DetikNews
Rabu 30 Agustus 2017, 11:08 WIB

Kolom

Transportasi Daring vs Konvensional: Dilema Pengambil Kebijakan

Bambang Subianto - detikNews
Transportasi Daring vs Konvensional: Dilema Pengambil Kebijakan Ilustrasi: Tim Infografis/detikcom
Jakarta - Masyarakat pengguna transportasi berbasis aplikasi online bersuka cita menyusul dicabutnya beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek atau lebih dikenal dengan "transportasi daring". Berbagai komentar di media sosial dan media massa mulai berseliweran, mayoritas mendukung dan mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung (MA) tersebut.

Enam orang pengemudi daring yang berhasil melakukan uji materiil ke MA mengemukakan beberapa argumen yaitu terkait penetapan tarif atas dan bawah yang berakibat pada semakin mahalnya harga, penetapan tarif berdasar argometer, penetapan pembatasan wilayah operasi, uji KIR kendaraan bermotor tahunan, dan pembatasan jumlah kendaraan.

Memang, ada maksud baik dari pemerintah dengan pemberlakuan kebijakan dalam Permenhub tersebut, yaitu untuk menyandingkan transportasi daring dengan transportasi konvensional sehingga keduanya bisa berjalan beriringan. Bila diamati, 'kisruh' antara transportasi daring dan konvensional sudah muncul sejak tiga tahun yang lalu, diwarnai dengan unjuk rasa di berbagai daerah menolak keberadaan transportasi daring.

Pemerintah mulai mengakui eksistensi transportasi daring dengan mengeluarkan Permenhub 32/2016 yang selanjutnya direvisi menjadi Permenhub 26 tahun 2017. Revisi Permenhub ini terdiri dari beberapa poin, antara lain mengenai jenis angkutan sewa, batas tarif, kuota angkutan, STNK berbadan hukum, uji KIR kendaraan, penyediaan bengkel, pajak dan pemberlakuan sanksi.

Perubahan Kebijakan

Dalam rentang waktu yang pendek telah terjadi perubahan dalam kebijakan transportasi daring. Tidak heran bila publik jadi bertanya-tanya tentang perubahan ini hingga akhirnya berujung pada pencabutan beberapa pasal dalam Permenhub 26 tahun 2017 oleh MA lewat putusan nomor 37 P/HUM/2017.

Dalam laman resminya, MA mengunggah alasan pencabutan pasal itu antara lain, pertama MA menilai objek permohonan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 183 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, karena penentuan tarif batas atas dan batas bawah, atas usulan dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, dan bukan didasarkan pada kesepakatan antara pengguna jasa (konsumen) dengan perusahaan angkutan sewa khusus.

Alasan kedua, penyusunan regulasi di bidang transportasi berbasis teknologi dan informasi seharusnya melibatkan seluruh stakeholder di bidang jasa transportasi sehingga secara bersama dapat menumbuhkembangkan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, tanpa meninggalkan asas kekeluargaan.

Pencabutan Permenhub oleh MA itu menimbulkan guncangan dan kepanikan bagi pelaku usaha transportasi konvensional. Salah satu indikasinya yaitu saham Taxi Blue Bird Tbk (BIRD) langsung bergerak terus ke zona merah dan berada di level terendah dengan turun 30 poin atau 061% ke 4920.

Di sisi lain, Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) adalah pihak yang merasa dirugikan dengan pembatalan pemberlakuan tarif transportasi daring ini. Organda langsung berkirim surat ke Kemenhub yang salah satu isinya meminta Menteri Perhubungan untuk melakukan langkah sistematis supaya ada solusi bagi keberlangsungan hidup usaha angkutan konvensional.

Langkah sistematis yang diminta Organda itu sangat relevan untuk dilakukan. Langkah sistematis ini bisa diartikan dengan system thinking yang oleh Peter Checkland disebut dengan soft system methodology. Yaitu, cara berpikir dinamis dengan melihat keseluruhan proses dalam permasalahan yang memiliki kompleksitas dan melibatkan banyak stakeholder.

Dalam konteks kebijakan transportasi daring ini, stakeholder yang dimaksud yaitu pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, pelaku usaha transportasi konvensional dan daring, masyarakat pengguna layanan hingga kalangan akademisi dan pakar/ahli transportasi. Semua harus terlibat dalam formulasi kebijakan transportasi daring yang berkeadilan.

Menjamin Kesejahteraan Publik

Beberapa ilmuwan dalam kebijakan publik seperti Ordway Tead dan Philip Selznick telah mengembangkan filosofi administrasi publik di abad 21 yaitu dapatkah kesejahteraan masyarakat luas terjamin dari konsekuensi pemberlakuan kebijakan publik. Selanjutnya Rosenbloom & Roberts (2005) mengungkap perspektif organisasi kontemporer lebih menekankan pada pentingnya orientasi hasil dan menolak pendekatan ortodoks serta menerapkan strategi cost effective performance.

Dalam menyikapi kebijakan transportasi daring pemerintah sebaiknya menggunakan perspektif organisasi kontemporer dengan menerapkan strategi cost effective performance. Artinya, pengambil kebijakan harus selalu ingat bahwa hukum permintaan selalu berlaku dalam dunia persaingan usaha. Semakin murah harga barang/jasa maka permintaan masyarakat akan semakin tinggi, demikian sebaliknya semakin mahal harga barang/jasa, permintaan masyarakat akan semakin turun.

Konsep sharing economy yang diusung operator transportasi daring seperti Go-jek, Grab, Uber dan lain-lain dianggap menguntungkan kedua belah pihak baik itu operator atau pun driver dan memiliki model bisnis yang lebih efisien. Pengambil kebijakan harus jeli melihat ini semua.

Hal mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengevaluasi kinerja dari transportasi konvensional, mendukung penerapan inovasi teknologi dalam model bisnis transportasi konvensional supaya lebih efisien, dan tidak melahirkan kebijakan yang akan membuat transportasi daring sulit berkembang.

Pemerintah bisa berkaca kepada negara lain yang telah sukses membuat kebijakan tentang transportasi daring, di Inggris misalnya. Inggris menyebut layanan semacam Grab atau Uber dengan Private Hire Vehicle atau mobil pribadi yang digunakan sebagai jasa angkutan. Pengemudi transportasi daring di Inggris diwajibkan memiliki lisensi khusus, kecakapan berbahasa Inggris, dan secara rutin membuat laporan aktivitas operasionalnya ke otoritas transportasi.

Sedangkan di Singapura, aktivitas taksi daring dan taksi konvensional sudah berjalan berbarengan. Bahkan taksi daring berada dalam satu pangkalan dengan taksi konvensional bukan hal yang aneh. Budaya open minded yang positif seperti ini perlu ditiru juga di Indonesia. Kita tunggu saja langkah apa yang akan diambil pemerintah dalam menelurkan kebijakan transportasi yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Bambang Subianto pemerhati kebijakan publik


(mmu/mmu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed