Perang Baru di Kurdistan

ADVERTISEMENT

Kolom

Perang Baru di Kurdistan

Bernando J. Sujibto - detikNews
Selasa, 17 Okt 2017 13:45 WIB
Foto: BBC World
Jakarta - Sejak Minggu dini hari kemarin, pasukan militer Irak mulai bergerak untuk merebut kembali Kirkuk, kota kaya minyak yang sejak 2014 dikuasai oleh Kurdistan Irak Utara (KRG). Kirkuk adalah daerah yang secara de facto berada di kawasan Kurdistan dan secara de jure berada di bawah kedaulatan Irak. Daerah ini mempunyai ladang minyak yang ditemukan pertama kali oleh Turkish Petroleum Company (sekarang Iraq Petroleum Company) pada 1927. Total cadangan minyak yang mencapai 8,5 miliar barel tersebut, hingga tujuh dekade setelahnya masih mampu memproduksi hingga satu juta barel setiap harinya. Nyaris separuh dari ekspor minyak di Irak berasal dari kota Kirkuk.

Sebenarnya pasukan militer Irak dikabarkan sudah mulai bergerak menuju Kirkuk sejak awal Oktober untuk menjaga keamanan di kawasan, menyusul hasil Referendum Kurdistan pada 25 September lalu. Dan, dini hari (15/10) lalu sudah mulai terjadi tembakan yang dilaporkan dilakukan oleh pasukan Irak dan koalisi. Sempat terjadi adu tembakan sebelum akhirnya pasukan militer Kurdi Peshmerga menyerah (mungkin untuk tujuan taktik?). Tapi saya yakin ini murni menyerah karena mereka memang tidak mendapatkan backing sama sekali dari negara mana pun, termasuk Amerika yang biasa bermain di kawasan.

Dalam banyak laporan koran lokal seperti Rudaw (berbasis di Irbil, Kurdistan), Kurdistan24, ataupun Akhbar dikabarkan bahwa pasukan militer Kurdi Peshmerga menyerahkan diri di Kirkuk karena dorongan Patriotic Union of Kurdistan (PUK), koalisi Kurdistan Democratic Party (KDP), partai penguasa di Kurdistan. Sikap PUK tersebut telah memancing kemarahan rakyat Kurdi karena mereka merasa dikhianati oleh orang Kurdi sendiri, bukan Turki atau Arab (sebagai "musuh" perjuangan mereka selama ini). Sementara rakyat Kurdi di Kirkuk berbondong-bondong meninggalkan kota itu untuk mengungsi di kota seperti Sulaimaniye dan Irbil sebagai pusat Kurdistan.

Sementara dari laporan dan analisis jurnalis independen di lapangan, Peshmerga tidak menyerahkan diri dan mereka tidak melangsungkan perang terbuka melawan pasukan Irak dan koalisinya. Pasukan Peshmerga yang didukung oleh rakyat sipil Kurdi akan selalu siap untuk menjaga tanah dan rakyat mereka.

Meski Kirkuk tidak dikuasai sepenuhnya, khususnya di daerah-daerah kilang minyak, kantor pemerintahan di provinsi tersebut sudah berada di bawah kendali Irak. Bendera Kurdistan sudah diturunkan dan diganti dengan bendera Irak. Gubernur Najmiddin Karim dari KDP sudah dicopot oleh PM Irak Haidar al-Abadi dan digantikan oleh Rakan Saeed.

Ongkos Mahal

Seperti komentar-komentar saya sebelumnya (misalnya Jawa Pos, 1/10), selain hanya untuk euforia sehari semalam itu, referendum yang dihelat oleh Pemerintah Regional Kurdistan telah melemahkan kekuasaan mereka sendiri. Mereka harus menanggung ongkos mahal di tengah ketidakstabilan situasi di kawasan. Bahkan referendum akan mengantarkan mereka kepada kekalahan telak, baik secara wilayah/kawasan ataupun pengaruh politik internal. Untuk itu, saya melihat ada beberapa poin penting dan krusial yang harus mereka hadapi di tengah ketidakjelasan situasi pasca-referendum.

Pertama, perang. Setelah Presiden Kurdistan Masoud Barzani akhirnya berani menghelat referendum, potensi kobaran perang itu sudah dapat terbaca secara jelas. Perang tersebut akan tersulut di antara kobaran gengsi nasionalisme dan kepentingan minyak. Gengsi nasionalisme agar diakui oleh publik internasional menjadi tujuan penting untuk mendeklarasikan Negara Kurdistan. Di waktu yang sama gengsi menjaga kedaulatan negara juga berkobar dari pihak Irak di Baghdad yang secara terbuka didukung dua negara kuat di tetangga mereka seperti Turki dan Iran.

Faksi pertama yang menentang langkah referendum adalah otoritas Irak. PM Irak Haidar al-Abadi secara terbuka akan mengeluarkan kekuatan militer sekalipun untuk menjaga kedaulatan. Langkah mereka semakin meyakinkan setelah negara-negara Barat seperti Amerika mendukung penuh kedaulatan Irak. Terbukti, Kirkuk direbut dan perang antara pasukan Irak dan koalisi melawan Peshmerga akan terbuka ke depan. Dan, Kurdistan tidak mempunyai kemampuan militer yang memadai untuk melawan intervensi militer Irak yang sudah siap dengan deretan koalisi, seperti Amerika, Iran, dan Turki.

Kedua, kehilangan Kirkuk. Provinsi ini bagi Kurdistan ibarat daratan emas ataupun lautan mutiara yang menyokong perekonomian mereka secara signifikan. Setelah berhasil bertempur dengan ISIS dan merebut Kirkuk pada 2014, milisi Kurdi Peshmerga mengamankan Kirkuk dan mengontrol perdagangan minyak ke beberapa negara termasuk ke Eropa lewat pipa bawah tanah ke Laut Mediteranea, dari Kirkuk ke Ceyhan, Turki.

Namun, referendum telah menjadi bencana bagi mereka. Turki dan Iran adalah dua negara yang sepenuhnya tidak ikhlas ketika Kurdistan mengontrol perdagangan minyak di Kirkuk. Karena jika lebih lama lagi menyedot dan menjual berjuta-juta barel minyak, Kurdistan dengan sendirinya akan semakin kuat baik dari segi fasilitas militer ataupun pembangunan infrastruktur. Melihat situasi tersebut, kedua negara di atas —dan tentu saja Irak sendiri— harus mencari cara untuk menjegal Kurdistan. Dan, referendum menjadi momentum penting untuk membersihkan Kirkuk dari kontrol mereka.

Khusus bagi pemerintah Irak, pengambilan kontrol di Kirkuk adalah kunci dengan memanfaatkan momentum untuk mengamankan sumber minyak utama mereka. Jika Peshmerga tidak mundur dari tekanan Irak, kehancuran lebih parah harus mereka tanggung dan bahkan Kekuasaan Otonom Kurdistan pun akan ikut terancam.

Ketiga, ancaman kekerasan masif. Ketika rakyat Kurdi di Kirkuk berbondong-bondong meninggalkan kota itu menuju Irbil dan Sulaimaniye, barisan mobil yang jumlahnya ribuan itu mengingatkan saya pada salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Kurdi di Irak, yaitu ketika mantan Presiden Irak Saddam Husein membantai rakyat Kurdi di Kirkuk dan daerah-daerah ke utara. Tragedi genosida itu memang sudah masa lalu dan tak mungkin itu terjadi di era milenial ini.

Tapi, ancaman kekerasan masif dengan sistem polarisasi yang berdasarkan pada sektarian akan segera hadir di depan mereka, jika pihak Kurdi dan Irak tidak cepat melakukan dialog dan negosiasi untuk mencapai perdamaian. Di tengah mereka sudah ada satu faksi militan dukungan Iran, yaitu Hasd al-Shaabi (Popular Mobilization Force, PMF). Militan Syiah ini berkoalisi dengan pasukan militer Irak dan dikabarkan telah memenggal beberapa pasukan Peshmerga.

Suku bangsa yang sama-sama besar di Kirkuk seperti Arab dan Turkmen, dengan kelompok dan faksi militannya masing-masing, juga akan menjadi entitas jika nanti kekerasan tidak segera dilerai. Turki secara terbuka akan menurunkan pasukan yang diperlukan jika nanti saudara sebangsa mereka Iraq Turkmen di Kirkuk mendapatkan ancaman. Di sisi lain, masih ada militan ISIS di sekitar Kirkuk yang juga akan meramaikan kekerasan masif yang nantinya akan berujung menjadi perang sipil baru di Irak.

Bernando J. Sujibto analis dan peneliti kawasan Turki dan Timur Tengah, alumnus pascasarjana program Sosiologi di Selcuk University, Turki

(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT