DetikNews
Rabu 20 September 2017, 11:45 WIB

Kolom

Perang Dingin, CIA, dan Kejatuhan Sukarno

Wildan Sena Utama - detikNews
Perang Dingin, CIA, dan Kejatuhan Sukarno Ilustrasi: Fuad Hasyim/deitkcom
Jakarta - Buku terbaru Greg Poulgrain, The Incubus of Intervention: Conflicting Indonesian Strategies of John F. Kennedy and Allen Dulles, yang baru diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia memantik kembali diskusi publik mengenai misteri keterlibatan CIA dalam menjatuhkan pemerintahan Sukarno. Dalam buku tersebut Poulgrain, sejarawan University of Sunshine Coast, Australia berpendapat bahwa kejatuhan Sukarno dan terbunuhnya Kennedy merupakan manuver dari eks Direktur CIA, Allen Dulles yang ingin menguasai sumber daya alam Papua.

Asvi Warman Adam, sejarawan LIPI, dalam komentarnya meragukan temuan Poulgrain tersebut. Menurutnya, Allen Dulles sudah tak jadi direktur CIA lagi saat Kennedy tewas dan Sukarno jatuh. Apakah Dulles masih mempunyai power saat itu?

Keterlibatan CIA dalam usaha menggulingkan Sukarno memang menjadi perdebatan hangat di kalangan sejarawan. Beberapa buku muncul memperlihatkan adanya upaya CIA tersebut, di antaranya The United States and the Overthrow of Sukarno 1965-67 karya Peter Dale Scott, Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia karya George McT. Kahin, Economists with Guns: Authoritarian Development and U.S-Indonesian Relations 1960-1968 karya Bradley Simpson, dan Legacy of Ashes: The History of the CIA karya Tim Weiner.

Meskipun demikian, karya-karya tersebut tidak menyebutkan Allen Dulles sebagai aktor tunggal di balik jatuhnya Sukarno. Sebagai institusi, CIA memang berupaya menjatuhkan Sukarno dan membasmi PKI. Dan, yang perlu diperhatikan lagi bahwa hal tersebut perlu dilihat dalam bingkai yang lebih luas, yakni kebijakan politik luar negeri AS dalam Perang Dingin.

Perang Dingin begitu mempengaruhi situasi politik negara-negara Dunia Ketiga. Kontestasi hegemoni terjadi antara AS dengan Blok Barat-nya dan Soviet dengan Blok Timur-nya dalam memperluas pengaruh politik masing-masing mencampuri urusan politik internal negara berkembang. Antagonisme Perang Dingin semakin pelik karena muncul berbarengan dengan gelombang dekolonisasi yang terjadi di Asia dan Afrika pada 1940-1960-an. Situasi kompleks inilah yang mendasari sejarawan Odd Arne Westad dalam karya monumentalnya The Global Cold War berpendapat bahwa arena utama dari konflik Perang Dingin bukan terjadi di Eropa, tapi di Dunia Ketiga.

Hubungan politik AS dan Indonesia pada 1940-1960-an pasang surut. Di akhir 1940-an AS begitu suportif dengan Indonesia karena Sukarno mendukung penumpasan pemberontakan komunis di Madiun. Sebagai "hadiah" atas keseriusan Indonesia dalam mengatasi pemberontakan Madiun, AS mendesak Belanda agar segera meninggalkan Indonesia. Di awal 1950-an, kemesraan antara Kabinet Sukiman (Masyumi) dan AS ditandai dengan ditandatanganinya bantuan ekonomi dan persenjataan, Mutual Security Act (MSA).

Namun, pandangan AS terhadap Indonesia berubah menjelang pertengahan 1950-an. Pertama, ini disebabkan oleh kembalinya PKI yang seolah dibiarkan oleh pemerintah Indonesia. Sikap Sukarno sendiri membebaskan kembalinya PKI didasari oleh pemikirannya yang tidak hanya menekankan persatuan Indonesia berdasarkan etnis atau agama, tapi juga persatuan ideologi.

Kedua, berubahnya kebijakan AS berkaitan dengan visi politik luar negeri Indonesia yang dianggap berseberangan dengan AS. Pada 1954, Indonesia diajak bergabung ke dalam aliansi pertahanan di bawah AS untuk membendung komunisme bernama SEATO. Namun, Ali Sastroamidjojo bersama negara non-blok lainnya, seperti India dan Burma, menolak untuk bergabung.

AS semakin khawatir dengan menjauhnya Indonesia dari sisi mereka ketika Indonesia mendorong terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 1955. Ketakutan dari pemerintah AS terhadap KAA didasari oleh dua faktor. Pertama, mereka takut bahwa konferensi ini mempersatukan kekuatan Dunia Ketiga untuk melawan AS. Kedua, mereka menganggap bahwa konferensi ini mengakomodasi penyebaran komunisme, sebab China diundang hadir sebagai peserta.

Anggapan AS bahwa Sukarno menolak bergabung dengan Blok Barat semakin kuat di saat Sukarno mampir ke Moskow dan Beijing setelah kunjungan kenegaraan ke Washington. Menteri Luar Negeri AS, John Foster Dulles pernah mengatakan pada Sukarno bahwa politik global AS, "mesti memihak yang satu atau memihak yang lain, karena sikap netral itu amoral."

Dengan sikap Sukarno yang cenderung bergerak ke "kiri" setelah 1955, maka CIA menjalankan operasi untuk meruntuhkan kekuasaan Sukarno. Pada 1957, CIA membuat film porno yang menggambarkan Sukarno tidur bersama agen perempuan cantik asal Soviet. Selain itu, CIA punya andil dalam melontarkan tuduhan palsu bahwa PKI otak di balik peristiwa (upaya) pembunuhan Sukarno di Cikini.

CIA menggelontorkan dana yang besar dalam membantu persenjataan para pemberontak daerah di Sumatera dan Sulawesi. Pada Januari 1958, Einsenhower secara langsung campur tangan memberikan perlindungan udara kepada unit militer pemberontak, dan menempatkan kapal perang angkatan laut untuk ikut campur tangan di Sumatera (Simpson, 2008). Para pemberontak PRRI bersama pasukan AS dengan leluasa pindah dari pangkalan militer Inggris di Singapura, dan berlatih di fasilitas AS di sekitar kawasan itu, termasuk Taiwan, Guam, dan Filipina.

Tertembaknya pesawat Allan Pope, mantan letnan satu Angkatan Udara AS yang juga agen CIA, membuat AS tidak bisa berkelit lagi bahwa Eisenhower memang mendukung jalannya pemberontakan.

Sukarno yang mengetahui suplai persenjataan AS kepada pemberontak memperingatkan Eisenhower supaya "tidak bermain api di Indonesia." Jika AS mau menjadikan Indonesia seperti Korea atau Vietnam, maka yang terjadi adalah Perang Dunia Ketiga, ancam Sukarno.

Kebijakan AS berubah moderat kepada Indonesia setelah John F. Kennedy menggantikan Eisenhower. Kennedy yang menghadapi dilema bagaimana mengatasi masalah Irian Barat, pembentukan Federasi Malaysia, dan juga menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan minyak AS lebih mengedepankan diplomasi yang rasional demi kepentingan strategis AS.

Di era Konfrontasi Malaysia, kebijakan yang semakin ketat Sukarno terhadap investasi Barat menyulitkan perusahaan minyak AS untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia. Bisnis minyak sendiri semakin sulit di era Konfrontasi karena keputusan pemutusan dagang dengan Malaysia oleh Sukarno membuat Stanvac dan Caltex kehilangan pasar di Malaysia, dan menutup akses mereka ke gudang penyaluran dan fasilitas pengilangan di Singapura yang digunakan untuk mendistribusikan minyak ke Asia Tenggara (Simpson, 2008)

Kennedy ingin mendekati Sukarno secara persuasif untuk membicarakan masalah Malaysia, Irian Barat, investasi bisnis, dan juga komunisme dengan menjadwalkan kunjungan ke Indonesia. Namun, nahas, ia keburu dibunuh dan ini mengubah arah kebijakan luar negeri AS menjadi lebih keras.

Besarnya kekuatan komunis serta dukungan Sukarno terhadap PKI untuk membantu propaganda revolusionernya mendorong semakin intensifnya operasi CIA untuk meruntuhkan PKI. CIA melakukan dua operasi utama untuk mendukung misi ini. Pertama, menjalankan propaganda rahasia untuk "membangun citra PKI sebagai musuh yang semakin ambisius dan berbahaya terhadap Sukarno." Kedua, CIA mendorong, mengkoordinasi, dan membantu diam-diam "individu dan organisasi untuk menghambat PKI", bahkan dengan menggelontorkan dana.

Pada 1965, ketidakpercayaan Sukarno terhadap Barat ditunjukkan dengan keluarnya Indonesia dari PBB. Indonesia pun semakin mesra dengan China daripada Soviet. Sebab, China mendukung visi politik internasional Sukarno untuk menggalang kekuatan progresif Dunia Ketiga di bawah Nefo dan menggayang Malaysia.

Di dalam negeri sendiri, sikap anti-Amerika Sukarno semakin kuat. Pada 15 Februari 1965, ia mengumumkan pendudukan perpustakaan USIA di Jakarta setelah 17.000 demonstran mengepung bangunan ini. Kemudian, beberapa hari kemudian demonstran di Medan merampas sebagian isi Konsulat AS. Sukarno pun melarang beredarnya majalah Time, Life, US News and World Report, dan Newsweek.

Polarisasi politik antara kekuatan antikomunis dan komunis meningkat pada pertengahan 1965 di Jawa, Bali, dan Sumatera. Di samping itu, Sukarno cukup khawatir mendengar rumor adanya rencana kudeta yang merebak di Jakarta. Gosip ini mungkin sebagian besarnya disebarkan oleh intelijen AS dan Inggris.

Peristiwa 1 Oktober 1965 yang ganjil dan sembrono --yang menurut beberapa sejarawan merupakan konsekuensi yang bisa diprediksi dari pertarungan politik berbulan-bulan antara PKI, angkatan darat, dan kekuatan antikomunis-- memberikan momentum bagi AS dan juga Angkatan Darat untuk menghancurkan PKI. Tidak sampai di situ, peristiwa ini menjadi titik balik dari jatuhnya kekuasaan Sukarno.

Kejatuhan Sukarno perlu dilihat tidak hanya dalam bingkai pertarungan politik internal dalam negeri Indonesia, tapi lebih luas lagi merupakan akibat langsung dari antagonisme Perang Dingin. Tidak hanya Sukarno yang (di)jatuh(kan) pada 1960-an; beberapa pemimpin progresif dari Dunia Ketiga lainnya, seperti Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Che Guevara, Juan Bosch, João Goulart juga bernasib sama.

Wildan Sena Utama peneliti sejarah, alumnus pascasarjana Leiden University


(mmu/mmu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed