Kolom

Pemimpin yang Ingin Dikecualikan

Hasanudin Abdurakhman - detikNews
Senin, 30 Okt 2017 10:50 WIB
Hasanudin Abdurakhman (Ilustrasi: Edi Wahyono)
Jakarta - Saya pernah menegur beberapa orang petugas Satpol PP di depan sebuah mal di Bekasi. Mereka memarkir kendaraan persis di bawah rambu dilarang berhenti. Bagi petugas ini, tidak ada salahnya mereka memarkir kendaraan di situ. Kenapa tidak salah? Karena aturan tidak boleh berhenti itu untuk umum, bukan untuk petugas.

Ada begitu banyak orang bersikap seperti itu. Orang dengan suatu jabatan, dengan suatu wewenang, otomatis merasa diri mereka boleh dikecualikan dari hukum dan peraturan. Bahkan tidak sedikit yang mengarang hukumnya sendiri. Coba perhatikan di jalan raya kita. Ada begitu banyak pengendara yang dengan pongah memakai sirene untuk menerobos kemacetan, menyuruh orang lain menyingkir. Padahal hak untuk mendapat prioritas yang dilindungi oleh undang-undang hanya terbatas untuk jenis-jenis kendaraan tertentu. Orang-orang ini secara pongah menetapkan diri mereka berhak dapat prioritas. Tidak sedikit yang bahkan memasang sirine di kendaraan mereka. Itu adalah tindakan melanggar aturan.

Pemimpin seharusnya menjadi teladan. Keteladanan adalah salah satu pilar yang sangat penting dalam kepemimpinan. Pemimpin artinya berdiri di posisi paling depan, untuk mengajak orang melakukan sesuatu. Mengajak, artinya sang pemimpin juga melakukannya. Ia lebih dahulu melakukan, dan menggunakan pengaruhnya untuk membuat orang lain melakukan hal yang sama. Bila seorang pemimpin tidak melakukan, atau justru melakukan hal yang berlawanan dengan nilai yang hendak ia anjurkan, maka ia sudah kehilangan pilar yang sangat penting dalam kepemimpinannya.

Itu adalah masalah terbesar dalam kepemimpinan kita di berbagai tingkat. Pemimpin-pemimpin kita masih sangat banyak yang bermental feodal. Dalam struktur feodal, pemimpin adalah orang istimewa yang tidak terikat pada aturan. Ia bahkan menjadi hukum, setiap sabdanya adalah hukum yang harus dituruti orang lain. Ini adalah pemimpin salah zaman. Di zaman sekarang pemimpin adalah pelayan bagi rakyat. Jadi ia yang pertama harus secara ketat terikat pada peraturan.

Tapi bagaimana dengan diskresi? Diskresi tetap ada, dan dilindungi oleh undang-undang. Tapi diskresi tidak boleh dipakai seenaknya. Hal-hal yang mengganggu kepentingan publik tidak serta merta bisa dibenarkan atas nama diskresi. Pada praktiknya, ada begitu banyak diskresi yang dimanfaatkan secara korup untuk membenarkan tingkah buruk.

Mari kita lihat contoh-contohnya. Misalnya pada soal rambu dilarang berhenti tadi. Di mana rambu itu dipasang? Di antaranya di tempat yang jarak pandang dari arah lain terbatas. Dikhawatirkan kalau ada kendaraan berhenti di situ akan sulit disadari oleh pengendara lain, sehingga berisiko kecelakaan. Atau, di tempat yang rawan kemacetan. Apakah jika yang berhenti di situ kendaraan petugas, maka tidak berisiko kecelakaan atau tidak menimbulkan kemacetan? Risikonya sama. Maka tidak boleh ada kendaraan berhenti di situ, meskipun kendaraan petugas atau pejabat.

Sama halnya dengan kendaraan yang berjalan melawan arus. Itu adalah tindakan yang sangat berbahaya, baik bagi kendaraan itu maupun bagi kendaraan lain. Risiko bahaya itu tidak berkurang hanya karena kendaraan yang melawan arus adalah kendaraan pejabat tinggi. Kendaraan pejabat mungkin akan aman, karena dikawal. Tapi kendaraan lain berisiko tinggi. Apakah pejabat yang melawan arus itu berpikir soal itu?

Dulu saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru jadi presiden, pernah ada kecelakaan parah di jalan tol. Sebabnya adalah karena petugas menghentikan arus kendaraan secara tiba-tiba, untuk memberikan prioritas kepada rombongan Presiden. Itu adalah contoh nyata soal diskresi yang tidak serta merta boleh dipakai seenaknya. Karena bahaya tetap bahaya. Diskresi tidak menurunkan risiko bahaya.

Tapi begitulah. Masih banyak orang ingin jadi pemimpin tidak dengan niat untuk duduk di posisi tertinggi dalam hal moral. Lebih banyak yang ingin duduk di kursi kekuasaan dengan pongah, untuk mendapat kebebasan melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh rakyat biasa. Sebagian yang lain malah berniat untuk korupsi.

Hasanudin Abdurakhman cendekiawan, penulis dan kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia

(mmu/mmu)