Kolom

Revitalisasi Jihad dan Penguatan Ekonomi Pesantren

Irfan L. Sarhindi - detikNews
Senin, 23 Okt 2017 15:26 WIB
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Pembacaan atas Islam Indonesia, yang dikenal sebagai 'Islam dengan Wajah yang Tersenyum', memang tidak bisa dilepaskan dari pembacaan atas santri, pesantren, dan kiai. Melalui proses panjang dialog antara Islam dengan kultur, ketiga entitas tersebut telah berjibaku dari waktu ke waktu, membentuk apa yang disebut 'Islam mazhab Indonesia', melalui ikhtiar "pribumisasi Islam". Hasilnya adalah Islam yang adaptif terhadap konteks kesejarahan, waktu, dan tempat; serta akomodatif terhadap budaya. Islam yang kerap dianggap sinkretis dan "tidak orisinal" namun mampu bersinergi bersama modernitas, pluralisme, Pancasila, dan demokrasi.

Santri sendiri bermakna-dasar murid yang belajar di pesantren. Selanjutnya, dalam kategorisasi identitas muslim Indonesia versi Geertz, kita menemukan santri didefinisikan sebagai muslim 'saleh' —muslim yang menghidupi dan mengislami keislamannya sendiri; disituasikan sebagai lawan kata dari muslim abangan. Tentu, ketika berbicara tentang santri, kita berbicara pula soal kiai —suar yang memegang power besar dalam mempengaruhi dan bahkan membentuk identitas keislaman muslim Indonesia. Setiap kiai pasti sempat menjadi santri, dan mereka akan senantiasa tetap menjadi santri bagi guru mereka.

Keterikatan sanad keguruan dan relasi seumur hidup di bawah panji sami'na wa atha'na dan ridha guru itulah yang membuat segitiga santri-kiai-pesantren menjadi salah satu faktor penting dalam merajut ikatan suku-suku di Nusantara. Menjadi shared language yang menghegemoni. Dan, itu dibuktikan tidak hanya pada letupan-letupan panjang perjuangan meraih kemerdekaan, tetapi juga iktikad awal melawan kedatangan kembali imperialisme Belanda.

Adalah hadratus syaikh Hasyim Asyari yang menggelorakan resolusi jihad untuk membakar semangat juang melawan Belanda. Fatwanya sederhana: membela negara bersifat fardhu 'ain bagi laki-laki dan perempuan yang berada di radius 94 km dari lokasi invasi penjajah. Kita bisa bilang bahwa hadratus syaikh bukan seorang panglima perang, pun beliau tidak dididik dan dilatih dalam lingkungan kemiliteran. Tetapi resolusi yang beliau gulirkan dipatuhi tanpa tedeng aling-aling.

Secara sederhana, produk dari resolusi jihad sang hadratus syaikh adalah dar as-salam yang bercorak demokrasi dengan ideologi Pancasila sebagai filsafatnya. Dialah buah dari kesyahidan para santri dan pejuang pertempuran Surabaya, dengan Bung Tomo sebagai motor sekaligus ikon perlawanan. Hari ini, produk dari jihad tersebut diinstabilisasi oleh geliat radikalisme, yang dalam satu dan lain hal, kerap dikaitkan dengan fenomena Islam politik. Yakni, "isme" yang secara sederhana menerjemahkan demokrasi dan Pancasila sebagai thagut sehingga Indonesia dan Islam Indonesia harus dimerdekakan melalui perjuangan pewujudan kekhilafahan.

Berkebalikan dengan itu adalah Islam kultural; isme yang yakin bahwa Islam kaffah tidak serta-merta menuntut perwujudan Islam politik dan politisasi Islam. Fokusnya terletak pada pembenahan kualitas sosio-kultural masyarakat dalam bingkai nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamiin; yang sejuk dan memeluk, yang toleran dan menawarkan senyuman. Dengan demikian, secara sederhana, penguatan Islam kultural dapat menopang kampanye deradikalisasi, ikhtiar mengkonter narasi radikalisme dan ekstremisme Islam. Sedangkan kita tahu bahwa benteng Islam kultural adalah pesantren, dengan kiai sebagai komandan dan santri adalah prajuritnya. Di situlah letak instrumentalitas segitiga pesantren-santri-kiai.

Kesadaran inilah yang kemudian membawa NU, sebagai anak kandung pesantren, untuk menggelorakan kampanye 'Kembali ke Pesantren'. Tujuannya sederhana: untuk memperkuat basis pemahaman Islam kultural dan mereduksi miskonsepsi dan simplifikasi akibat, katakanlah, "ustad Google". Kampanye 'Kembali ke Pesantren' ini selain bertujuan untuk merevitalisasi nilai pesantren, juga untuk membangun kesadaran bersama akan tantangan besar yang dihadapi. Kampanye ini dilanjutkan dengan kampanye 'Islam Nusantara'.

Fenomena ini 'disambut' oleh pemerintah dengan menetapkan Hari Santri Nasional sejak 2015. Santri, pesantren, dan kiai yang kerap berada di ruang-ruang marginal, terpinggirkan dan/atau dipinggirkan, kini diberi ruang sentral untuk mengoptimalisasi instrumentalitas peran dan fungsinya. Apalagi, legacy ini dilanjutkan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun dialog intens dengan kiai dan santri; melakukan safari ke pesantren-pesantren; menekankan pentingnya penguatan ekonomi berbasis pesantren; dan, bahkan mempertimbangkan perlu-tidaknya Menteri Pondok Pesantren.

Tetapi, kita tahu bahwa perayaan Hari Santri tidak boleh terjebak pada semata hajat seremonial. Ia harus dijadikan momentum untuk merevitalisasi makna (resolusi) jihad. Caranya, ya dengan merawat dan menjaga kemerdekaan, kebhinekaan, toleransi, dan kemaslahatan umat. Memastikan keterpenuhan hak hidup, hak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing, hak mencari nafkah, hak kesetaraan di mata hukum, dan lain sebagainya. Ia bisa diwujudkan, mula-mula, dengan penguatan kemampuan penguasaan dan literasi media, sehingga bisa menjadi penyeimbang narasi-narasi Islam yang bersebaran di internet, menurunkan daya provokasi hoax dan hate speech, dan lain sebagainya.

Kedua, merekonstruksi makna jihad melalui pendekatan tasawuf. Bahwa jihad bersifat internal ke dalam —merekonstruksi kebajikan, kualitas hati, dan kejernihan pola pikir. Suatu upaya yang mampu mengejawantahkan surga di dalam hati kita. Sehingga yang muncul adalah akhlak karimah, warna Islam yang sejuk, yang merangkul. Rekonstruksi ini penting mengingat jihad kadung disimplifikasi sebagai konfrontasi terhadap pihak yang dianggap 'melecehkan' Islam.

Ketiga, dengan penguatan ekonomi berbasis pesantren, sehingga pesantren dapat berdaya, berdikari, dan mandiri. Mengingat daya serap pesantren terhadap bonus demografi Indonesia, ditambah interaksi antara pesantren dan masyarakat di lokasi pesantren tersebut berada, pesantren sesungguhnya adalah basis ekonomi kerakyatan. Penguatannya akan mengakselerasi penguatan-penguatan kualitas ekonomi rakyat banyak.

Pesantren, sebagaimana kampung, ditinggalkan karena keduanya 'tidak bisa menjanjikan' penghasilan yang cukup. Waktunya memberdayakan keduanya sehingga ia dapat mengoptimalisasi fungsi dakwahnya secara berkelanjutan. Hasil yang diharapkan adalah bahwa santri yang dihasilkan tidak hanya paham ilmu agama, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bersaing di dunia kerja dan/atau bisnis. Mereka tidak menjadi santri yang hanya terpaku pada semesta kitab kuning tanpa paham konteks dan tantangan yang disediakan zaman.

Irfan L. Sarhindi pengasuh Salamul Falah, lulusan University College London, associate researcher di Akar Rumput Strategic Consulting
(mmu/mmu)