DetikNews
Rabu 02 Agustus 2017, 15:40 WIB

Kolom

Lonceng Sensor, Kebebasan Memilih, dan Budaya Malu

Arie Saptaji - detikNews
Lonceng Sensor, Kebebasan Memilih, dan Budaya Malu Arie Saptaji (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Dalam film Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988), ada seorang padri berkebiasaan unik. Romo Adelfio, begitu namanya, seminggu sekali mendatangi bioskop setempat. Sebelum sebuah film dipertontonkan untuk masyarakat Desa Giancaldo, Sicilia, Italia ia akan memeriksanya. Bila tertayang adegan yang dianggap tidak senonoh –dalam hal ini adegan ciuman– ia pun segera membunyikan lonceng. Itu tanda bagi tukang proyektor untuk menggunting bagian tersebut. Begitulah, berkat lonceng sensor sang romo, orang daerah itu belum pernah menyaksikan adegan ciuman di layar perak.

Jumat, 21 Juli 2017, lonceng sensor berdentang di Semarang. Polda Jawa Tengah membatalkan diskusi Sastra Erotika Enny Arrow yang rencananya digelar Komite Sastra Dewan Kesenian Semarang (Dekase) pada Selasa, 25 Juli 2017.

Enny Arrow adalah nama samaran penulis novel erotis, yang diduga bernama Enny Sukaesih Probowidagdo. Karya-karyanya dicetak dan diperbanyak secara stensil pada era 1980-an. Dekase berniat mendiskusikan karya Enny Arrow dari sisi sastra, bukan dari sisi pornografi. Namun, rencana tinggal rencana karena pihak kepolisian turun tangan.

Pihak kepolisian menyatakan, pelarangan dilakukan karena ada laporan dari masyarakat. Dikhawatirkan, penyelanggaraan diskusi sastra erotika itu akan menimbukan kegaduhan. Panitia juga belum mengantongi izin dari kepolisian. Kapolda menyatakan akan memberikan izin jika telah mengetahui konten diskusi.

Kemerdekaan Membaca

Pembatalan diskusi buku dan kasus-kasus pelarangan sejenis membawa ingatan saya ke masa kecil. Orangtua saya tidak pernah melarang saya membaca buku atau bacaan tertentu. Ayah menyediakan bacaan yang dianggapnya bagus bagi keluarga. Ia berlangganan Kompas, Intisari, dan Djoko Lodhang. Saya dan kakak yang masih SD dilanggankan Donal Bebek dan Bobo.

Ketika kakak-kakak yang besar mulai bekerja, mereka membeli atau berlangganan majalah pilihan sendiri. Ada Femina, Kartini, Manja (roman remaja terbitan berkala majalah Hai, karya penulis keren masa itu), Anita Cemerlang, Nova. Di gudang juga ada koleksi beberapa buku dan majalah lama, antara lain Ria Film dan Aktuil. Di luar itu, saya bisa meminjam bacaan dari tetangga atau teman.

Tidak ada bacaan yang dilabeli "bacaan dewasa" dan tidak boleh kusentuh. Kalau saya bisa membaca dan memahaminya, baca saja. Larangan ayah lebih ke arah bagaimana saya membaca: karena saya keranjingan membaca, beliau akan marah kalau sampai saya lalai mengerjakan tugas rumah gara-gara asyik dengan bacaan.

Jadilah, sejak kecil, tidak jarang saya terpapar bacaan yang bisa dibilang belum cocok. Ketika saya masih SMP, misalnya, Kompas memuat cerpen Emha Ainun Najib yang berjudul Laki-laki ke-1000 di Ranjangku. Orangtua (atau kakak-kakak) saya tidak serta-merta menyembunyikan koran itu. Saya tetap leluasa membacanya.

Di harian Kompas dimuat komik strip bersambung, serial Garth, yang di bagian-bagian tertentu menyajikan adegan aduhai. Di Femina ada rubrik kisah nyata dan konsultasi Dari Hati ke Hati asuhan Mas Imam dan Bu Kar. Kartini punya rubrik legendaris Oh Mama, Oh Papa, isinya kurang lebih seputar pergumulan manusia menghadapi berbagai persoalan hidup dan pergolakan asmara. Ada pula Seksologi asuhan Naek L. Tobing.

Saat SMP saya sudah membaca novel seperti Harimau! Harimau!, Romo Rahadi (ada adegan kakak-beradik laki-laki perempuan mandi bareng), Dua Ibu, Burung-Burung Manyar, dan Bumi Manusia (bangga banget bisa diam-diam mendapat "bacaan terlarang" ini, dan terhenyak membaca kisah Minke dan Anneliesse).

Bacaan erotis? Ngicipi juga, secara sembunyi-sembunyi. Hanya saja bukan Enny Arrow. Entah kenapa, yang masuk ke kampung saya Nick Carter dan Freddy S. "Enny Arrow lebih vulgar," komentar seorang teman. Begitulah. Kalau saya tidak membaca sesuatu, bukan karena bacaan itu dilarang, melainkan karena memang tidak atau belum berminat.

Saya tidak mendaku bahwa sikap orangtua saya adalah pendekatan yang paling ideal. Mungkin malah ada yang merasa risih, menganggapnya sebagai pembiaran dan pengabaian. Silakan. Setiap keluarga memiliki kebijakan masing-masing.

Bagi saya sendiri, dampak yang paling terasa adalah: saya dibantu untuk menyikapi kehidupan dengan sewajarnya. Orangtua saya jarang berdiskusi secara terbuka dengan anak-anak di meja makan atau di ruang keluarga. Namun, dari kemerdekaan membaca dan keragaman bacaan yang ada, dunia jadi terbuka.

Bahwa ada berbagai fakta kehidupan. Bahwa dunia ini tidak hitam-putih, tetapi warna-warni. Bahwa ada yang dianggap jahat atau menyimpang. Bahwa ada yang patut diteladani. Ada kisah cinta yang cengeng; ada pengalaman hidup yang pahit dan traumatis. Dan, banyak pula perkara yang misterius, tak terpahami, sulit dijelaskan, dan cukup dimaklumi saja.

Bacaan-bacaan itu tidak selalu memberi jawaban yang memuaskan, malah lebih sering memantik pertanyaan yang pelik, dan mendorong saya terus haus mencari bacaan-bacaan lain. Paling tidak, bacaan-bacaan itu menolong saya menyadari betapa hidup ini kompleks, pedih, dan sekaligus indah. Dan seksualitas —dengan berbagai spektrumnya— hanyalah salah satu kepingan unik dalam kompleksitas tersebut: tak mesti disikapi dengan rasa was-was yang berlebihan, tetapi tak perlu pula menjadi pusat kepuasan hidup.

Saya sepakat 100% dengan ucapan Judy Blume, penulis novel Forever. Ia berkata, "Having the freedom to read and the freedom to choose is one of the best gifts my parents ever gave to me." Ya, saya amat berterima kasih atas kemerdekaan membaca yang disediakan orangtua saya. Sebuah warisan yang sungguh berharga.

Karenanya, saya sedih ketika ada pihak yang sok jumawa menyensor buku —atau, dalam kasus ini, membatalkan diskusi buku. Ironis, dalam era rezim Revolusi Mental, kita masih juga menyaksikan sejumlah aksi penyensoran dan pembatalan (atau pembubaran) semacam ini.

Kenapa kita lebih suka sesidheman —membicara isu sensitif secara malu-malu, berbisik-bisik di tempat tertutup? Jika digelar forum terbuka, yang menawarkan untuk memperbincangkannya secara kritis, dewasa, dan bertanggung jawab, kenapa tidak? Kenapa kita cenderung buru-buru memberangusnya? Kenapa khawatir acara semacam itu memantik kegaduhan? Selabil itukah kita?

Larry Crabb, psikolog dan penulis buku Connecting mengatakan, dalam menghadapi suatu masalah kita cenderung melontarkan salah satu dari dua pemecahan berikut ini: "Lakukan apa yang benar" (Harus begini, harus begitu) atau "Perbaiki yang salah" (Jangan begini, jangan begitu).

Kita berusaha menjadi sesosok "polisi moral". Seakan-akan berbagai isu kehidupan yang kompleks dapat diselesaikan dengan sederet perintah dan larangan belaka. Masalahnya, efektivitas pendekatan legalistis ini terbatas, dan bila terus-menerus diterapkan justru akan mencederai pertumbuhan mental dan kemerdekaan bernalar.

Tidak memberi ruang yang pantas dan memadai untuk mendiskusikan suatu topik sensitif itu seperti membiarkan api dalam sekam. Tidak menyelesaikan, tetapi malah menimbun persoalan. Isu yang mestinya bisa diperbincangkan secara kritis dan sehat, berkembang jadi sekadar bisik-bisik liar. Lalu, kita terkaget-kaget ketika dalam kesempatan tak terduga terjadi kebakaran.

Budaya Malu

Menurut saya, hal itu sedikit banyak berkaitan dengan budaya malu yang berkembang di tengah masyarakat kita.

Rabu, 19 Juli 2017, saya menemukan meme tentang Yoichi Masuzoe di Instagram. Saya memasangnya di Facebook hanya dengan menambahkan caption pendek: "Skandal".

Yoichi Masuzoe adalah gubernur Tokyo yang tersandung skandal keuangan. Ketika diselidiki, kasus itu bukan tergolong korupsi atau kejahatan, melainkan penggunaan dana partai "secara kurang pantas". Namun, publik mendesaknya mundur dan partainya menarik dukungan. Masuzoe pun mengundurkan diri pada Juni 2016.

Dalam 5 hari, posting-an itu mendapatkan 277 reaksi, 38 komentar, dan dibagikan sebanyak 3,6 ribu kali —rekor dalam sejarah akun saya. Kebanyakan menyatakan salut atas sikap ksatria Masuzoe dan memuji budaya malu dalam masyarakat Jepang.

Tentu saja, kondisi itu lalu diperbandingkan dengan keadaan di negeri ini, yang tengah heboh dengan pengumuman tersangka kasus korupsi E-KTP. Mengapa pejabat publik kita jarang —belum pernah?— meneladankan sikap ksatria serupa?

Apakah kita tidak memiliki budaya malu? Rasanya bukan begitu. Kita jelas punya juga budaya malu. Hanya masalahnya, kita menempatkan rasa malu itu dalam situasi dan kondisi yang berbeda.

Kita diajari malu akan hal-hal yang dianggap tabu dan saru. Kita tabu mendiskusikan isu-isu komunisme secara terbuka. Muka kita tercoreng ketika anak kita tidak diterima di sekolah favorit. Kita enggan datang ke reuni sekolah karena tidak bisa memamerkan mobil baru. Kita minder ketika tetangga sudah memiliki rumah sendiri, sementara kita masih jadi kontraktor —pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain.

Akan tetapi, kita tidak malu ketika mencontek. Kita tidak malu membuang sampah sembarangan. Kita tidak malu tidak menghabiskan dan membuang-buang makanan. Kita tidak malu mengendarai sepeda motor di trotoar, menyerobot jatah pejalan kaki. Kita tidak malu menyuap untuk naik pangkat. Kita tidak malu menggaji buruh serendah-rendahnya, menangguk laba setinggi-tingginya, dan mengelabui konsumen.

Tersangka kasus pemerkosaan tidak rikuh menggelar pameran lukisan tunggal. Tersangka kasus korupsi senyam-senyum dan dadah-dadah ketika disoroti kamera televisi, dan bahkan tetap memimpin sidang parlemen dan menandatangani undang-undang yang strategis.

Begitulah. Tampaknya kita membunyikan lonceng sensor rasa malu di tempat-tempat yang keliru. Ke depan kita masih bakal sering mendengar dentang sumbang lonceng sensor bertalu. Sebaliknya, kita juga akan melihat sosok yang tersandung kasus memalukan, tetapi tetap berjalan gagah mengangkat dagu. Bukankah ini mestinya membikin kita malu?

Arie Saptaji penulis, penerjemah, editor, dan kontraktor


(mmu/mmu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed