DetikNews
Kamis 19 Oktober 2017, 15:46 WIB

Kolom

Kupinang Kau dengan Pancasila

Mutimmatun Nadhifah - detikNews
Kupinang Kau dengan Pancasila Foto: Thinkstock
Jakarta - Saya punya teman seorang ilustrator lepas yang memiliki jargon hidup "pengen ndang kawin". Jargon hidupnya itu menyertai hari-harinya yang hampir disahkan sebagai sarjana muda. Namun, jargon hidup yang hampir dipamerkan setiap hari itu sepertinya bakal pupus saat dia membaca berita yang tersebar dalam beberapa koran nasional ihwal akad nikah dengan mahar seperangkat alat salat dan pembacaan teks Pancasila, seperti yang terjadi di Malioboro, Yogyakarta pada 26 September lalu.

Berita itu tentu menggagalkan mimpi ribuan perempuan atau lelaki yang memiliki jargon sama dengan teman saya, termasuk beberapa pendaftar yang gagal mengikuti nikah massal dan gratis tersebut karena berkas tidak memenuhi syarat. Pernikahan massal gratis itu diadakan untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan HUT Kota Yogyakarta yang ke-261.

Acara bertema Pancasila Sakti Satukan Hati untuk Pancasila seperti dinyatakan panitia itu bertujuan, "untuk mewujudkan pasangan sakinah sejahtera membawa keberkahan untuk Indonesia sesuai dengan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat ber-Pancasila dilandasi cinta Ilahi dan NKRI." Menikah bukan lagi sebagai hajat pengantin tapi juga menjadi hajat negara untuk pengakuan kota Pancasilais. Kehadiran turis yang membawa kamera menjadi bukti ada standarisasi kota yang ingin dan telah dicapai.

Kita juga dipahamkan ihwal makna pernikahan yang selama ini kita pahami. Saat orang berniat menikah, berembuk dengan keluarga, mengundang kerabat dan tetangga juga menghadirkan negara lewat penghulu tidak cukup untuk pasangan mendaulat diri mereka sebagai pasangan beragama dan bernegara. Pengamalan Pancasila dianggap tidak sah tanpa mengucapkannya dalam pernikahan mereka secara jelas layaknya pembacaan Pancasila di lapangan sekolah tiap kali upacara.

Dalam buku Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah (1978/1979) yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, kita mendapat penjelasan panjang tentang tujuan perkawinan menurut Pasal 1 dari Undang-undang Perkawinan tahun 1974:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun unsur-unsur agar tujuan itu dapat tercapai antara lain: adanya persetujuan yang bebas antara calon suami dan calon istri. Para pihak (calon istri dan calon suami) harus sudah mencapai umur tertentu (19 tahun dan 16 tahun), sehingga sudah dapat berpikir secara sadar tentang arti dan tujuan perkawinan.

Kita baca bersama penjelasan lanjutan dalam buku ini: "dengan mengingat prinsip-prinsip tersebut di atas maka dapat ketahui bahwa antara adat dan upacara perkawinan dengan undang-undang perkawinan ada hubungan positip, yakni sama-sama menghendaki terbentuknya keluarga yang bahagia lahir dan bathin. Hal ini semua dapat kita lihat pada upacara-upacara yang mendahului perkawinan maupun dalam upacara perkawinan (upacara panggih). Upacara-upacara yang mendahului perkawinan seperti ukuran pemilihan jodoh yang ideal baik bagi suami maupun istri, nontoni, pertunangan dan sebagainya tidak lain hanya bermaksud agar perkawinan ini dapat kekal dan membentuk keluarga yang bahagia sampai kaken-kaken ninen-ninen."

Buku menjelaskan, beradat itu ber-Pancasila, ber-Pancasila itu beradat. Pancasila bagi orang Jawa telah diterjemahkan dalam peristiwa adat dan keseharian mereka. Dalam pernikahan, Pancasila itu terjadi saat pertemuan dua keluarga besar dari pertunangan sampai penetapan tanggal tertentu untuk acara pernikahan. Dalam adat Jawa dan adat daerah lain, tanggal dan bulan pernikahan menjadi pertimbangan besar.

Dalam buku yang sama ada penjelasan bulan-bulan yang baik untuk pernikahan; ada di bulan-bulan besar seperti Jumadil Akhir, Rejeb, Ruwah, bukan bulan yang mengacu pada Hari Kesaktian Pancasila. Pernikahan massal di Yogyakarta itu justru menjelaskan Pancasila yang mengabaikan tata adat Jawa mulai dari pemilihan waktu, ruang, juga keterlibatan keluarga dan kerabat. Pancasila yang justru semakin memberi jarak bahkan tidak melindungi adat.

Kita bisa menduga acara-acara serupa akan terus berlangsung di Indonesia. Orang-orang akan membacakan teks Pancasila pada hari pernikahan mereka meski tampak wagu. Yang bisa kita pastikan, pembacaan teks Pancasila tentu hanya berlaku untuk rakyat kecil seperti yang terjadi di Yogyakarta. Kita telanjur percaya orang kota adalah orang paling beradab, paling mengerti Pancasila, maka pembacaan teks Pancasila tidak perlu terjadi dalam acara pernikahan anak-anak mereka. Sebaliknya, desa dan kehidupannya sulit dipercaya mengamalkan ajaran Pancasila. Ada keinginan Pancasila ditegaskan secara harfiah lalu diabaikan secara maknawi.

Saat pasangan pengantin bersepakat untuk membuat biografi hidup mereka bersamaan dengan kebijakan negara, kita pantas berbaik sangka bahwa mereka ingin membuat janji, tak ada pengkhianatan di antara mereka, tak ada poligami yang nanti bisa merusak kemesraan keluarga. Maka pantas mobil pemadam kebakaran menjadi tempat akad pernikahan dan teks Pancasila dibacakan. Mobil pemadam kebakaran dipilih oleh pemerintah sebagai simbol pemadam pengkhianatan (komunisme) menuju kesaktian (ketulusan) cinta berkeluarga.

Kita juga boleh menduga, Pancasila diamalkan untuk membentuk Keluarga Berencana (KB) dengan dua anak cukup. Program yang digagas pada masa pemerintah Soeharto ini tentu juga menjadi penentu seorang telah melaksanakan Pancasila atau tidak. Kita bercuriga, pernikahan gratis di Yogyakarta bersamaan dengan Hari Kontrasepsi Sedunia pada tanggal yang sama: 26 September 2017. Dua anak cukup yang diprogramkan pada masa Orde Baru pun menjadi rancu saat adat Jawa menjelaskan banyak anak banyak rejeki.

Kita pun mafhum, saat kesaktian Pancasila ingin terus dijelaskan, kita boleh meragu, dan justru merasa Pancasila akan sulit diamalkan sebagaimana mestinya baik bagi pejabat wali kota sebagai penyelenggara atau juga bagi pasangan pengantin sebagai penerima hadiah. Fasilitas bulan madu di hotel berbintang yang diberikan kepada delapan pasangan mengasingkan Pancasila dari ruangnya. Dalam tata adat Jawa, rumah dipercaya menjadi ruang paling sakral dalam membentuk biografi diri mulai dari masa bocah sampai memutuskan menikah hingga beranak-cucu. Kesaktian Pancasila semakin rancu saat hotel menjadi pengganti biografi rumah untuk membangun rumah tangga. Tentu kita ingat, setiap orang menikah untuk membangun 'rumah tangga' bukan 'hotel tangga'!

Hotel sebagai hadiah pernikahan melupakan kita pada Pancasila merdu yang dinyanyikan Franky Sahilatua berjudul Pancasila Rumah Kita: Pancasila rumah kita/ rumah untuk kita semua/ nilai dasar Indonesia/ rumah kita selamanya/ untuk semua puji namanya/ untuk semua cinta sesama/ untuk semua warga menyatu/ untuk semua bersambung rasa/ untuk semua saling membagi pada setiap insan/ sama dapat sama rasa/ oh Indonesiaku....

Kita sudah tidak menemukan Pancasila yang peka, menyatukan semua warga, mengikat rasa dengan tangan dan mulut bercerita, juga bunyi gelas atau piring dari dapur sing nduwe gawe. Frasa 'rumah kita' seperti dilagukan Franky semakin sulit kita pastikan di masa mendatang. Pancasila yang digagas warga kota semakin sulit mempertemukan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan dalam ruang mesra warga kampung. Pancasila yang tidak lagi beriringan dengan adat, Pancasila yang semakin sulit 'membumi' seperti cita-cita Syafii Maarif.

Sekalipun Rossa dan Pasha 'Ungu' mengganti lirik lagu mereka kupinang kau dengan Bismillah dengan kupinang kau dengan Pancasila, kita tetap sanksi Pancasila sulit terpahami apalagi merdu!

Mutimmatun Nadhifah mahasiswa Pengkajian Islam di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta


(mmu/mmu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed