Kebangkitan Politik Indonesia

Jakarta - Sistem perpolitikan di Indonesia saat ini kian mengalami carut-marut. Karena itu, politik di Indonesia harus bangkit dari keterpurukan. Kebangkitan politik yang dicetuskan oleh founding fathers dalam rangka perjuangan kemerdekaan Indonesia yakni oleh Soetomo, Ir. Sukarno, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantoro, dr. Douwes Dekker harus selalu diimplementasikan dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia saat ini.

Dalam konteks perpolitikan bangsa Indonesia saat ini, pertanyaan secara filosofis yang perlu diajukan adalah apakah benar partai politik di Indonesia sekarang ini benar-benar berjuang untuk kepentingan bangsa Indonesia dan nasib rakyat Indonesia? Hal inilah sejatinya yang perlu dijawab oleh elite partai politik dan para calon pemimpin ke depan demi kemajuan bangsa Indonesia.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sekarang ini mengalami kebangkrutan politik. Politik di Indonesia bukan lagi ditujukan untuk semangat memperjuangkan nasib seluruh rakyat Indonesia, atau untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Melainkan, politik di Indonesia lebih menekankan pada individu, dan bagaimana cara mengeruk anggaran negara melalui akses kekuasaan dan elite politik di DPR, dan lebih memperjuangkan partai politiknya masing-masing dalam mengegolkan hasrat kekuasaannya.

Fenomena politik di Indonesia kian menghalalkan segala cara, tidak mengerti mana yang halal dan haram. Penyakit korupsi yang dilakukan oleh elite politik hampir terjadi di seluruh partai politik yang ada. Partai politik tidak ada yang bersih dari penyakit korupsi. Semua partai politik di Indonesia saat ini menunjukkan demokrasi yang keblinger atau kebablasan. Karena para elite politik tidak mengerti betul sejarah kebangkitan nasional yang telah melahirkan suatu partai politik di Indonesia dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan dan nasib hak hak warga negara Indonesia.

Kita lihat saja faktanya, elite politik dan kepala daerah banyak yang terlibat korupsi dan praktik pencucian uang. Hal ini menunjukkan pada bangsa Indonesia bahwa perpolitikan di Indonesia mengalami kebangkrutan dalam menalar secara politik. Elite politik ternyata tidak mampu mengimplementasikan nilai-nilai etika politik, politik kebangsaan, politik kemanusiaan, dan politik kejujuran.

Kenichi Ohmae dalam karyanya The End of The Nation State (1996) menyatakan lebih ekstrem, bahwa banyak kekerasan politik dalam pilkada, dan merebaknya korupsi yang dilakukan oleh elite politik menjadi salah satu indikasi berakhirnya negara bangsa (nation state). Bangsa Indonesia akan mengalami kehancuran. Karena itu, proses berakhirnya negara bangsa harus segera diselesaikan dan dihindari dengan selalu mengusung nilai-nilai kebangkitan nasional.

Moral elite politik mulai hilang diterpa oleh nalar oportunisme, materialisme, pragmatisme dan populisme. Unsur menjaga martabat dan wibawa sebagai pemimpin bangsa mulai sirna. Rasa kejujuran dan kemanusiaan mulai tak menampak dalam kinerja di pemerintahan. Elite politik mulai tidak mengerti arti sesungguhnya, apa itu makna berpolitik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kebangkitan nasional dan perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dalam konteks perpolitikan di Indonesia saat ini, kemerdekaan nasional dalam nilai-nilai kebangkitan masyarakat Indonesia harus dimaknai bahwa politik harus dijadikan alat untuk memberikan rasa kenyamanan, keadilan, serta mengeluarkan rakyat Indonesia dari kemiskinan dan penderitaan. Dan, menjadikan masyarakat Indonesia lebih sejahtera, serta praktik mafia korupsi dan makelar korupsi politik anggaran harus dibumihanguskan dari negara Indonesia.

Politik yang terjadi di Indonesia saat ini adalah politik kesemrawutan, politik distrust, politik individualisme kepartaian. Kekuasaan dijadikan sebagai alat untuk mengusung kepentingan masing-masing dari sebuah partai politik dalam memperoleh keuntungan material dan harta dari anggaran negara. Padahal, politik sudah semestinya mengedepankan pada politik kesejahteraan sebagai kulturalisasi demi memperjuangan nilai sejahteranya hidup bersama dalam homo homini socius, yakni manusia adalah saudara bagi sesama. Inilah esensi dari nilai-nilai mewujudkan kebangkitan nasional sebagai kebangkitan politik sekarang ini.

Elite politik hanya memahami hari kebangkitan secara parsial saja, hanya demi kepentingan partai politiknya. Bukan kebangkitan politik secara nasional —mulai dari sikap, perilaku, kebijakan, dan ideologi bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila, NKRI, Undang-undang Dasar 1945 dan Bhinekka Tunggal Ika— yang lebih dikedepankan oleh elite partai dalam sistem pemerintahan.

Karena itu, elite politik saat ini sudah seharusnya mengedepankan nilai-nilai rasa kebangkitan politik nasionalisme. Nasionalime merupakan bentuk mencintai rasa keindonesiaan dan kebangsaan, rasa kemanusiaan dan rasa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Tapi, kalau sikap mengeruk uang negara dengan cara manipulatif dan sikap koruptif terus dilakukan oleh elite politik dan pejabat publik, maka mereka berarti tidak mencintai Tanah Air Indonesia dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kebangkitan nasional Indonesia.

Elite politik saat ini lebih menekankan pada ego kepartaian, fanatisme partai politik, bukan berdirinya partai politik atas nama kepentingan nasional dan untuk kebangkitan politik nasional Bangsa Indonesia. Kebangkitan politik yang baik, etis dan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Wakil rakyat di DPR harus mulai mengubah paradigmanya tentang cara berpolitik, dari egosentrisme kepartaian menuju partai politik yang selalu menjunjung tinggi semangat nasionalisme, persatuan untuk kepentingan bangsa Indonesia dan rasa memiliki negara Indonesia tercinta ini untuk sebuah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga.

Syahrul Kirom peneliti dan alumnus Pascasarjana UGM Yogyakarta

(mmu/mmu)