DetikNews
Senin 04 Desember 2017, 13:50 WIB

Kolom

Memaknai Sikap Politik Emil Dardak

Aminuddin - detikNews
Memaknai Sikap Politik Emil Dardak Emil Dardak (Ilustrator: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Partai Demokrat dan Golkar resmi mendukung Khofifah Indar Parawansa dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur, berdampingan dengan Emil Elestianto Dardak yang menjadi bakal calon Wakil Gubernur. Salah satu hal yang patut dicermati tentu saja sikap politik Dardak yang berani "membelot" dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Padahal, PDIP terlebih dahulu mendukung bakal Cagub Syaiullah Yusuf-Abdullah Azhar Anas.

Pilihan politik gertak ala Dardak ini seolah PDIP kecolongan. Pasalnya, ia merupakan kader yang dibesarkan PDIP sekaligus Bupati Trenggalek. Ironisnya lagi, ia maju melalui Partai Demokrat yang sering tidak harmonis dalam pandangan politik lokal dan nasional.

Pilihan politik Emil Dardak ini tentu saja bukan kebetulan semata. Dengan modal politik yang dimilikinya, ia maju dalam kontestasi politik Jatim sudah dengan perimbangan yang matang. Secara ideologi, Emil Dardak memiliki trah keluarga nahdliyyin. Keluarga besarnya di Kabupaten Trenggalek pernah menjadi tokoh penting keluarga NU. Di samping itu, ia juga memiliki modal popularitas, akseptabilitas, dan gaya politik kaum milenial. Dengan model seperti itu menjadi hal yang wajar apabila Emil Dardak ingin lebih eksis dalam politik Jatim.

Pertarungan SBY-Mega?

Pertarungan antara Syaifullah Yusuf-Abdullah Azar Anas dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak tentu saja sangat menarik untuk dicermati. Hal ini tidak saja menjadi pertarungan memperebutkan suara nahdliyyin, melainkan membuka kembali kran pacuan kuda politisi lawas antara Megawati Soekarno Puteri (Ketua umum PDIP) dan Susilo Bambang Yudhoyono (Partai Demokrat). Mafhum disadari bahwa mereka kerap terlibat dalam kompetisi langsung maupun tidak langsung, baik berskala nasional maupun lokal. Pilihan politik keduanya juga kerap menjadi pertimbangan bagi partai lain.

Jika ditarik ke belakang, pertarungan keduanya sudah dimulai sejak Pilpres 2009. Ketika itu, SBY yang berhadapan dengan Megawati mampu memenangkan pilpres selama dua periode. Yang paling menyita perhatian tentu saja dalam kontestasi politik DKI Jakarta. Megawati yang mendukung Ahok-Djarot bersaing dengan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylvyana Murni. Kendati keduanya tidak memenangkan Pilkada DKI, namun aroma persaingannya tidak bisa dilepaskan dari proses kompetisi politik masa lalu.

Inilah mengapa demokrasi elektoral di Jawa Timur bisa menjadi replikasi politik nasional masa lalu dan Pilkada DKI. Bahkan bukan tidak mungkin Pilkada Jatim lebih kompetitif dan panas karena sudah dibumbui intrik mencomot kader PDIP oleh Demokrat, yaitu Emil Dardak

Sikap politik Dardak yang menggertak internal PDIP tentu saja menarik untuk dicermati dalam konteks demokrasi elektoral. Sebab, jarang sekali kader partai yang berani membelot dan memilih partai lain untuk mencalonkan diri dalam pilkada. Kendati ada, itu tidak lebih dari sikap politik oportunis yang mengejar kekuasaan tanpa mencermati peluang dan modal politiknya. Karenanya, ada dua faktor lain mengapa tokoh lokal cenderung tidak patuh terhadap kehendak partai.

Pertama, sikap dan keputusan parpol yang kerap tidak sejalan dengan kehendak publik. Banyak kader-kader parpol potensial di daerah yang dikehendaki publik, justru tidak berdaya untuk maju dalam pilkada karena mahar politik. Parpol yang terbiasa mematok mahar politik bagi tokoh lokal di daerah, menghambat regenerasi kepemimpinan lokal. Pada akhirnya, parpol hanya diisi oleh orang-orang yang kuat secara finansial. Pada titik inilah, tidak sedikit tokoh-tokoh lokal memberontak terhadap kehendak partai. Partai sudah dianggap tidak lagi bisa menampung apresiasi publik.

Kedua, elektabilitas dan akseptabilitas tokoh lokal lebih tinggi daripada parpol. Ketika ketokohan di daerah lebih kuat, maka keberadaan parpol seolah menjadi pelengkap dalam proses demokrasi. Kita mudah melihat model ini dalam konteks pilkada serentak, di mana tokoh lokal bisa "menelanjangi" parpol. Ridwan Kamil di Jawa Barat misalnya, bisa menjadi kaca pembesar bagaimana parpol berlomba-lomba untuk mencalokannya. Hal ini terlihat karena Ridwan Kamil lebih populer ketimbang tokoh lain di internal parpol, dan bahkan parpol itu sendiri.

Padahal, fungsi parpol adalah mengutus kader sendiri untuk ditawarkan ke publik. Alih-alih melakukan itu, justru parpol lebih memilih calon lokal (non parpol) untuk diusung. Inilah kemudian publik memberikan stigma negatif bahwa parpol sangat pragmatis dan oportunis. Utang politik yang semestinya diaplikasikan dalam bentuk pengaderan yang baik justru tidak ditampakkan. Kendati pun ada kader yang mampu, itu pun tidak dipilih sebagai calon alternatif karena alasan tidak masuk akal.

Karenanya, sikap Emil Dardak harus dimaknai sebagai sikap berontak bagi parpol yang enggan mencalonkan kader potensialnya. Keberadaan tokoh potensial lokal dalam demokrasi elektoral tidak boleh hanya dimaknai sebagai bagian dari politik kepatuhan. Melainkan harus mengarah kepada kepentingan dan kehendak publik. Jika kehendak publik tidak dipatuhi oleh parpol, jangan salahkan apabila kader-kader potensial membelot ke partai lain demi kepentingan rakyat.

Aminuddin analis politik pada Literasi Politik dan Edukasi untuk Demokrasi (LPED). Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

(mmu/mmu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed