DetikNews
Kamis 28 September 2017, 11:30 WIB

Kolom

Gerbang Kesetaraan Perempuan Arab Saudi

Zuhairi Misrawi - detikNews
Gerbang Kesetaraan Perempuan Arab Saudi Foto: Reuters/File
Jakarta - Dunia menyoroti langkah besar yang diambil oleh pihak kerajaan Arab Saudi yang melapangkan jalan bagi perempuan untuk mengemudikan kendaraan. Kebijakan tersebut rencananya baru akan diberlakukan Juni 2018, setelah para perempuan mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).

Ini terobosan yang bersejarah, mengingat negara kaya minyak ini mempunyai sikap yang kaku dan rigid terhadap perempuan. Secara umum, para perempuan tidak menikmati kebebasan layaknya kaum laki-laki. Hal tersebut mengacu pada paham Wahabisme yang mengekang kaum perempuan. Khaled Abou el Fadl dalam Speaking in God's Name menjelaskan secara gamblang bagaimana pengekangan terhadap perempuan yang sebenarnya karena faktor budaya patriarkhal yang dibalut sedemikian rupa dengan diktum dan adagium keagamaan.

Di dunia Islam, hanya Arab Saudi satu-satunya negara yang tidak memperbolehkan perempuan mengemudikan kendaraan. Bahkan, Arab Saudi sebelumnya memberlukan sanksi yang ketat terhadap perempuan yang mengemudikan kendaraan.

Pada tahun 1990, Madeha al-Ajroush bersama teman-temannya melabrak tabu dengan mengemudikan mobil di Riyadh. Pada saat itu, peristiwa ini mendapatkan perhatian luas dari pihak kerajaan. Madeha bersama teman-temannya dipecat dari pekerjaannya dan mendapatkan hujatan di media massa. Bahkan pihak kerajaan mengeluarkan larangan bagi mereka untuk bepergian keluar negeri.

Peristiwa tersebut menjadi pelajaran berharga bagi kaum perempuan Arab Saudi untuk tidak menyentuh "garis merah" yang telah digariskan para ulama yang diamini oleh kerajaan agar perempuan tidak seenaknya mengemudi karena akan mendapatkan sanksi yang serius. Kaum perempuan tidak bisa menikmati kebebasan seperti perempuan-perempuan di seantero lainnya karena masih ada larangan bagi perempuan untuk mengemudi.

Namun, keinginan kaum perempuan Arab Saudi untuk mendapatkan angin kebebasan tidak pernah surut. Mereka ingin seperti perempuan-perempuan di negara lain yang dengan bebas bisa mengemudi. Maka dari itu, pada 2011 lalu, Manal al-Sharif dengan berani melawan tabu. Ia mengemudikan kendaraan.

Tak dinyana, Manal mendapatkan perlakuan yang lebih buruk dari Madeha yang hanya dipecat dari pekerjaan dan dilarang bepergian ke luar negeri. Manal dipenjara selama 9 hari. Bahkan, ia diancam oleh para ulama untuk diberi sanksi yang lebih perat lagi, seperti dicambuk

Sekali lagi, peristiwa Manal ini menghebohkan jagad dunia. Di Barat, media-media melihat dengan cermat perihal ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Sudah lama dunia Barat menggarisbawahi perihal ketidakadilan gender di Arab Saudi, mengingat hingga saat ini Arab Saudi merupakan satu-satunya negara Muslim yang tidak meratifikasi Hak Asasi Manusia. Bahkan beberapa waktu lalu berlangsung sebuah seminar tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam, tapi para pesertanya justru sebagian besar kaum laki-laki. Secara umum, kaum perempuan di Arab Saudi masih diperlakukan secara diskriminatif.

Di dunia Islam, sikap keras Arab Saudi yang melarang kaum perempuan untuk mengemudi juga menimbulkan tanda-tanya, bahkan kebingungan. Jika hukum Islam dijadikan alasan untuk melarang perempuan mengemudi, tentu dalil-dalilnya akan terlihat aneh. Pasalnya tidak ada dalil yang kuat untuk melarang perempuan mengemudi. Perempuan saja boleh menjadi pemimpin sebuah negara, apalagi hanya untuk sekadar mengemudi.

Jika kita berkelana di seantero dunia Islam, khususnya di Timur-Tengah, kita akan mudah menemukan perempuan mengemudikan kendaraan. Tidak ada dunia Islam lainnya yang melarang perempuan mengemudi. Karena ketika perempuan mengemudi banyak manfaat yang bisa didapatkan untuk keperluan keluarga dan publik, seperti mengantar anak-anak ke sekolah, belanja, menghadiri kegiatan, dan lain-lain.

Di Tehran yang selama ini dikenal konservatif, kita akan menemukan perempuan-perempuan mengemudikan kendaraan. Di negeri para Mullah ini, kita akan menemukan perempuan di ruang publik dan perkantoran dapat menikmati kebebasan. Bukan hanya itu, perempuan juga berada di ruang-ruang penelitian.

Bahkan kalau kita bertandang ke Tehran kita lebih banyak menemukan kaum perempuan daripada laki-laki, karena begitu besarnya peran perempuan di ruang publik. Teman saya yang baru pertama kali ke Tehran terkaget-kaget ketika melihat perempuan Iran mendominasi perkantoran di media massa dan berbagai sektor lainnya. "Di mana laki-laki Iran, kok semua yang ada di sini perempuan?" ujarnya.

Begitu pula di Mesir, kita mudah menemukan perempuan mengemudikan kendaraan di jalan raya. Mesir dikenal mempunyai ulama dan politisi perempuan yang turut serta berperan dalam memperjuangkan kesetaraan. Dari negeri ini lahir sejumlah aktivis kesetaraan jender, seperti Nawal Saadawi, Hiba Rauf, dan lain-lain.

Namun situasinya berbeda dengan Arab Saudi. Negara ini tidak memperbolehkan perempuan mengemudi sejak tahun 1932, saat negara ini berdiri. Pada 2014, Loujain al-Hathoul dipenjara 73 karena mengemudikan mobil dari Uni Emerat Arab ke wilayah Arab Saudi.

Peristiwa ini juga menjadi heboh dan mendapatkan perhatian dunia. Bahkan, kasus tersebut menjadi bahan olok-olok dan cemoohan, karena masih ada sebuah negara yang melarang perempuan untuk sekadar mengemudi. Nalarnya sederhana, jika mengemudi saja dilarang bagaimana dengan peran perempuan di ruang publik. Pasti situasinya akan semakin mengenaskan.

Semua itu sekarang sudah berubah. Perjuangan perempuan Arab Saudi untuk mendapatkan kesetaraan menemukan jalan terang. Pemantiknya adalah visi 2030 yang digagas oleh Pangeran Muhammad bin Salman. Arab Saudi harus mulai membuka diri terhadap dunia luar dan beradaptasi dengan perkembangan mutakhir.

Kaum perempuan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya memajukan Arab Saudi mengingat jumlah mereka yang sangat signifikan dan kompetensi mereka yang tidak kalah dengan kaum laki-laki. Faktanya, banyak sekali kaum perempuan yang lulus dari perguruan tinggi terkemuka di dalam negeri dan negara-negara Barat. Sangat disayangkan jika potensi mereka tidak digunakan secara maksimal untuk kemajuan negaranya.

Meskipun demikian, langkah Raja Salman mencabut larangan mengemudi para perempuan bukan akhir dari perjuangan menuju kesetaraan perempuan di Arab Saudi. Ini hanya ada bagian kecil dari upaya untuk menuju kesetaraan yang paripurna. Pada 2015, Arab Saudi sudah memperbolehkan perempuan untuk ikut memilih dalam pemilu. Dan di antara mereka sudah ada yang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Raja.

Namun masih ada kebijakan yang menjadikan laki-laki sebagai pelindung yang kerap mengekang kaum perempuan dan memperlakukan perempuan secara diskriminatif. Kebijakan tersebut merupakan klausul penting yang secara pelan-pelan harus mendapatkan perhatian. Belum lagi perlakukan terhadap perempuan buruh migran yang sangat tidak manusiawi.

Meskipun demikian, Arab Saudi sedang menuju gerbang baru bagi kesetaraan perempuan. Arab Saudi sedang menatap masa depan, dan secara perlahan ingin meninggalkan masa lalu. Mari kita tunggu gebrakan dan pembaruan apa lagi yang akan dilakukan Arab Saudi untuk menjadi negara yang modern dan ramah terhadap perempuan.

Zuhairi Misrawi intelektual muda Nahdlatul Ulama, analis pemikiran dan politik Timur-Tengah The Middle East Institute, Jakarta


(mmu/mmu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed