DetikNews
Senin 14 Agustus 2017, 15:42 WIB

Kolom

Masyarakat Berumahkan Kekerasan

Fransisca Ayu Kumalasari - detikNews
Masyarakat Berumahkan Kekerasan Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta - Amplifier, alat untuk pengeras suara, tiba-tiba menjadi bagian tragis sosok laki-laki nahas yang menjadi viral di media sosial. Di Sekitar Pasar Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (1/8) sore dua pekan lalu, sekitar pukul 16.30 WIB, MA alias Zoya yang diduga mencuri amplifier di Musala Al-Hidayah, Kampung Cabang Empat, Babelan dikeroyok, dipukuli, kemudian dibakar hingga hangus. Semulanya ada yang bilang dia bukan mencuri ampli; dia membawa ampli ke dalam masjid untuk salat karena takut kalau ditinggal di motor akan dicuri orang. Namun, belakangan menurut polisi Zoya-lah pelakunya.

Meskipun benar Zoya mencuri, kita tetap mengutuk kebiadaban segerombolan massa yang 'sakit jiwa' itu. Sungguh kejam, seolah sudah kesetanan, nyawa Zoya dihabisi seketika. Polisi memperkirakan lelaki 25 tahun itu harus menderita sekitar satu jam sebelum dijemput maut. Di tengah sakratulmaut itu mungkin ada erangan minta ampun dan perih yang tak lagi terbahasakan secara manusiawi, namun semua itu habis oleh lalapan api dari siraman pertamax warga yang kalap. Sebelum dikeroyok, ia sempat sujud meminta maaf kepada marbot Musala, Rojali namun rangsekan kemarahan massa begitu cepat mencabut nyawanya.

Menurut hasil autopsi tim forensik dengan menggali kuburan korban pada Rabu (9/8/2017), luka bakar Zoya mencapai 85 persen terutama bagian wajah, tangan dan badan. Sejauh ini polisi baru menangkap 5 tersangka, padahal berdasarkan video yang beredar di media sosial jumlah pelakunya bisa mencapai 10 orang. Siapa pun kita tentu punya nurani untuk mengatakan bahwa keputusan membakar hidup-hidup Zoya telah melampaui garis kemanusiaan. Untuk negara yang dikenal agamis, religius, tindakan brutal menghabisi hidup seseorang seperti itu mestinya suatu perbuatan terkutuk.

Mungkin benar, ia sudah mencuri. Itu sebuah perbuatan kriminal yang melawan hukum apa pun motif dan alasannya. Namun, mendengar perkataan istri Zoya, "kalau memang suami saya pencuri, ia tak harus dibakar seperti hewan," rasanya hati nurani kita hancur berkeping-keping.

Kekerasan Utuh

Sejahat-jahatnya seseorang, kita tak punya hak memvonis dan mencabut nyawanya hanya karena yang dilakukannya dianggap telah merugikan banyak orang. Namun, hari-hari ini sepertinya masyarakat kita justru makin berlomba masuk dalam spiral violensitas. Suatu masyarakat yang berumahkan kekerasan.

Menurut Johan Galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Pemahaman Galtung tentang kekerasan lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruhnya pada manusia. Karena itu, menurut Galtung, tidak ada bedanya apakah seorang dibunuh dengan tembakan peluru aparat keamanan atau mati secara pelan-pelan karena kekurangan pangan (I Marshana Windhu, Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung, 1992).

Galtung juga membedakan kekerasan sebagai kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Pada kekerasan fisik, yang dilukai adalah fisik atau jasmani seseorang misalnya ditampar, dipukul, dilukai, ditendang bahkan sampai dibunuh. Kekerasan psikologi, yang dilukai adalah jiwa atau batin seseorang misalnya dihina, diancam, difitnah, atau diteror. Kekerasan psikologis menyebabkan kemampuan mental seseorang berada di bawah kemampuan aktualnya.

Dalam bingkai pemahaman Galtung, mereka yang telah membunuh Zoya dengan cara brutal itu sungguh telah mempraktikkan kekerasan secara utuh; melukai kemanusiaan, membunuh peradaban dan memerkosa akal sehat. Apalah artinya amplifier yang di toko harganya ratusan ribu dibanding nyawa seorang lelaki usia tanggung yang harus menopang hidup keluarganya. Istri Zoya yang sedang berbadan dua kini harus menerima kekerasan psikologis. Ia menopang hidupnya sendiri dan janin yang ada di dalam kandungannya di hari-hari ke depan. Belum lagi rasa malu yang pasti selalu mengintai hidup mereka dan keluarga.

Ingatan peristiwa nahas yang dialami suaminya akan bersatu dengan ingatan kolektif massa turun-temurun yang mungkin masih menaruh benci atas apa yang dilakukan Zoya. Apalagi jika aparat, para tokoh agama, dan publik tak kunjung bersatu menanamkan opini kepada masyarakat, bahkan tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan terkutuk.

Negara kita adalah negara hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan --apalagi kekuasaan kawanan massa yang merasa paling benar, suci, yang berapologi bahwa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan supaya keadilan tegak. Keadilan yang tegak bukanlah diwujudkan dengan keberingasan hukum rimba atau hukum jalanan yang menghalalkan segala praktik dengki dan kebencian. Keadilan yang tegak menurut konstitusi kita harus diwujudkan lewat proses hukum yang benar dan bermartabat, karena bagaimanapun penegakan hukum yang berlaku di negara demokrasi seperti di republik ini selalu berpijak pada nilai hak asasi manusia.

Ketidakadilan semakin mengkristal manakala menyaksikan para kawanan pencoleng uang negara malah terus 'disemangati' oleh sistem hukum kita yang lembek sehingga ada "aksioma koruptif": di negara ini lebih menguntungkan melakukan korupsi ketimbang tidak korupsi. Artinya, meskipun kita korupsi miliaran rupiah, paling cuma dihukum 3-4 tahun, itu pun masih memperoleh remisi. Dan, ketika bebas dari hukuman langsung disambut bak pahlawan yang baru pulang dari perang karena sebelumnya si korup itu selalu mendonasikan uang jarahannya untuk kegiatan kemanusiaan termasuk menyumbang di tempat ibadah.

Sedangkan rakyat yang mencuri buah kakao atau kambing juga dihukum dengan jumlah hukuman nyaris sama. Itu pun kadang harus dihakimi, dipukul dulu oleh warga. Padahal mencuri kakao hanya untuk menyambung hidup. Tidak sama dengan pejabat koruptor yang mencuri uang rakyat supaya bisa melipatgandakan kekayaan, memelihara istri simpanan dan lain sebagainya.

Retorika Belaka

Oleh karenanya, sosiolog hukum Universitas Diponegoro Semarang, Alm. Satjipto Rahardjo pernah mengatakan bahwa yang dibutuhkan Indonesia saat ini sejatinya pembaruan konsep keadilan. Sebab, pengadilan tidak lagi menjadi tempat orang untuk mencari keadilan tapi tempat mencari kemenangan dengan memberi sogok kepada jaksa, hakim, bahkan dengan intimidasi dan kejahatan alibi tingkat tinggi.

Dalam hukum modern ada sikap unik di mana muncul kekuatan prosedur: orang datang ke pengadilan hanya karena prosedur, dan ini merupakan kekuatan yang kerap lebih diunggulkan sehingga yang akhirnya diperoleh adalah keadilan prosedur, bukan keadilan substantif.

Yang lebih menyakitkan, wakil rakyat yang diharapkan bisa mewakili isi hati rakyat karena janji-janji manis mereka di pemilu dulu, justru setelah duduk di Senayan ikut membela koruptor dengan menggunakan hak-hak imunitas mereka. Wakil rakyat lebih tertarik cakar-cakaran memperebutkan posisi dan jabatan, mengurus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengunjungi napi kasus korupsi di penjara, atau meminta dibuatkan apartemen mewah yang oleh sebagian kalangan dinilai bisa melahirkan korupsi baru, ketimbang, misalnya, sekadar menaruh prihatin nyata atas tragedi yang dialami Zoya.

Para elite di negeri ini selalu lantang menyebut negara hukum tapi penyebutan itu terkesan retorika dan komoditas politik belaka. Tidak ada komitmen tulus dan tegas dalam menegakkan hukum dalam arti yang sebenarnya. Semua sibuk silang pendapat, asyik mempersiapkan diri menghadapi agenda besar 2019. Tidak ada prakarsa, tidak ada aksi konkret, dan tidak ada keberanian mengambil keputusan untuk menjadikan hukum sebagai panglima yang ditaati di semua matra dan lini bernegara.

Para koruptor sampai detik ini seolah terus 'diberi makan' oleh negara. Bahkan meskipun mereka sudah dinyatakan tersangka, ada yang masih bisa berleha-leha menikmati kursi kekuasaannya dengan senyum pongah seolah mau mengatakan, "makanya jadi pejabat kayak aku, biar tidak melarat dan nahas seperti Zoya". Ironis, tapi itulah potret sejati masyarakat kita hari-hari ini.

Aksi 'spontanitas' kekerasan atas Zoya itu harus diadili dengan hukum yang tegak supaya ada pembelajaran sosial bagi masyarakat. Lain kali aparat sebagai simbol negara harus sigap melindungi rakyatnya. Di tengah situasi yang semakin potensial menimbulkan ketegangan dan amarah sosial karena pelbagai problem dan kesusahan hidup yang makin berat dan kompleks mestinya aparat lebih tanggap dan sensitif dalam bersikap memproteksi masyarakat. Jangan mudah kalah oleh kalap warga, karena menurut Thomas Aquinas tugas negara saat ini bukan lagi hanya sekadar menegakkan perdamaian, tapi juga membela HAM yang terancam.

Fransisca Ayu Kumalasari alumnus Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM

(mmu/mmu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed