DetikNews
Kamis 23 November 2017, 13:06 WIB

Kolom

Zimbabwe: Presiden "Rasa Soeharto", Kudeta "Rasa Sukarno"

Ilham Dary Athallah - detikNews
Zimbabwe: Presiden Rasa Soeharto, Kudeta Rasa Sukarno Robet Mugabe (Foto: BBC Magazine)
Jakarta - Dalam benak masyarakat Indonesia, ingatan kudeta paling awal terlintas kala gelombang komunisme mengguncang. Gelombang tersebut waktu itu tak hanya berhasil ditumpas, tapi juga tiba-tiba saja secara de facto memindahkan kekuasaan puncak negeri ini ke tangan Mayor Jenderal Soeharto. Yang satu tahun berselang, resmi menjadi satu-satunya Mandataris MPR hingga 32 tahun kemudian.

Namun sepanjang lintasan sejarah, Soeharto tak pernah sekalipun mengungkapkan bahwa aksinya adalah kudeta. Sama persis layaknya dalam pidato Mayor Jenderal Sibusiso Moyo, Rabu (15/11) pagi lalu di stasiun televisi Pemerintah Zimbabwe.

Padahal, sejak pidato itu terungkap hingga kini, kendaraan lapis baja masih siaga di tiap-tiap sudut ibukota Zimbabwe. Termasuk di luar istana negara, tempat Robert Mugabe, sang Presiden Zimbabwe, menjadi tahanan rumah. Sebuah keadaan yang nyaris serupa dengan penandatanganan Sukarno atas Supersemar, ketika istana sedang dikepung pengunjuk rasa sekaligus pasukan liar yang tak teridentifikasi.

Dari situlah, gonjang-ganjing politik yang berlangsung di Zimbabwe ini boleh dikatakan sebagai kudeta "rasa Sukarno". Apalagi, kedua sosok yang sama-sama dikudeta ini beda-beda tipis dari segi ketokohan. Walaupun, ia lebih cocok dipanggil lengkap sebagai "Soeharto milik Zimbabwe" dari segi kediktatorannya, namun dengan perjuangan sekaligus pengalaman kudeta yang serupa dengan Sukarno.

Boleh disebut mirip Sukarno, karena Mugabe sebelumnya harus rela dipenjara 11 tahun pada era kepemimpinan kolonial Inggris. Namun, dengan konsistensi gelora semangat dan juga pemikiran-pemikirannya, ia berhasil menggerakkan seisi negeri untuk menolak kesewenang-wenangan yang telah dilakukan para penjajah selama sekian tahun lamanya.

Sehingga ketika menjabat sebagai Perdana Menteri kala negeri itu merebut kemerdekaannya pada 1980, hingga tujuh tahun kemudian menjabat sebagai Presiden, namanya menjadi begitu harum dan dihormati. Bukan di kalangan masyarakat Zimbabwe semata, tapi di penjuru kawasan Afrika, sebagai sosok pahlawan pembebasan.

Namun alih-alih menggunakan legitimasi dan dukungan rakyatnya untuk memperjuangkan kedaulatan negeri, di tangan Mugabe, ketokohan tersebut justru menjerumuskannya menjadi sosok pemimpin yang flamboyan dan tak tahu diri. Memanfaatkan loyalitas rakyat yang kemudian dipertahankan dengan tangan besi, ia tak pernah peduli atas kelaparan yang melanda di penjuru negerinya karena hiperinflasi yang pernah mencapai 500 miliar persen dalam setahun.

Karena yang penting kala itu bagi sang presiden adalah tetap digelarnya pesta ulang tahun mewah untuk memperingati hari jadinya, yang pada Februari lalu menginjak usia ke-93. Dan, kepentingan yang sentral pula sepanjang karier kepemimpinannya adalah tetap terjaminnya rezim korup berbasis nepotik antarelit. Guna memastikan keberadaan Zimbabwe sebagai "shadow state", sekaligus tetap berlangsungnya aliran kekayaan ke segelintir di antara mereka alih-alih menghadirkannya sebagai kesejahteraan seluruh khalayak.

Sehingga tak salah dalam suatu demonstrasi di sekitar 1998, Kota Harare terhanyut dalam hiruk pikuk aktivis setempat yang menyebut sang kepala negara sama korupnya dengan Soeharto. Namun sialnya, sikap itu ia landasi dan kokohkan dengan rasa cinta dan respek yang masih dihaturkan banyak warga Zimbabwe maupun pemimpin lain Afrika atas dirinya. Lagi-lagi karena perjuangan sang presiden sebagai pahlawan kemerdekaan.

Dilema tak berhenti disana. Istri muda yang berjarak 41 tahun usia dengan sang presiden tersebut juga diproyeksikan sebagai Presiden Zimbabwe selanjutnya. Hal inilah kemudian yang disebut-sebut, sebagai biang keladi kemarahan militer setempat. Mugabe, dituntut turun, bukan karena kesewenang-wenangan yang selama ini ia lakukan. Tapi karena persepsi bahwa ia sedang dikelilingi orang "jahat" termasuk istrinya, layaknya Soekarno yang sempat dianggap terbuai dan terhipnotis oleh komunisme. Hanya dengan justifikasi demikianlah, kedua pemimpin yang sama-sama memiliki ketokohan kuat di hati masyarakat akhirnya mampu diturunkan.

Namun jika apa yang terjadi Zimbabwe hari ini kemudian disebut sebagai kudeta ala Soekarno, pertanyaan lanjutan selayaknya muncul. Haruskah Zimbabwe sekali lagi merasakan kepemimpinan ala Soeharto, kali ini dengan sebenar-benarnya rasa Soeharto?

Dugaan keterlibatan China dalam kudeta ini menjadi satu biang kekhawatiran. Satu minggu sebelum kudeta terjadi, pimpinan militer Zimbabwe berkunjung ke China yang memang memiliki banyak kepentingan di Zimbabwe. Mulai dari pembangunan infrastruktur, hingga pemberian hutang maupun bantuan luar negeri di tengah status Yuan sebagai salah satu mata uang yang diakui dan digunakan oleh Zimbabwe.

Tapi di satu sisi yang lain, Mantan Presiden Emmerson Mnangagwa yang diprediksi akan menjadi orang nomor satu selanjutnya di Zimbabwe, juga memiliki catatan sejarah yang tak baik betul sehingga juga layak dikhawatirkan. Kala memimpin militer dan intelijen, Mnangagwa dikaitkan dengan pembunuhan massal 20.000-an orang dari etnik tertentu, yang dikenal vokal kepada pemerintah.

Kombinasikan kediktatoran tersebut dengan indikasi intervensi China yang punya banyak kepentingan di negeri tersebut. Jikalau memang benar terwujud --dan gagal membuktikan "Beijing Consensus" yang mendasari janji-janjinya sebagai model ekonomi berbasis non-intervensionis-- maka seorang pemimpin yang sekali lagi bertangan besi namun sekaligus menjadi boneka asing, tak akan jauh dari pandangan warga Zimbabwe.

Dan lagi-lagi, di tengah ketiadaan praktik demokrasi maupun aturan hukum yang adil, rakyat setempatlah yang akan bergelimpangan menjadi korban. Warga Zimbabwe yang kini sedang terbuai dan menggebu-gebu menuntut kejatuhan sang presiden, wajib belajar dari apa yang terjadi di negara lain. Tak terkecuali dari Indonesia. Hanya dengan demikianlah, ia mampu melompati zaman. Membuat dirinya terhindar dari satu lagi rezim kediktatoran yang kerap menawarkan sebuah orde "kebaruan", sebelum akhirnya memberikan kesempatan pada suatu negeri untuk menghadirkan sebenar-benarnya reformasi.

Ilham Dary Athallah asisten peneliti DPD Institute of International Studies, Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM


(mmu/mmu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed