DetikNews
Kamis 05 Oktober 2017, 10:50 WIB

Kolom

Kurdistan dan Peta Baru Timur-Tengah

Zuhairi Misrawi - detikNews
Kurdistan dan Peta Baru Timur-Tengah Foto: REUTERS
Jakarta - Azzedine Layachi dalam The Middle East memulai pemaparannya tentang Timur-Tengah dengan tesis yang sangat menohok, The Middle East: Theater of Conflict. Ya, Timur-Tengah adalah teater konflik. Kawasan ini tidak pernah sepi dari hiruk pikuk, perseteruan, konflik, bahkan perang.

Yang teranyar, Kurdistan Irak menggelar referendum pada 25 September lalu. Walhasil, 92 persen warga menghendaki berdirinya negara Kurdistan. Meskipun pemerintah Irak menganggap referendum tersebut ilegal, tetapi pemerintah regional Kurdistan bersikukuh menggelar referendum untuk menentukan masa depan dan mimpi negara Kurdistan yang merdeka dan berdaulat.

Animo besar Kurdistan untuk merdeka akan menjadikan Timur-Tengah semakin kusut. Musim semi Arab yang tidak kunjung membaik, konflik Arab Saudi-Qatar yang masih memanas, dan krisis politik di Yaman yang terus memburuk, semakin menambah daftar kisah pilu Timur-Tengah.

Padahal kawasan ini lahir para Nabi dan lokus tempat suci, tapi kenapa tidak membuat warganya memilih jalan damai? Bukankah semua Nabi mengajarkan kedamaian dan persatuan?

Burhan Ghalyun dalam al-'Araby al-Jadid menjelaskan bahwa Timur-Tengah sedang menghadapi masalah serius akibat absennya demokrasi dan keadilan sosial yang sangat akut. Kewargaan absen, justru yang hadir adalah egoisme kesukuan dan fanatisme keagamaan. Sementara politik selalu dikendalikan oleh elite yang disokong militer, kaum agamawan, dan pemimpin suku. Konsekuensinya, perseteruan dan konflik menjadi jalan keluar untuk mencari keadilan. Puncaknya, Kurdistan Irak memilih untuk merdeka daripada berada di bawah pemerintah Irak yang penuh gejolak dan ketidakpastian.

Peristiwa yang menimpa Kurdistan Irak pada dasarnya merupakan konsekuensi gagalnya Irak dalam membangun negara yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua golongan. Negeri yang kaya minyak dan peradaban ini tercerai-berai karena ketidakmampuan untuk membangun gotong-royong yang memanifestasikan keadilan, kesetaraan, dan kedamaian bagi semua golongan.

Pasca jatuhnya Saddam Husein pada 2003, Irak tidak kunjung membaik. Perseteruan faksi-faksi politik dan infiltrasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dalam lima tahun terakhir, menjadikan Irak sebagai negara yang tidak stabil. Konsolidasi demokrasi di Irak mengalami kemandegan, karena setiap kelompok kerap terjebak dalam logika mayoritas-minoritas dan masa lalu politik yang penuh dendam.

Sejak tahun 2003 lalu, Kurdistan sebenarnya sudah mendapatkan otonomi khusus dengan memilih Presiden, termasuk 17 menteri dan parlemen sendiri. Sejak 2005, pemerintah Irak berjanji akan mengucurkan anggar 17 persen untuk Kurdistan sebagai kompensasi dari pendapatan minyak yang dieksplorasi dari wilayah Kurdistan. Namun, Irak tidak menepati janji dan Kurdistan kecewa karena pembagian anggaran tersebut tidak mulus dalam pencairannya.

Kurdistan juga diperkenankan untuk membentuk pasukan militer yang dikenal dengan "Peshmerga" yang jumlahnya mencapai 200.000 tentara. Mereka yang selama ini berperang melawan ISIS bersama-sama dengan pemerintah Irak, Iran, Suriah, Turki, dan Rusia dan koalisi Barat.

Bersamaan dengan tumbangnya ISIS dan kebuntuan konsolidasi demokrasi di Irak, Kurdistan memandang saat ini sebagai momentum yang tepat untuk mendirikan negara Kurdistan. Maka dari itu pada 7 Juni lalu, Masoud Barzani, Presiden pemerintah regional Kurdistan Irak menetapkan 25 September sebagai hari bersejarah bagi Kurdistan Irak karena mereka akan melakukan referendum.

Bagi Kurdistan Irak, langkah untuk menentukan kemerdekaan merupakan mimpi yang tertunda sejak 100 tahun terakhir. Mereka mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kuat. Di Kurdistan Irak saja terdapat sekitar 45 miliar barrel minyak dan 5,7 triliun meter kubik gas. Populasi penduduk mencapai 7 juta di empat propinsi: Erbil, Dohuk, Sulaimaniyah, dan Halabjah. Di samping itu ada beberapa wilayah yang masih sengketa dengan Irak, yaitu Kirkuk, Sinjar, Lembah Nineveh dan Khanikin.

Jalan Kurdistan untuk merdeka menimbulkan masalah baru di kawasan Timur-Tengah. Pasalnya, Kurdistan tidak hanya berada di wilayah Irak, melainkan juga tersebar di sejumlah wilayah lainnya, khususnya terbesar di Turki yang mencapai 17 juta orang, disusul Iran dan Suriah. Apalagi di negara-negara tersebut, wilayah Kurdistan juga mempunyai ladang-ladang minyak dan gas yang menjadi jantung sumber perekonomian mereka.

Maka dari itu, Turki dan Iran mengecam keras referendum yang digelar oleh Kurdistan Irak. Langkah tersebut dianggap akan mengganggu stabilitas kawasan. Sontak, Kurdistan di Iran dan Turki terlihat merayakan referendum yang digelar Kurdistan Irak. Artinya, mereka juga mempunyai momentum yang sama untuk mewujudkan kemerdekaan, sehingga mimpi untuk mendirikan negara Kurdistan Raya bukan sebuah mimpi.

Secara geopolitik, referendum Kurdistan Irak ini akan berdampak bagi instabilitas yang lebih luas, khususnya di Iran dan Turki. Kita tahu bahwa kedua negara ini merupakan aktor penting dalam politik Timur-Tengah saat ini. Referendum Kurdistan Irak akan mempunyai efek domino, yang akan merembes bagi eksistensi Kurdistan di Turki dan Iran.

Yang lebih pelik lagi, faktor Israel yang mendukung penuh kemerdekaan Kurdistan. Bukan rahasia umum, Israel dalam beberapa tahun terakhir melakukan investasi besar-besaran ke wilayah Kurdistan Irak. Israel juga dikabarkan membeli minyak dari mereka.

Di tengah melemahnya dukungan politik terhadap Israel di kawasan Timur-Tengah, maka kemerdekaan Kurdistan Irak, apalagi jika nantinya negara Kurdistan Raya berdiri yang jumlahnya mencapai 35 juta warga, maka Israel untuk pertama kalinya akan mempunyai mitra strategis politik di Timur-Tengah.

Israel juga mendapatkan keuntungan dari instabilitas politik di Irak, Iran, Suriah, dan Turki. Negara-negara ini dalam beberapa tahun terakhir menjadi musuh bebuyatan Israel. Maka dengan menyokong penuh kemerdekaan Kurdistan Raya akan menjadi kartu politik yang baik untuk membuyarkan agenda kemerdekaan Palestina.

Dengan demikian, kemerdekaan Kurdistan Irak tidak bisa dianggap sepele. Jika tidak bisa dikelola dengan baik, maka Timur-Tengah akan membara. Konflik dan perang tidak terhindarkan jika jalan dialog dan kompromi mencapai kemandulan.

Zuhairi Misrawi intelektual muda Nahdlatul Ulama, analis pemikiran dan politik Timur-Tengah di The Middle East Institute, Jakarta


(mmu/mmu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed