Menuju Kejayaan Pangan Nasional

Jakarta - Pada 16 Oktober negara-negara anggota FAO memperingati Hari Pangan Sedunia yang bertepatan pula dengan tanggal berdirinya organisasi di bawah naungan PBB itu. Selain untuk memperingati pendirian Organisasi Pangan Sedunia tersebut, peringatan hari pangan diharapkan bisa menggugah kesadaran, kepedulian, dan tindakan masyarakat internasional terhadap pentingnya penanganan permasalahan pangan seperti kelaparan, kebutuhan untuk menjamin swasembada pangan, dan makanan bergizi di seluruh dunia.

Indonesia sebagai salah satu anggota FAO tak pernah alpa terhadap agenda tahunan ini. Jelas, jika mengacu pada tujuan diadakannya peringatan Hari Pangan Sedunia, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat banyak di bidang pangan. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah belum mampu dioptimalkan untuk mensejahterakan negara dan rakyatnya. Permasalahan seperti semakin sempitnya lahan pertanian sedangkan kebutuhan pangan dan pertumbuhan penduduk semakin tinggi, sumber daya manusia sebagai pengolah lahan pertanian menunjukkan penurunan, skala usaha masih relatif kecil, dan belum meratanya distribusi pangan disebabkan oleh aksesibilitas, pasokan, dan logistik adalah rangkaian yang masih menanti formulasi tepat guna dari pemangku kebijakan.

Basis hukum berupa Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan adalah dua rumusan yang harus dipertanggungjawabkan. Momen peringatan Hari Pangan Sedunia bisa digunakan rakyat untuk menuntut pemerintah mensinergikan variabel-variabel penggerak terkait pangan dan ketahanan pangan guna mencapai kedaulatan pangan nasional.

Potensi

Potensi sumber daya di daratan maupun di perairan Indonesia sangat besar, dan potensial untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Daratan dengan sifat tanah yang subur dan produktif digunakan sebagai media penanaman tanaman pangan. Sedangkan perairan dengan ragam ikan yang melimpah merupakan sumber pangan dan komoditi pasar paling dicari di pasaran internasional.

Kekuatan sejarah perlu diberikan porsi dalam mengenal potensi pangan nasional. Secara historis, Indonesia (Nusantara) telah dikenal sebagai negara agraris dan negara maritim. Keduanya mengacu pada sejumlah fakta ekologis dan geografis. Pertama, sebagai negara agraris Indonesia memiliki kultur tanah yang subur dan cocok untuk ditanami berbagai tanaman pangan. Tanaman pangan seperti padi, jagung, gandum sangat berkembang baik di daratan Indonesia. Lumbung tanaman pangan Indonesia tersebar merata dengan hasil pangan khas setiap daerah.

Kedua, sebagai negara maritim Indonesia mempunyai wilayah laut yang sangat luas. Ruang ini kemudian menjanjikan potensi hasil laut yang sangat melimpah salah satunya adalah hasil ikan. Berapa titik yang kaya akan hasil perikanannya adalah Laut Arafuru, Laut Jawa, Samudera Hindia di barat Sumatera, Samudera Hindia di selatan Pulau Jawa.

Kesadaran sejarah setidaknya adalah jalan menuju pengetahuan bahwasanya tradisi produksi pangan adalah warisan nenek moyang. Dan, kekayaan alam Indonesia berupa sumber daya pangan masih sangat melimpah. Sematan Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim adalah titik balik kesadaran.

Bonus Demografi

Pembahasan tentang pangan adalah pemahaman tentang kemanusiaan. Ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan program yang dinanti realisasinya. Angin segar berembus seiring dengan komitmen pemerintahan Jokowi dalam hal pangan. Swasembada pangan adalah salah satu program unggulan dalam Nawacita.

Adalah kemubaziran kalau potensi pangan nasional di daratan maupun di perairan tidak dimanfaatkan dengan optimal. Semakin menyempitnya lahan pertanian ataupun maraknya pencurian ikan dengan menggunakan bahan atau alat yang berbahaya membutuhkan kebijakan dan pengawasan dari pemerintah. Beberapa jalan perlu ditempuh oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Perhatian dan konsentrasi serta kolaborasi terhadap variabel-variabel penggerak pangan perlu dilakukan.

Perhatian penuh diarahkan kepada para produsen pangan yang belum sejahtera. Titik nadir pangan nasional berada di tangan para petani dan nelayan. Angka statistik penurunan profesi petani sekaligus lahan pertanian tidak dapat dibantah sebab angka kesejahteraan petani tidak kunjung meningkat. Nelayan tradisional pun demikian, mereka kalah dari segi teknologi dan modal.

Konsentrasi kepada prediksi ledakan penduduk, atau yang sering disebut "bonus demografi" pada 2045 patut direspons sebagai bentuk tanggap ketahanan pangan. Sebab, pertumbuhan penduduk yang tinggi berarti diikuti konsumsi yang tinggi. Hal ini akan sangat berbahaya ketika jumlah sumber daya manusia pengelola lahan pangan dan produksi pangan tidak seimbang dengan angka pertumbuhan penduduk.

Kolaborasi dengan berbagai institusi yang konsen dalam bidang pangan perlu dilakukan. Salah satu kolaborasi itu bertujuan untuk memodernisasi dan kerja sama para produsen pangan. Sebab, proses pengolahan pangan yang masih tradisional dan skala kecil merupakan permasalahan produktivitas. Koperasi pertanian dan nelayan, pengadaan mesin-mesin pendukung pekerjaan, serta pemberian modal merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku produksi pangan di akar rumput guna meningkatkan produksi.

Alternatif Solusi

Sekali lagi, prediksi ledakan penduduk dan semakin menurunnya pelaku produksi pangan di akar rumput adalah ancaman besar pada waktunya jika tidak dipersiapkan solusinya. Beberapa alternatif solusi penulis tawarkan dengan harapan bisa menjawab berbagai permasalahan pangan nasional maupun internasional. Pertama, teknologi penanaman tanaman pangan secara hidroponik dapat dioptimalkan sebagai respons semakin menyempitnya lahan pertanian.

Kedua, penyuluhan terhadap para petani dan nelayan perlu dilakukan secara konsisten dalam rangka menambah pengetahuan dalam kegiatan produksi. Ketiga, pengembangan komoditi pangan lokal dilakukan sebagai upaya menekan angka konsumsi beras. Sebagaimana diketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia memiliki makanan pokok yang beragam seperti beras, ubi kayu, jagung, sagu, ubi jalar.

Dengan sinergi antara pemerintah, aparatur, dan petani maupun nelayan diharapkan menemukan titik kebijakan dan pengawasan yang saling menguntungkan. Kebutuhan pangan terpenuhi serta kesejahteraan para penggerak produksi pangan tercapai. Kedaulatan pangan merupakan wujud kesejahteraan setiap warga negara.

Sejarah akan selalu berulang, dalam artian beda waktu dan tempat kejadian. Maka bukan mustahil jikalau kejayaan pangan yang pernah dicapai era Kerajaan Majapahit akan terulang pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Moch Sholeh Pratama mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, Ketua Keluarga Pelajar Mahasiswa Banyuwangi di Surabaya (KPMBS)

(mmu/mmu)