DetikNews
Jumat 11 Agustus 2017, 11:40 WIB

Kolom

Sertifikasi Ustaz, Apa Perlunya?

Candra Malik - detikNews
Sertifikasi Ustaz, Apa Perlunya? Candra Malik (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Jika ada sertifikasi dan standarisasi ustaz, tentu saja saya tidak akan ikut. Sebab, saya tahu diri bahwa saya tidak akan lulus dan lolos. Siapalah saya ini? Tolong sampaikan kepada Prof Dr KH Nadirsyah Hosen: jangan tanya ijazah atau sertifikat saya. Sebab, jawabannya niscaya mengecewakan. Saya ini cuma ngaji tasawuf dari satu kiai ke kiai satu lainnya hingga sekarang. Dan, semuanya kultural, tanpa dilembagakan. Jika pun terlembagakan dalam garis sanad ilmu dan guru, itu berkat guru-guru saya yang mengaji lebih benar daripada saya.

Juga jangan sampai ada sertifikasi dan standarisasi penyanyi. Lha wong saya ini jelas-jelas tidak bisa menyanyi dengan baik dan benar, apalagi merdu. Suara saya fals. Meski kiai vokal saya, Doddy Katamsi, vokalis El Pamas yang punya Bengkel Vokal di rumahnya, menghibur saya bahwa menyanyi itu yang penting karakternya, ya tetap saja saya selalu menyadari ke-fals-an saya. Maestro lain, Yockie Suryoprayogo, juga bahkan tak segan-segan melarang saya berusaha menyanyi merdu. Beliau bilang, "Candra Malik itu ya fals. Serak. Bukan merdu!"

Biarkanlah saya jadi merilis album baru yang tertunda gara-gara saya ketiban laduni lagi, yaitu tiba-tiba bisa melukis. Minggu malam, ketika kerawuhan tamu dari Demak, Gus Usman Arrumy, saya minta santri mengeluarkan empat lukisan realis-ekspresionis saya. Ya, baru empat dari sedikitnya dua puluh yang saya siapkan untuk sebuah pameran tunggal lukisan tahun depan, bertepatan dengan peringatan 40 tahun saya, jika insya Allah masih hidup. Tolong, jangan sampai ada sertifikasi dan standarisasi pelukis ya!

Kepada santri saya, yang kebetulan mahasiswa seni murni di sebuah institut di Jakarta, saya bilang, "Mana ada pelukis yang menulis gelar akademik di belakang namanya?" Asalkan kita tidak menebar kebencian, permusuhan, pemaksaan kehendak, ancaman, dan ketakutan, kepada siapa pun, saya pikir tak akan ada yang pernah menanyakan apa agamamu, bagaimana imanmu, siapa pemimpin politikmu, apalagi: mana sertifikatmu? Kalau kita bahkan mengklaim paling benar, suka mengkafirkan, hobi banget menyudutkan orang lain sebagai anti ini-itu, ya jangan tersinggung kalau baru ditanya sertifikat saja.

Eh, tapi serius nih saya bilang: jangan juga ada sertifikasi dan standarisasi narasumber; baik untuk on air di televisi dan radio, maupun off air di kampus, komunitas, maupun lembaga-lembaga pemerintahan. Saya saja kaget ketika diminta Menteri Agama KH Lukman Hakim Saifuddin menjadi pembicara di rumah dinasnya di Kartika Chandra jelang buka puasa bersama, Ramadan lalu. Saya juga sering diminta menjadi narasumber di stasiun televisi, radio, dan lain-lain yang saya sebut di atas. Kalau sampai ada sertifikasi dan standarisasi, wah, berabe!

Apalagi, saya sedang merintis pengajian rutin di pendapa yayasan pesantren kami di Badran, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Majelis ngaji budaya ini untuk umum. Tapi, demi Allah, saya tak pernah membahas soal surga dan pesta seks, high-heel, atau pembalut. Saya tidak paham hal-hal begitu. Ke sana ke mari, saya hanya mengobrolkan cinta, kasih sayang, rindu, rahmat, dan sebagainya yang berkaitan dengan urusan menata hati. Untuk Suluk Badran 12 Agustus besok, saya akan membawakan tema "Jika Tauhid adalah Cinta, maka Aqidah adalah Rindu."

Jangan juga sertifikasi dan standarisasi diberlakukan kepada esais, kolumnis, atau penulis dalam sebutan apa pun ya. Pun pada penyair, cerpenis, novelis, bahkan pada apa yang disebut sastrawan dan pujangga. Saya sudah kadung menulis dan menerbitkan sepuluh buku, termasuk kumpulan esai, cerpen, haiku, puisi, dan novel tanpa punya sertifikat atau sekadar pernah ikut kursus kilat menulis kreatif. Sumpah, selama sepuluh tahunan jadi wartawan di koran besar dan kontributor di koran berbahasa Inggris, saya tidak pernah mengikuti pelatihan. Untung ketika ada sertifikasi dan standarisasi, saya sudah berhenti menjadi wartawan.

Saya juga belum pernah membaca puisi di depan umum, apalagi di depan kalangan penyair yang sudah tentu hebat-hebat itu. Kalau pun pernah, ya baru beberapa kali. Seingat saya, pertama di konser Ayu Laksmi di Gedung Kesenian Jakarta, beberapa tahun lalu. Saya deg-degan juga diminta Ayu Laksmi membaca puisi untuk membuka konsernya. Kedua, ketika saya beracara Melodia Sastra di Galeri Indonesia Kaya bersama penyair Hasan Aspahani. Ketiga, Minggu malam pekan lalu, di depan ribuan penonton di puncak acara Asean Literary Festival di Museum Fatahillah Square, Jakarta. Tentu, baru baca puisi tiga kali niscaya tak akan lulus sertifikasi dan standarisasi penyair, kalau sampai ada.

Dulu, ketika ada gegeran ide sertifikasi dan standarisasi seniman oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wiendu Nuryati di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saya bingung mau berpendapat apa. Seniman disertifikasi? Distandarisasi? Bagaimana caranya? Bisa, gitu? Lantas, bagaimana yang 'tiban' seperti saya? Bagaimana yang otodidak? Tapi, saya baru mendapatkan jawabannya ketika mengobrol bersama para pendiri Persatuan Penulis Indonesia (Satupena) lainnya. Ada yang bercerita, ada grup kesenian dari Indonesia yang batal naik panggung di luar negeri karena tidak bisa menunjukkan sertifikat kesenimanannya. Waduh!

Lantas, dari sanalah, muncul ide: penulis pun perlu disertifikasi dan distandarisasi. Bukan untuk apa-apa. Bukan untuk membatasi. Bukan untuk menghambat, apalagi menghalangi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Namun, justru untuk melindunginya. Kalau soal karier, ya untuk karier kepenulisan penulis itu sendiri. Sebab, contoh kecil, penulis perlu mendapatkan ISBN untuk bukunya yang diterbitkan. "Toh sertifikasi dan standarisasi itu oleh Satupena, bukan oleh pemerintah. Dan, sifatnya tidak memaksa, kok. Yang butuh, ya kita bantu fasilitasi. Yang tidak, ya silakan," begitu sekelumit obrolan kami, waktu itu.

Kalau soal sertifikasi dan standarisasi Khatib Jumat sih saya langsung setuju. Lho? Ya, iyalah. Khatib Jumat itu sangat penting untuk kemaslahatan umat! Saya ingat betul perkataan Gus Yusuf Chudlori di sebuah forum IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) di Semarang, beberapa waktu lalu. "Ciri suatu negara masih aman atau tidak adalah, jika sampeyan masih bisa ketiduran ketika mendengarkan khutbah Jumat, maka Indonesia masih aman." Nah, kalau khutbah Jumat justru bikin kita kaget, terbelalak, terbangun dari ketiduran, karena khatib memaki-maki golongan yang berbeda dengannya, ya jelas saja dia perlu disertifikasi dan distandarisasi! Demi Indonesia aman!

Candra Malik budayawan sufi

(mmu/mmu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed