DetikNews
Jumat 11 Agustus 2017, 15:00 WIB

Kolom

Sudah Jatuh Dompetnya Hilang: Pelajaran Berharga dari Kasus First Travel

David Tobing - detikNews
Sudah Jatuh Dompetnya Hilang: Pelajaran Berharga dari Kasus First Travel Foto: Parastiti Kharisma Putri
Jakarta - Sejak empat bulan lalu status Facebook saya mengulas nasib calon jemaah umrah First Travel (FT), dan ternyata beberapa minggu ini nasib mereka sebagai konsumen semakin "jelas". Jelas tidak akan diberangkatkan lagi, dan jelas tidak akan mendapatkan kembali uangnya secara utuh dalam waktu dekat.

Dalam UU No 13 Tahun 2008 pasal 43 ayat 2 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh menteri. Artinya, FT memperoleh izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah berdasarkan penetapan menteri, dan Kementerian Agama adalah pembina dan pengawasnya.

Seharusnya, sebelum memberikan izin Kementerian Agama menetapkan dan melihat aspek kekuatan modal, standar pelayanan minimal, ketersediaan tenaga pendamping yang berkualitas serta biaya referensi. Juga, hal yang harus dilakukan adalah kerja sama dengan pihak atau instansi terkait.

Modal perusahaan harus benar-benar disyaratkan untuk menghindari spekulasi dari perusahaan penyelenggara perjalanan umrah. Setelah memberikan izin, kementerian harus melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik penawaran dan pelaksanaan pemberangkatan. Apakah kementerian sudah melakukannya?

Biro perjalanan yang bermasalah menawarkan paket umrah berbiaya murah dengan melakukan "skema piramida" dalam pemasarannya, dan memanfaatkan keikutsertaan agen-agen pemasaran atau mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan, terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian. Seharusnya ini dilarang.

Biro perjalanan telah melakukan penelantaran keberangkatan konsumen. Bahkan, konsumen dari daerah yang sudah datang ke Jakarta dibatalkan keberangkatannya dengan tiba-tiba, dan kejadian ini terus berulang tanpa ada sanksi tegas. Konsumen yang sudah melunasi biaya umrah baru dijadwalkan keberangkatannya satu tahun kemudian, dan dalam perjanjian pihak biro perjalanan dapat menunda keberangkatan tanpa ada kompensasi. Seharusnya praktik ini ditindak tegas.

Lalu, bagaimana nasib konsumen FT saat ini? Semakin jelas, tidak akan diberangkatkan dan uangnya tidak bisa di-refund bahkan kemungkinan besar akan hilang.

Pada 18 Juli 2017 satgas waspada investasi OJK telah menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin yang dilakukan oleh FT. Artinya, FT tidak dapat lagi "berjualan" dan tidak ada lagi uang masuk untuk memberangkatkan konsumen. FT berjanji mematuhi OJK, dan berjanji akan memberangkatkan konsumen setelah musim haji yaitu November-Desember 2017 masing masing 5000-7000 orang per bulan.

FT juga berjanji akan me-refund dana nasabah yang ingin pengembalian uang dalam waktu 30-90 hari kerja. Akankah janji-jani tersebut ditepati?

Pada 1 Agustus 2017 Kementerian Agama mencabut izin penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah FT. Artinya, FT tidak dapat memberangkatkan lagi calon jamaah umrah. Pertanyaannya sekarang, apakah konsumen senang dengan tindakan OJK dan Kementerian Agama tersebut?

Sejenak konsumen akan terhibur, namun kemudian langsung tersadar bahwa tindakan itu sudah sangat terlambat, dan semakin sadar tidak akan mendapatkan apa-apa dari tindakan kementerian tersebut. Seharusnya kementerian melakukan pencegahan, bukan pembiaran, dan jangan merasa sudah melakukan tugas dengan mencabut izin. Atau, dalam bahasa hukum, kementerian telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai pembina dan pengawas, dan tindakan "pasif" tersebut juga telah merugikan konsumen.

Apakah konsumen bisa menuntut ganti rugi? Berita hari-hari belakangan ini: pimpinan FT dan istrinya sudah ditangkap polisi, dan ada berita yang menyebutkan bahwa uang senilai ratusan miliar milik FT sudah habis. Kalaupun terdapat uang atau aset FT yang berhasil disita polisi, maka uang tersebut tidak dapat dipakai untuk memberangkatkan konsumen atau dipakai untuk me-refund —harus ditunggu sampai perkara inkract.

Sebelumnya, beberapa konsumen FT mengajukan proses permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jika PKPU dikabulkan, akan ada pengurus yang melakukan pengurusan FT dan kemungkinan besar FT akan berakhir pailit. Kalau FT pailit, konsumen akan dapat apa? Kemungkinan besar tidak dapat apa-apa. Kalaupun ada penggantian uang, jumlahnya sedikit sekali mengingat konsumen FT yang sudah melunasi pembayaran jumlahnya ribuan sementara aset FT tidak ada.

Akhirnya, bagaimana konsumen FT mesti menyikapi hal ini? Teruslah perjuangkan hak-hak Anda, dan kalaupun tidak berhasil saya yakin perjuangan Anda tidak sia-sia asalkan pejabat-pejabat dan instansi terkait turut merasakan kemarahan, keputusasaan, dan kepedihan Anda selaku calon jamaah umrah yang gagal berangkat, dan menyesali sikap pasif yang selama ini dilakukan. Maju terus konsumen Indonesia!

David Tobing pengacara konsumen


(mmu/mmu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed