DetikNews
Rabu 27 September 2017, 11:32 WIB

Kolom

Perpustakaan adalah Kita

Dian Marta Wijayanti - detikNews
Perpustakaan adalah Kita Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta - Babak baru penguatan literasi telah dimulai. Presiden Joko Widodo pada Kamis (14/9/2017) meresmikan gedung Perpustakaan Nasional RI di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Jokowi menyebut Gedung Perpusnas yang dibangun sejak dua tahun empat bulan yang lalu dan memiliki 27 lantai itu merupakan gedung perpustakaan "tertinggi di dunia".

Gedung Perpusnas itu dirancang dengan konsep green building dengan konsumsi energi 150 kwh/mm2 per tahun. Pembangunan gedung tersebut menggunakan anggaran multiyears (2013-2016) yang menelan biaya Rp 465.207.300.000. Dana yang spektakuler dan bukan berarti hanya "tinggi" secara fisik dan besar secara anggaran. Namun, sudahkah masyarakat menjiwai dan memaknai perpustakaan itu dengan substansial?

Di sisi lain, ada hal yang berseberangan dengan penguatan literasi, yaitu masalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 memotong royalti penulis buku 15 persen. Kritik atas kebijakan ini terus mengalir di kalangan penulis; tidak hanya Tere Liye, namun sebenarnya banyak penulis diam-diam merasakan hal yang sama. Ada ketimpangan dengan pajak itu lantaran penulis hakikatnya "pahlawan literasi", namun mengapa dilemahkan?

Secara umum, jatah royalti yang didapat penulis sekitar 10 persen dari oplah penjualan penerbit, baik di toko buku maupun lewat online. Tapi, itu bagi penulis buku best seller sekelas Tere Liye, Hilman Hariwijaya, Dewi 'Dee' Lestari, Agnes Davonar, Habiburrahman El Shirazy, Raditya Dika, Asma Nadia, Andrea Hirata, Trinity maupun Ahmad Tohari. Juga sekelas penulis buku kebangsaan, keagamaan, kebudayaan, pendidikan, seperti Yudi Latief, Emha Ainun Nadjib, Sujiwo Tedjo, Darmaningtyas, Sugiyono, Henry Guntur Tarigan dan lainnya.

Bagi mereka, menulis bisa dikatakan "bisa" untuk hidup. Namun, kaum penulis bawah tidak lagi mengejar royalti, melainkan fokus menjual bukunya sendiri. Maka mereka memilih jalan mendirikan penerbit sendiri yang lazim disebut penerbit independen atau self publishing. Jalan ini dipilih karena mereka bebas menulis apa saja tanpa harus mengirim naskah ke penerbit gajah yang butuh seleksi ketat dan lama.

Tidak hanya itu, penulis kaum bawah lebih memilih mengembangkan jasa penerbitan, jualan buku dan mendirikan perpustakaan, baik yang offline maupun online. Apapun yang mereka lakukan, tidak lain sebenarnya hanya untuk menghidupkan budaya literasi di Indonesia, baik itu taraf membaca dan menulis.

Menghidupkan Perpustakaan

Masalah perbukuan sebenarnya intinya pada tiga elemen, yaitu penulis/produsen buku, penjual/toko buku, dan konsumen —bisa masyarakat atau perpustakaan. Selama ini, kehidupan digital menciptakan pola hidup digital pula, begitu juga dengan pola literasi masyarakat. Perpustakaan fisik sudah dianggap tidak menarik karena dengan adanya gagdet, semua orang bisa mengakses informasi, data dan pengetahuan yang diinginkan.

Publik menyebut saat ini zaman sudah milenial, global, digital, bahkan semua generasi sudah disebut "Generasi Z", dan lainnya. Di tengah kepungan alat-alat modern, banjir informasi, banyaknya aplikasi memudahkan manusia mencari sumber bacaan, dan perpustakaan fisik sudah sedikit peminatnya.

Dari kondisi itulah, banyak kritik dilontarkan kepada Jokowi yang dinilai tidak melek digital karena lebih memilih fokus pada gedung perpustakaan. Akan tetapi, benarkah apa yang dilakukan pemerintah itu sia-sia karena untuk mendapat bahan bacaan orang tak perlu ke perpustakaan? Tentu tidak.

Bagi orang kota yang sudah tidak berstatus pelajar atau mahasiswa tentu waktu untuk membaca di perpustakaan semakin sirna. Pengalaman saya ketika menjadi asesor Early Grade Reading Asessment (EGRA) USAID PRIORITAS beberapa tahun lalu menunjukkan hasil berbeda. EGRA memang fokus pada kemampuan membaca pada siswa terutama jenjang SD/MI. Dari pengalaman saya itu, kebanyakan adanya perpustakaan dan ketersediaan bahan baca cetak lebih diminati para pelajar, terutama di jenjang SD/MI sampai SMA/MA.

Dari rangkaian asesmen yang dilakukan EGRA secara internasional, banyak hasil riset EGRA yang datanya diambil dari sekolah Indonesia dijadikan rujukan di kancah internasional. Itu artinya, hasil riset yang dikembangkan USAID PRIORITAS di Indonesia juga sangat berkualitas yang itu semua ditopang adanya perpustakaan dan bahan bacaan.

Namun intinya, dari pengalaman saya itu, kualitas membaca dan pemahaman pelajar tentang buku sangat ditentukan adanya guru inovatif untuk memancing siswa aktif dalam pembelajaran. Salah satu terobosannya dengan membuat pojok baca atau perpustakaan mini di ruang kelas selain perpustakaan sekolah.

Hal ini juga pernah saya lakukan dengan membuat pernak-pernik bernuansa literasi. Anak-anak diajak membuat topi, kartu, pamplet dari kertas atau kardus bekas yang isinya tentang nama-nama wayang, nabi, atau nama-nama pahlawan. Hal ini menjadi menarik minat baca anak-anak, karena dari nama-nama di kertas itu ada dorongan kepada mereka untuk belajar dan membaca lebih jauh dari tokoh yang disajikan dalam media tersebut.

Jadi, perpustakaan secara fisik akan biasa-biasa jika tidak ada inovasi. Perpustakaan harus dikontekstualkan. Apalagi saat ini perkembangan dunia perpustakaan semakin pesat. Baik itu perpustakaan di bawah naungan pemerintah, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Baca Masyarakat (RBM), Perpustakaan Desa (Perpusdes), Perpustakaan Keliling (Perpusling) dan lainnya.

Data tahun 2016, ada sebanyak 157.585 perpustakaan di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Dari jumlah itu, ada 497 institusi perpustakaan kabupaten/kota, 23.281 perpustakaan desa/kelurahan, 118.599 perpustakaan sekolah/madrasah negeri dan swasta, 2.428 perpustakaan perguruan tinggi negeri dan swasta, 9.000 perpustakaan khusus di sebuah instansi negeri dan swasta, 3.000 perpustakaan di tempat ibadah dan 780 perpustakaan komunitas (Perpusnas.go.id, 24/2/2016).

Dari jumlah sebanyak itu, apakah kualitas literasi kita tinggi? Hampir semua data dari UNESCO, USAID, Program for International Student Assessment (PISA) menempatkan kualitas literasi masyarakat Indonesia masih tertinggal jauh. Itu berarti, ketersediaan perpustakaan, bahan bacaan, koneksi internet, gadget, belum mengubah budaya baca kita.

Dukungan pada Literasi

Literasi dalam bentuk apapun harus didukung. Mulai dari literasi di lembaga pendidikan formal, di sekolah, kampus, maupun di komunitas, organisasi dan masyarakat. Namun hal itu juga harus diimbangi dengan dukungan pemerintah secara konsisten. Maka perlu dilakukan sejumlah langkah.

Pertama, perlu dilakukan reformasi pemahaman tentang perpustakaan. Perpustakaan harus dijiwai sebagai kebutuhan dasar yang melekat pada diri kita. Paradigma "perpustakaan adalah kita" harus dipromosikan sejak dini. Orang boleh pandai dan memiliki gelar sampai doktor, namun akan tumpul ilmunya, dan ketinggalan perkembangan ilmu pengetahuan ketika tidak dekat dengan perpustakaan.

Kedua, dukungan pemerintah terhadap penulis, baik itu penulis kenamaan maupun penulis pinggiran. Artinya, pemerintah perlu "memanusiakan" penulis karena ia menjadi pahlawan literasi yang turut mencerdaskan bangsa meskipun tidak menjadi guru di sekolah. Tanpa penulis dan peneliti, maka ketersediaan bahan bacaan kita akan defisit bahkan kita kekurangan pahlawan ilmu.

Ketiga, memaksimalkan UU No. 3/2017 tentang Sistem Perbukuan. Selama ini masih jarang pegiat literasi, penulis, dan pengelola perpustakaan memahami substansi regulasi itu. Padahal, UU Perbukaan mengatur tentang hak, tanggung jawab, dan juga wewenang penulis, pengarang yang berkaitan dengan hak cipta itu, hak kekayaan intelektual. Juga menjamin hubungan tata kerja dengan pihak pengarang, penulis dengan pihak penerbit, penerbit dengan percetakan, percetakan dengan distributor sampai perpustakaan.

Keempat, memaksimalkan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Sebab, selama ini pemerintah menyediakan layanan bahan baca, namun sedikit yang konsisten membumikan jiwa literasi. Kelima, membumikan budaya baca sejak dini. Dalam keluarga, sekolah, komunitas dan masyarakat harusnya dibudayakan membaca walaupun satu menit. Bukan membaca medsos, namun lebih pada informasi, bacaan ilmiah, bacaan sastra termasuk puisi dan cerpen.

Di lembaga pendidikan, juga perlu penguatan Lembaga Pers Siswa (LPS), Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), dan komunitas penulis. Saat menjelang lulus kuliah, tahun 2011 saya mendirikan Warung Komunikasi dan Diskusi Karya Ilmiah (Warkop DKI). Lewat forum itu, banyak sekali manfaat yang saya dapat karena mendapat jalan cinta untuk selalu dekat dengan buku dan ilmu.

Musuh utama literasi sebenarnya adalah kemalasan. Orang yang mendengar kata buku, ilmu, dan perpustakaan mengkonotasikan sebagai sesuatu yang berat dan ribet. Padahal, perpustakaan dan buku adalah pintu pengetahuan dan jendela ilmu. Pola pikir ini harus diubah, sebab sebaik-baiknya teman dalam hidup adalah buku, bukan medsos apalagi game. Maka kita harus menghadirkan buku dalam diri kita, baik itu buku cetak maupun buku online. Rumusnya jelas, perpustakaan adalah kita!

Dian Marta Wijayanti PNS pada Dinas Pendidikan Kota Semarang, Mantan Asesor Early Grade Reading Asessment (EGRA) USAID Prioritas

(mmu/mmu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed