Membangun Ekonomi Kerakyatan

Jakarta - Arah pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Kabinet Kerja selama tiga tahun memimpin sudah tepat dan sesuai janji. Meskipun hasilnya baru kelihatan nyata di sejumlah bidang kehidupan, tetapi arah kebijakannya secara makro dan fundamental sudah tepat yaitu membangun ekonomi kerakyatan. Mulai dari pinggiran dan desa, membuka akses jalan dan jembatan ke daerah terisolasi/tertinggal, dan memperkuat basis pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Berbagai keberhasilan tersebut antara lain di bidang infrastruktur (jalan, jembatan, waduk, embung dan sebagainya), pembangkit listrik berbasis energi baru/terbarukan, pelabuhan dan bandara, membangun desa, dan sebagainya.

Di samping itu, Presiden Jokowi juga berhasil melakukan berbagai langkah kebijakan yang mampu menekan angka inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. Berbagai kebijakan untuk mendorong investasi telah dikeluarkan seperti penghapusan berbagai perizinan, kemudahan bagi UKM dan start up, pengendalian impor dan kemudahan ekspor, mengalihkan subsidi BBM, dan memudahkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dengan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sehat dan Kartu Sejahtera.

Meskipun demikian, dalam sisa waktu dua tahun ke depan berbagai persoalan ekonomi yang masih menghambat diharapkan dapat diatasi. Untuk itu pemerintah perlu lebih fokus mendorong industrialisasi terutama pada hilirisasi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani dan nelayan, industrialisasi maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Keempat sektor tersebut merupakan keunggulan komparatif yang lebih mudah dijadikan sebagai keunggulan kompetitif bangsa Indonesia. Dan, sekaligus sebagai lokomotif atau motor penggerak terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya terutama dalam menghadapi pertarungan ekonomi global yang semakin keras persaingannya.

Untuk itu diperlukan perubahan sejumlah kebijakan secara fundamental yang diikuti dengan koordinasi antar K/L, dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Perubahan kebijakan dimaksud antara lain, pembangunan infrastruktur pada konektivitas antara sentra produksi bahan baku dari desa ke lokasi cluster industri dasar (hulu) hingga ke kawasan industri (hilir).

Pembangun sistem cluster dan kawasan industri sangat diperlukan untuk menarik bagi investor dengan menjamin ketersediaan lahan, energi, keamanan, insentif fiskal, dan fasilitas industri lainnya.

Saya yakin, apabila industrialisasi ini dikembangkan terutama pada empat sektor, maka pertumbuhan ekonomi 2019-2045 bisa mencapai di atas 7%, dan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan ekonomi akan menurun secara signifikan.

Dalam kaitannya dengan industrialisasi tersebut di atas, pemerintah juga perlu memperkuat sinergitas kelembagaan ekonomi antara BUMN, Koperasi, dan Swasta dan antara Usaha Kecil, Menengah dan Besar.

Di tingkat pedesaan selayaknya dipertahankan eksistensi kelembagaan koperasi terutama untuk memperkuat posisi tawar warga desa dan usaha-usaha kecil. Penguatan koperasi dapat dilakukan melalui kerja sama usaha dan kemitraan dengan BUMN dan BUMD terutama dalam menangani pemasaran hasil-hasil produksi desa, dan mengembangkan cluster industri berbasis produk unggulan lokal/daerah.

Korporatisasi ekonomi desa perlu dikembangkan melalui kerja sama usaha-usaha kemitraan antara petani/nelayan - koperasi - BUMN/BUMD untuk menghasilkan nilai tambah dan daya saing yang berkelanjutan.

Pembinaan BUMN perlu diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi pemborosan dan over head cost. Holdingisasi BUMN perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan struktur pasar, sehingga terhindar dari praktik monopoli atau persaingan tidak sehat.

Kita perlu menyadari bahwa Jokowi juga manusia biasa yang tak luput dari kelemahan dan kekurangan. Tidak ada manusia sempurna. Namun kita wajar mengapresiasi kerja keras yang diikuti dengan kepemimpinan yang tegas dan telah menunjukkan bukti adanya berbagai keberhasilan yang sangat fenomenal dan luar biasa. Presiden Jokowi perlu diakui telah berhasil meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Jika stabilitas politik keamanan terjamin yang diikuti dengan penegakan hukum dan kepastian hukum, saya yakin bangsa Indonesia dapat naik kelas menjadi negara industri terbesar keempat dunia.

Benny Pasaribu anggota Komite Ekonomi Industri Nasional, Mantan Ketua KPPU

(mmu/mmu)