DetikNews
Rabu 29 November 2017, 11:35 WIB

Kolom

Berebut Partai Golkar

Ardi Winangun - detikNews
Berebut Partai Golkar Foto: Ari Saputra
Jakarta - Kasus korupsi yang menimpa Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menimbulkan gejolak politik tidak hanya di kalangan internal partai berlambang pohon beringin itu saja, namun juga kalangan di luar partai. Sebab dirasa tidak memungkinkan mengendalikan partai dalam kondisi ditahan dan harus menjalani proses sidang, maka di kalangan internal partai menginginkan adanya pergantian ketua umum. Bagaimana teknis pergantian nahkoda partai, ada yang mengusulkan cukup dengan Plt Ketua Umum, ada pula yang mengusulkan pergantian ketua umum lewat musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Terlepas dari bagaimana proses pergantian itu dilakukan, pastinya di kalangan internal banyak yang berminat. Memimpin Partai Golkar bila dilakukan dengan cerdas maka kekuatan yang dimiliki bisa dijadikan sebagai daya tawar yang demikian dahsyatnya. Dengan memperoleh sebanyak 91 kursi di DPR, Partai Golkar selain bisa menjadi jangkar juga sebagai penentu putusan. Tak heran bila Golkar selalu didekati oleh kelompok mana pun agar bisa bersatu ketika untuk mengambil keputusan.

Dengan kursi sebanyak itu, Partai Golkar mampu menjadi penekan bagi pemerintah bila kepentingan Golkar tak didengar. Posisi yang demikian pernah digunakan oleh Jusuf Kalla saat menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Presiden. Dengan kekuatan yang ada di DPR, Golkar di bawah kendali Jusuf Kalla mampu menekan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mau mengiyakan kebijakan Jusuf Kalla. Dengan Golkar di belakang Jusuf Kalla, maka posisi Wakil Presiden mempunyai daya tawar yang tinggi di pemerintahan sehingga saat itu sampai ada istilah "Matahari Kembar" atau "Jusuf Kalla The Real President".

Posisi seperti itu membuat Golkar di mata 'lawan' harus disikapi dengan dua pilihan, dilemahkan atau dirangkul. Kasus yang menimpa Setya Novanto yang menahun sebenarnya merupakan bagian dari pelemahan, yang dilakukan entah oleh siapa. Dengan melakukan pembiaran pada Setya Novanto menjadi ketua umum, membuat Golkar dalam kondisi sebagai partai yang tersandera. Golkar harus bergantung pada kekuatan yang ada agar Setya Novanto aman dari kasus-kasus yang menimpanya.

Dari sinilah maka Golkar tidak mandiri. Akibatnya Golkar tidak bebas berkreasi dalam langkah-langkah politik. Selama ini, dalam politiknya Golkar lebih sering menjadi gerbong daripada lokomotif padahal ia sebagai urutan kedua dalam Pemilu 2014. Justru Golkar kalah berkreasi dalam politik dengan Partai Gerindra dan Demokrat yang jumlah kursinya jauh di bawahnya.

Golkar selama ini menjauh dari aspirasi masyarakat sehingga dalam pilkada ia lebih banyak kalah daripada menang. Lihat saja dalam Pilkada Jakarta 2017, Golkar yang mendukung Ahok dengan partai besar lainnya seperti PDIP, PKB, PPP, PKB, serta Nasdem dan Hanura kalah dengan Gerindra, PAN, dan PKS yang mengusung Anies. Pilihan Golkar seperti itu bisa jadi lebih untuk kepentingan Setya Novanto daripada kepentingan Golkar itu sendiri. Posisi seperti itulah yang menunjukkan proses pelemahan pada Golkar berhasil.

Bila pelemahan tidak bisa dilakukan maka Golkar akan dirangkul. Perangkulan Golkar dalam kekuasaan ditempuh dengan cara memberi kursi menteri. Dengan masuknya Golkar dalam pemerintahan maka emosi kekuasaan yang ada menjadi lebih terkendali. Beberapa masa pemerintahan, Golkar selalu masuk dalam kekuasaan meski dalam pemilihan presiden ia mempunyai calon presiden sendiri. Bila Gerindra dan PDIP yang pernah memiliki calon presiden sendiri dan kalah, mereka memilih di luar kekuasaan, hal demikian tidak terjadi pada Golkar. Meski kalah dalam pemilu presiden, Golkar tetap saja masuk dalam kekuasaan yang ada. Hal demikian bisa jadi karena Golkar yang tidak terlalu kaku dalam berpolitik sehingga mudah dirangkul oleh kekuatan yang ada.

Kekuatan Golkar yang besar, seperti paparan di atas, membuat kubu lain terutama kekuasaan yang ada juga turut campur untuk ikut menentukan jeroan Golkar. Pihak lain ikut campur menentukan isi Golkar pastinya dengan tujuan agar partai ini tidak membahayakan kekuasaan. Untuk itu pihak lain menginginkan pengganti Setya Novanto adalah sosok yang tidak membahayakan kekuasaan. Pertemuan antara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, dengan Presiden Joko Widodo di Istana, 20 November 2017, sebagai bukti penggantian Setya Novanto membuat kecemasan pada kekuasaan.

Pastinya dalam pertemuan itu diharapkan agar pengganti Setya Novanto adalah sosok yang tidak berseberangan dengan pemerintah. Lebih diharapkan lagi bila pengganti Setya Novanto akan melanjutkan apa yang selama ini sudah dikemukakan Golkar, yakni mendukung Joko Widodo maju dalam Pemilu Presiden 2019. Yang tidak diharapkan adalah bila pengganti Setya Novanto adalah sosok yang berseberangan, apalagi mempunyai calon presiden sendiri. Bila demikian terjadi maka Golkar akan menjadi sebuah ancaman.

Dari paparan di atas jelas terbukti bahwa Golkar selalu menjadi rebutan di kalangan internal dan eksternal. Konflik di tubuh Golkar yang menahun dan kerap terjadi menunjukkan perebutan di kalangan internal. Sedangkan ikut campur urusan dari pihak lain terhadap isi Golkar, seperti pertemuan tiga tokoh di atas, menunjukkan Golkar ingin direbut pihak eksternal.

Ardi Winangun pengamat politik dan associate researcher LP3ES


(mmu/mmu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed