Menguji Logika Ekonomi Pemindahan Ibu Kota

Jakarta - Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menggunakan logika ekonomi bahwa pemindahan kantor pemerintahan Ibu Kota merupakan instrumen untuk memeratakan pembangunan ekonomi Jawa vs Luar Jawa. Logika ekonomi melalui penyebaran penduduk juga dibangun oleh pemerintah karena penduduk di Jakarta sudah sangat padat (10,2 juta jiwa).

Jakarta menjadi kota yang sangat crowded, menimbulkan biaya ekonomi tinggi, daya dukung lingkungan jauh di atas batas kemampuannya dan tidak nyaman lagi bagi penduduk untuk tinggal. Argumentasi pemerintah tersebut perlu diuji validitasnya melalui uji logika ekonomi. Apakah benar pemindahan Ibu Kota akan mampu memeratakan pembangunan ekonomi sekaligus penduduk Jawa vs Luar Jawa?

Pemerataan Ekonomi Antarpulau

Pemerintah berargumen bahwa Ibu Kota merupakan instrumen efektif untuk memeratakan ekonomi antarpulau. Pilihan lokasi pemindahan berada di Tengah. Secara teoritis, dengan lokasi pemindahan Ibu Kota di wilayah Tengah maka Ibu Kota akan menjadi penarik dan pendorong ekonomi Bagian Barat dan ekonomi Bagian Timur Indonesia.

Ekonomi Ibu Kota Jakarta berkontribusi 18% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dan Jabodetabek sebesar 25%. Dengan demikian seperempat ekonomi Indonesia berputar di Jakarta dan sekitarnya; itu akan menimbulkan ketimpangan antarwilayah. Apabila Ibu Kota memang memiliki kemampuan sebagai sektor penarik dan pendorong ekonomi sektor lainnya, maka argumentasi pemerintah tersebut benar adanya.

Namun faktanya sebaliknya, Ibu Kota (jasa pemerintahan dan keamanan) bukanlah sektor unggulan yang memiliki kemampuan menarik (lokomotif) dan mendorong ekonomi sektor lainnya karena koefisein penarik dan pendorong sektor jasa pemerintahan dan keamanan lebih kecil dari angka satu, atau koefisiennya di bawah nilai rata-rata sektor nasional (BPS, 2016).

Selain itu kontribusi sektor jasa pemerintahan dan keamanan terhadap PDB nasional lebih kecil dari 5% yaitu hanya 3.88% dan terhadap PDBR DKI sekitar 5%. Dengan kata lain Ibu Kota bukanlah sektor unggulan yang memiliki kemampuan yang kuat menarik dan mendorong sektor ekonomi lainnya. Ibu kota bukanlah instrumen efektif untuk memeratakan ekonomi antarwilayah.

Kemampuan Ibu Kota untuk memeratakan penduduk antarwilayah juga perlu dipertanyakan. Apakah Ibu Kota yang menyebabkan kepadatan penduduk? Kenapa Medan, Bandung, Semarang, Jogya, Surabaya, Makassar dan kota provinsi lainnya kepadatan penduduknya sangat tinggi, padahal mereka bukan Ibu Kota? Jawabannya sederhana, karena kegiatan bisnis (industri yang menyatu dengan perdagangan dan jasa keuangan) dipusatkan di sekitar ibu kota provinsi melampui daya dukung wilayah dan lingkungannya.

Andaikan pemerintah sejak awal menyebarkan kegiatan industri keluar Jawa mungkin tidak seperti sekarang keadaannya. Argumentasi pemerintah yang menyatakan bahwa sulit memindahkan pusat bisnis (industri, perdagangan dan keuangan) tidak benar; justru lebih sulit memindahkan Ibu Kota dibanding industri, karena industri yang ada di Jakarta dan Jawa lainnya sebagian besar adalah foot loose industry, bukan industri yang berbasis sumberdaya setempat, industri yang mudah dipindah, industri yang sumbernya dari realokasi negara industri.

Penumpukan industri di Jakarta karena kebijakan memberikan pintu pengembangan industri walaupun telah melampaui kemampuan daya dukung wilayah dan lingkungannya. Dengan kata lain untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta bukan Ibu Kotanya yang dipindahkan tapi industrinya yang dipindahkan sekaligus pekerjanya.

Pemindahan industri akan menciptakan pemerataan penduduk sekaligus ekonomi antarwilayah karena sektor industri memiliki kemampuan sebagai penarik dan pendorong sektor lainnya di atas rata-rata sektor nasional (BPS, 2016). Sektor industri merupakan sektor ekonomi unggulan nasional.

Bercermin dari Negara Lain

Pemindahan Ibu Kota yang direncanakan pemerintah saat ini bercermin pada keberhasilan negara lain seperti Amerika Serikat dari New York ke Washington, Australia dari Sydney ke Canberra. Namun demikian, ada satu yang terlupakan oleh pemerintah bahwa daya dukung wilayah dan lingkungan di struktur wilayah benua seperti di Amerikan dan Australia berbeda dengan dengan struktur wilayah kepulauan seperti Indonesia.

Seluruh wilayah pulau di Indonesia memiliki ekosistem yang sangat rentan terhadap tekanan lingkungan. Jakarta padat saat ini karena dulu format Jakarta sebagai Ibu Kota dibangun sebagai pusat hierarki paling tinggi dan lengkap dalam pelayanan. Akibatnya, Jakarta menjadi rujukan pelayanan nasional satu-satunya. Pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya paling lengkap saat ini.

Apabila pemerintah merencanakan format pemindahan Ibu Kota tetap menggunakan format seperti dulu sebagai madu untuk menarik semut, maka sangat mungkin rencana pemindahan Ibu Kota tersebut akan menciptakan "Jakarta kedua" di luar Jawa (pelajaran kasus pemindahan ibu kota Jepang ke Tokyo).

Oleh karena itu, solusi yang paling layak untuk memeratakan ekonomi dan penduduk berdasarkan karakteristik ekosistem Indonesia adalah menyebarkan melalui pemindahan atau pembangunan industri baru ke luar Jawa. Bukan di kota provinsi, tapi bisa di wilayah setara karesidenan agar jangka panjang ekosistem wilayah Indonesia bisa dijaga kelestariannya.

Selain itu pemindahan Ibu Kota membutuhkan biaya yang sangat besar sekitar Rp 500 trilliun (Tonny P, UGM). Menurut Tonny lebih baik uang sebesar itu disebar ke seluruh wilayah luar Jawa untuk pengembangan ekonomi agar percepatan pemerataan ekonomi Jawa vs Luar Jawa segera terwujud.

Kebijakan pemerintahan Jokowi membangun infrastruktur besar-besaran merupakan langkah benar dan strategis yang perlu diikuti dengan pembangunan infrastruktur pusat-pusat pengembangan industri di masing-masing wilayah setara karesidennya.

Infrastruktur pusat-pusat industri sebaiknya dibangun oleh pemerintah agar swasta mau berinvestasi di bidang industri secara langsung. Jika logika ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota, mungkin perlu ditinjau ulang. Tapi, jika pemerintah menggunakan logika politik, argumentasi penulis perlu diabaikan.

Nizwar Syafaat pengamat pertanian dan pembangunan wilayah, tinggal di Bogor

(mmu/mmu)