DetikNews
Rabu 18 Oktober 2017, 13:37 WIB

Kolom

Tahun Politik, Sukarno, dan Kepemimpinan Baru

Ahmad Jauhari - detikNews
Tahun Politik, Sukarno, dan Kepemimpinan Baru Ilustrasi: Zaki Alfarabi/detikcom
Jakarta - Genderang tahun politik sudah ditabuh. Dimulai dengan pendaftaran partai politik pada Selasa 3 Oktober 2017 di Komisi Pemilihan Umum. Puncak peristiwa politik tersebut akan dipungkasi pada pemilu 17 April 2019. Dalam rentang waktu tersebut juga akan dilaksanakan pilkada serentak pada 2018. Tahun politik merupakan tahun yang sungguh signifikan bagi arah nasib rakyat republik ini di masa depan. Tahun yang ditunggu kehadirannya sebagai tahun pergantian kepemimpinan. Harapannya, akan muncul kepemimpian baru untuk mengubah nasib rakyat menjadi lebih sejahtera.

Inilah momentum signifikan untuk merefleksikan kembali secara kritis atas kepemimpinan sosok Sukarno. Presiden pertama RI, yang dikenang sebagai pemimpin pemberani, meski juga tak luput dari kontroversi. Kala dunia menyebut Indonesia, tentu akan mengenal nama Sukarno. Dia dikenal punya keberanian dalam memimpin negeri ini. Itulah satu modal penting yang patut diteladani, sekaligus hal inilah yang diwariskannya bagi para calon pemimpin masa depan. Bung Karno juga dikenang sebagai pemimpin brilian. Di samping lincah berpidato, Bung Karno juga tangkas menulis. Kemampuannya dalam menulis sungguh bernas, ranum, dan cergas.

Pada suatu hari, dalam surat kabar Fikiran Ra'jat tahun 1933, seorang anak muda dengan nada berkobar-kobar menulis, "Sekali lagi: Bukan 'Djangan Banjak Bitjara, Bekerdjalah!' tetapi 'Banjak Bitjara, Banjak Bekerdja!" Itulah Bung Karno. Singa podium yang lantang membakar darah juang anak negeri melawan penjajah.

Tulisan itu ditujukan Sukarno untuk membantah pendapat dari golongan yang menyebut diri kaum 'nasionalis konstruktif'. Kelompok ini menuduh Sukarno terlalu banyak omong, jamak gembar-gembor di atas podium, dan terlalu sering berteriak di surat kabar, tetapi kurang konstruktif bertindak nyata.

Terang saja, Sukarno menolak sikap itu. Baginya, 'banyak bicara' itu penting, asalkan membakar semangat juang sebagai jalan pembebasan rakyat dari kolong penindasan. Ia menandaskan bahwa membangun koperasi, mendirikan panti asuhan, menghimpun dana atau membentuk badan-badan sosial tentu baik saja. Namun, tetap diperlukan orang-orang yang 'banyak bicara', menggugah kesadaran, menumbuhkan keinsafan politik, menyusun organisasi dengan manajemen brilian guna menyinari terang kesadaran berbangsa dan bernegara. Baginya, semboyan yang tepat adalah "Banyak Bicara, Banyak Bekerja!" (Tempo, 12-19 Agustus 2001).

Di samping itu, pemimpin mestinya juga serius berkarya. Dan, Sukarno membuktikannya. Kenyataan ini mengingatkan kita pada sosok Abdul Rivai. Di majalah Bintang Hindia edisi perdana (1902), Rivai memperkenalkan istilah 'bangsawan pikiran'. Bahwa, "Tak ada gunanya lagi membicarakan 'bangsawan usul' sebab kehadirannya merupakan takdir. Jika nenek moyang kita keturunan bangsawan, maka kita disebut bangsawan, meski pengetahuan dan capaian kita bagai katak dalam tempurung. Saat ini, pengetahuan dan pencapaianlah yang menentukan kehormatan seseorang. Situasi inilah yang melahirkan 'bangsawan pikiran'." (Kompas, 4/5/2010).

Sukarno hadir mewakili 'bangsawan pikiran', menggeser 'bangsawan usul'. Sukarno juga dikenal sebagai guru bangsa. Layaknya guru yang cakap, ia pandai mengurai gagasan-gagasan penting dengan begitu lancar, penuh imajinasi, dan komunikatif. Di tangannya, topik-topik berat menjadi gampang dicerna, mudah dipahami masyarakat luas. Ia dikenal bukan saja teoritikus, tetapi juga terlibat langsung dengan rakyat. Bung Karno berupaya keras mempertautkan 'buku' dengan 'bumi'. Menatapkan teori-teori sosial-politik dengan realitas keseharian rakyat yang diperjuangkannya.

Kepemimpinan Baru

Kini situasi telah berubah. Kondisi hari ini berlainan dengan zaman di masa Sukarno. Hari ini kita menyaksikan bangsa ini tersaruk-saruk menghadapi beragam masalah. Sungguh, kian jamak pemimpin yang diam. Bahkan banyak bicara namun tanpa makna. Bukan malas berpikir lantas tidak mau bekerja, melainkan lemahnya kemampuan para pemimpin menatap dan mengurai problem-problem rumit dengan sikap sederhana.

Bahkan, yang justru sederhana malah dibuat menjadi kian rumit. Fakta ini menyisakan sejumlah keheranan. Ketidakmampuan menyelesaikan beragam persoalan dapat diasalkan dari mengguritanya penyakit kronis amnesia sejarah. Amnesia terhadap sejarah hari demi hari justru menjangkiti mayoritas rakyat Indonesia. Orang hanya larut dalam kebisingan, dan terseret menjadi individu massa. Istilah ini dipopulerkan oleh Hannah Arendt untuk melukiskan sekumpulan massa yang kehilangan kepribadiannya.

Banyak orang berkumpul tapi gaduh dan terasing dengan dunianya sendiri. Mereka tidak mampu lagi 'diam'. Diam bukanlah hilangnya bunyi, juga bukan membisu melainkan, meminjam istilah Fritz Leist (F. Budi Hardiman, 2006: 174), "mendengarkan dalam kesunyian" (das Hören in der Stille). Mendengar merupakan wadah untuk menyimak dengan sungguh kegaduhan dunia pikiran. Termasuk kegaduhan dalam berpolitik di republik ini.

Saatnya, kita harus mulai berani menengok kembali sejarah masa silam bangsa ini. Bung Karno pernah berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah berfungsi sebagai reinterpretasi atas bermacam pengalaman manusia dalam menjawab, sekaligus mencipta berbagai perubahan. Sejarah bagi E.H Carr merupakan sebentuk interaksi sinergis antara sejarawan atau siapapun yang belajar sejarah dengan fakta masa lalunya. Pengkajian sejarah memang harus tetap kontinu. Karenanya, setiap generasi perlu menulis sejarahnya sendiri.

Proses panjang yang melelahkan itu harus ditempuh dengan belajar memakai logika penalaran akal sehat, perencanaan data, dan keberanian mengkaji serta menguji suatu masalah secara dialektis. Praksisnya, dengan cara edukasi, latihan berakal sehat berdasarkan fakta dan data. Bukan spekulasi yang bernada simbolis. Hal ini bukan untuk mengusik kepentingan orang lain melainkan sebagai cara menguji, apakah kita sedang dalam proses belajar memahami denyut getir napas orang banyak.

Karenanya, proses belajar tersebut perlu dilambari dengan sikap kritis di samping juga kritik-diri yang memungkinkan orang bernalar dan bertindak objektif. Seorang yang kritis, menurut J. Drost adalah seorang yang antara lain mampu membedakan macam-macam pengertian dan konsep, sanggup menilai kesimpulan-kesimpulan tanpa terhanyut oleh perasaan, menolak kecenderungan generalisasi, tidak membeo semboyan-semboyan, serta tidak menerima propaganda sebagai pembuktian.

Dalam situasi dan kondisi yang carut-marut sekarang ini, bangsa Indonesia membutuhkan kepemimpinan alternatif, yang tidak hanya bekerja di lapangan nir-perencanaan. Melainkan, pemimpin yang mau mengobarkan semangat juang untuk banyak bicara, banyak bekerja, banyak mendengar keluhan rakyat. Para pendiri bangsa ini mewariskan itu semua pada kita. Pemimpin memang bukan sekedar memutuskan kebijakan yang terkait dengan masalah publik; ia juga harus memampukan diri untuk menggugah kesadaran menuju gerbang cita-cita luhur yang didambakan seluruh rakyat. Semoga, memasuki tahun politik ini bangsa kita melahirkan kepemimpinan yang berani, tegas, dan peduli.

Ahmad Jauhari mengajar di Universitas PGRI Yogyakarta, bergiat di Bustan Cakra-Pustakaloka Indonesia


(mmu/mmu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed