mengutip Emerson, menyebut Indonesia sebagai negara paling demokratis sekaligus paling korup di Asia.

Peningkatan jumlah kasus korupsi, dan perkembangan demokrasi yang saling beriringan dapat dilihat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan data ICW. Menurut Konsorsium Indeks Korupsi Asia (CADI), skor agregat IDI naik dari 4,97 persen (2013) menjadi 5,42 persen (2014). Pada tahun yang sama, ICW mencatat peningkatan jumlah kepala daerah tersangka korupsi dari 11 orang (Semester I/2013) menjadi 25 orang (Semester II/2014).

Dari sisi jumlah tersangka yang ditangani Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) dalam dua tahun terakhir, ICW juga mencatat adanya peningkatan, masing-masing: 532 orang (Semester I/2016), 578 orang (Semester II/2016), dan 587 orang (Januari-Juni 2017). Ini menunjukkan, bangsa ini mungkin makin demokratis, tetapi tidak makin jujur. Tidak makin antikorupsi.

Kedua, paradoks lainnya juga tampak menyolok dalam pilkada. Tengok saja bagaimana seseorang yang sedang tersangkut kasus korupsi masih dapat memenangi pilkada. Kasus ini terjadi setidaknya di delapan daerah, mulai dari Papua hingga Sumatera. Sulit untuk percaya para pemilih tidak menilai korupsi sebagai perbuatan buruk. Dan, sulit pula diterima akal sehat ketika pemilih menjatuhkan pilihan kepada calon yang tersangkut kasus korupsi.

Ketiga, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang agamis, namun di negeri ini kita menemukan konfigurasi pelaku tindak pidana korupsi yang sangat beragam: ayah dan anak, ibu dan anak, kakak dan adik, suami dan istri, bupati dan pengacara, gubernur dan ajudan, pejabat dan pelatih olahraga, dan lain sebagainya. Ini konfigurasi yang mungkin hanya dapat ditemukan di Indonesia.

Keempat, penelitian saya menemukan bahwa kesadaran antikorupsi pada wilayah normatif menunjukkan perkembangan yang memberi harapan, bergerak gradual. Namun, pada wilayah implementasi, terjadi sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa ada jarak yang teramat jauh antara "kesadaran normatif" dengan "kesadaran implementatif".

Dengan konstruksi kalimat yang lain, ada persoalan serius terkait cara pandang kita terhadap korupsi dan tindakan terhadapnya. Korupsi seringkali dianalogikan sebagai "pohon besar" yang harus ditebang, namun justru seringkali disikapi dengan tindakan yang hanya layak dilakukan terhadap sebuah kecambah. Artinya, perhatian kita lebih difokuskan pada pohon. Padahal, yang paling penting justru memahami medium tanah di atas mana pohon itu tumbuh dan berkembang (Ruslan, 2017).

KPK adalah Kita

KPK didirikan sebetulnya dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan jarak antara kesadaran normatif dan kesadaran implementatif tadi. Filosofi ini terkandung dalam UU No.30/2002 tentang KPK, khususnya pada konsideran Menimbang a dan b, Pasal 6, 7, 8, 9, 11, 12. Pasal 40 yang menyatakan KPK tidak diberikan wewenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3), bahkan secara tersurat mengandung visi penghilangan jarak antara kesadaran normatif dan kesadaran implementatif itu.

Kehadiran KPK juga menjadi bukti bahwa memberantas korupsi yang sudah membudaya membutuhkan lembaga khusus dengan status superbody (memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sekaligus). Kekuatan institusional tersebut diperlukan untuk merehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan (Tap MPR No.XI/1998), melalui metode penegakan hukum secara luar biasa (UU No.30/2002).

Maka, kita mesti jujur untuk mengatakan bahwa KPK sesungguhnya merepresentasikan sisi baik dan buruk kita sebagai bangsa. Dikatakan baik karena ada niat dan kehendak untuk memperbaiki diri dengan cara-cara luar biasa dengan menelurkan KPK pada 2002. Namun, kehadiran KPK juga mencerminkan sisi buruk bangsa ini, lantaran selama puluhan tahun membiarkan korupsi menggerogoti tubuhnya sendiri.

Malik Ruslan penulis buku Politik Antikorupsi di Indonesia: Gradualitas dan Ambiguitas (LP3ES, 2017)


(mmu/mmu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed