Catatan Agus Pambagio

Penundaan Lelang Frekuensi yang Merugikan Publik dan Negara

Agus Pambagio - detikNews
Jumat, 04 Agu 2017 15:00 WIB
Agus Pambagio (Ilustrasi: Bagus S Nugroho/detikcom)
Jakarta - Frekuensi telekomunikasi merupakan ranah publik dan penggunaannya oleh negara diatur melalui UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Ketika frekuensi tersebut bisa dikapitalisasi, harus diperhitungkan benar kemanfaatan ekonomi yang paling optimal untuk negara dan publik. Berhubung teknologi informasi berkembang sangat cepat, maka pemerintah juga harus sigap dan cepat mempersiapkan aturan dan pengembangannya.

Jantungnya teknologi telekomunikasi selular adalah frekuensi. Frekuensi jumlahnya terbatas tapi kebutuhannya tanpa batas. Pemahaman ini yang semestinya mendasari rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera melelang frekuensi 2.1 dan 2.3 GHz yang sudah lama tertunda supaya masyarakat mendapatkan akses telekomunikasi yang lebih baik dengan biaya terjangkau.

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenkominfo, sudah terlalu lama menunda lelang pita frekuensi 2.1 GHz sejak 2014, sedangkan pita frekuensi 2.3 GHz sudah tertunda sejak 2009. Jadi bisa dibayangkan berapa kerugian pemerintah hingga saat ini. Penundaan lelang berdampak langsung pada keuangan negara; potensi PNBP yang hilang sampai Juli 2017 atas penggunaan pita 2.3 GHz dan 2.1 GHz sekitar Rp 6,24 triliun (Rp 3,7 T dari 2.3 GHz yang tertunda lelang selama 94 bulan atau sejak Agustus 2009, dan Rp 2,25 T dari 2.1 GHz yang tertunda lelang selama 32 bulan atau sejak Oktober 2014)

Penundaan ini juga berdampak tertundanya pelayanan broadband kepada masyarakat. Menurut International Telecommunication Union (ITU), setiap 10% peningkatan penetrasi broadband akan memberikan 1.38% tambahan pertumbuhan PDB suatu negara, dan setiap 1% peningkatan penetrasi broadband akan mengurangi pertumbuhan pengangguran sampai 8.61%

Penghambat Lelang Frekuensi

Lelang pita frekuensi 2.1 GHz dan 2.3 GHz semula dijadwalkan bisa dilaksanakan pada Maret 2017, lalu diundur ke Mei 2017, dan sampai saat ini Rancangan Peraturan Menteri (RPM) sebagai dasar pelaksanaan lelang spektrum frekuensi belum juga terselesaikan. Selain masalah RPM, lelang kedua frekuensi itu juga terhambat dengan adanya rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atas pengaduan PT Corbec Communication (CC) yang tidak dapat dijalankan oleh Kementerian Kominfo karena tidak sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung (MA).

Rencananya pemerintah segera akan melelang 20 MHz yang masih tersisa pada pita 2,1 GHz plus 30 MHz pada pita 2,3 GHz, namun sampai hari ini belum dapat terlaksana karena adanya pendapat dari ORI tersebut. Untuk lelang 20 MHz di pita frekuensi 2.1 GHz tidak ada masalah. Kendala muncul di lelang 2.3 GHz karena, pertama, Kementerian Kominfo harus mengalokasikan 1 x 15 MHz untuk CC dan baru sisanya sebesar 1 x 15 MHz dilelang. Kalau ini dilakukan oleh Kementerian Kominfo, maka secara legal juga bermasalah karena tidak ada perintah MA untuk memberikan 1 x 15 MHz ke CC secara gratis.

Kedua, kalau pemerintah melakukan lelang hanya untuk 1 x 15 MHz, maka pemerintah minimal akan kehilangan pendapatan sekitar 50% dari Rp 3,7 T dan Kementerian Kominfo bisa dituduh merugikan negara. Atas dasar ini Menteri Kominfo Rudyantara kembali menunda lelang pita frekuensi 2.3 GHz entah hingga kapan. Tentu langkah ini merugikan publik, operator dan negara tetapi aman untuk pejabat Kementerian Kominfo.

Langkah yang Harus Diambil

Semua langkah telah diambil oleh pemerintah, namun rupanya upaya PT CC untuk minta jatah 15 MHz di pita frekuensi 2.3 GHz tidak berhenti, sehingga pemerintah akhirnya kembali menunda lelang. Satu-satunya upaya akhir dari Kementerian Kominfo adalah kembali meminta Presiden untuk menyelenggarakan Rapat Terbatas (Ratas) pada Agustus 2017 ini karena sudah dua kali dijadwalkan untuk Ratas namun batal. Keputusan untuk lelang pita frekuensi 2.3 GHz harus 1 x 30 MHz, bukan 2 x 15 MHz.

Lelang harus menggunakan metode yang menjamin fairness dan telah digunakan di banyak negara, misalnya menggunakan metoda simultaneous multi-round action (SMRA). Kemudian besaran jaminan (bidbond) harus cukup besar untuk menjamin bahwa peserta lelang serius untuk segera mengembangkan sendiri peningkatan pelayanan telekomunikasi di Indonesia. Jaminan untuk membangun pun harus disertai dengan target yang terukur dan terjadwal. Sehingga jika operator pemenang ingkar janji, negara bisa melakukan sanksi atau denda yang cukup besar, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Kementerian Kominfo dapat memberikan alokasi frekuensi pada CC sesuai dengan proses yang telah berjalan selama ini, yaitu di pita frekuensi 3,3 GHz. Jika Kementerian Kominfo masih ragu-ragu dan memerlukan pendapat atau pertimbangan hukum maka dapat meminta "fatwa" hukum ke Kemenhukham, Kejaksaan Agung ataupun badan hukum lainnya. Artinya, Kemenkominfo hanya akan melaksanakan rekomendasi MA, tanpa ada tambahan interpretasi terhadap rekomendasi ORI, namun regulator harus menjelaskan dengan baik alasan-alasannya.

Jika CC menerima putusan MA namun ingin memperoleh frekuensi di pita 2.1 GHz dan atau 2.3 GHz, CC dapat mengikuti lelang di keduanya dengan syarat-syarat yang sama dengan peserta tender lainnya. Berhubung peserta lelang termasuk CC hanya 5 (lima) operator, maka untuk menjamin optimalnya penggunaan frekuensi dan besaran PNBP, tidak perlu dilakukan pembatasan peserta lelang. Dengan kata lain, kelimanya dapat mengikuti lelang pada 2.1 GHz dan atau 2.3 GHz.

Sebagai penutup, Ratas merupakan kunci akhir di mana keputusannya tidak dapat lagi diganggu gugat karena itu diputuskan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Agus Pambagio pemerhati kebijakan publik dan perlindunggan konsumen

(mmu/mmu)