DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 20 Juli 2017, 16:05 WIB

Kolom

Saat Masyumi Bubar

Fandy Hutari - detikNews
Saat Masyumi Bubar Ilustrasi: Kiagoos Auliansyah/detikcom
Jakarta - Tak sengaja, saya menemukan dua buah kartu pos bergambar M. Natsir dan Masyumi Muslimat Karesidenan Malang di majalah lawas yang saya beli. Kartu pos tersebut masih bagus kondisinya.

Di bawah foto M. Natsir, tertulis kalimat, "Masjumi menang rakjat bahagia, negara djaja, pilihlah Masjumi!" Sedangkan di kartu pos yang satu, tertulis kalimat, "Peringatan 1 Tahoen Berdirinja Masjoemi Moeslimat Karesidenan Malang, tanggal 7 11 46, Sedarlah hai kaoem iboe dalam masa perdjoangan ini sedikit bitjara banjak bekerdja!"

Untuk meraup suara rakyat, kartu pos partai semacam itui lumrah di masa Bung Karno. Masyumi, akronim dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia, merupakan sebuah partai politik yang terbentuk pada 7 November 1945.

Lantas, saya dibawa ke pemberitaan yang tengah hangat saat ini. Pemerintah menerbitkan Peraturan pemerintah Pengganti UU 2/2017 tentang Perubahan UU 17/2013 tentang Organisasi Massa (Ormas). Perppu ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menertibkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan kegiatannya yang mengancam keutuhan negara.

Salah satu ormas yang paling terancam adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ketua Tim Pembela HTI, Yusril Ihza Mahendra, lalu angkat bicara. Ia menilai, pemerintah otoriter, dan peristiwa ini mirip saat Presiden Soekarno membubarkan Masyumi.

Menurut Yusril, ketika itu Sukarno menggunakan Keputusan Presiden (Keppres), dan memberikan waktu 100 hari untuk Masyumi membubarkan diri. Dua hari sebelum batas waktu, kata Yusril, tepat 15 Agustus 1960 Masyumi dinyatakan bubar.

Dari pernyataan Yusril tersebut, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah apakah Masyumi membubarkan diri atau dibubarkan? Kembali, saya diseret ke sejarah masa lalu.

Pada 15 Februari 1958, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dideklarasikan di Sumatra Barat. Disusul dengan dukungan dari wilayah Sulawesi Utara dan Tengah yang membentuk Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Dari sini terjadi konflik antara pusat dan daerah. Pertentangan ini adalah akibat tuntutan otonomi daerah yang lebih luas dari dua wilayah RI itu.

Setelah PRRI-Permesta gagal, Presiden Sukarno mengambil tindakan. Menurut M. Dzulfikriddin dalam bukunya Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia: Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia (2010), awalnya Masyumi dikucilkan. Anggota partai ini tak diajak dalam DPR-GR yang dibentuk Sukarno.

Dari buku yang sama, Mohammad Roem mengatakan, Sukarno ingin Masyumi mengutuk anggotanya yang ikut PRRI. Masyumi menolak. Karena itu, Sukarno lantas berpikir untuk membubarkan Masyumi. Partai Sosialis Indonesia, yang menyalahkan dan mengutuk Soemitro Djojohadikusumo serta memecatnya dari keanggotaan PSI, tetap dibubarkan Sukarno.

Lebih lanjut, menurut M. Dzulfikriddin, pada 17 Agustus 1960, Masyumi menerima surat dari Direktur Kabinet Presiden, menyampaikan Keputusan Presiden Nomor 200/1960. Prawoto Mangkusasmito selaku Ketua PP Masyumi segera bermusyawarah untuk mengambil tindakan. Pada 13 September 1960, PP Masyumi menyatakan bahwa Partai Masyumi dibubarkan. Pernyataan itu dilakukan kurang dari sebulan sejak Keppres Nomor 200/1960 dikeluarkan.

Jadi, Masyumi membubarkan diri setelah Keppres dikeluarkan pemerintah. Menurut Delmus Puneri Salim dalam bukunya The Transnational and the Local in the Politics of Islam: The Case of West Sumatra Indonesia (2015), pemimpin Masyumi, Syafruddin dan Natsir dipenjara setelah dituding terlibat PRRI dan DI/TII.

Setelah vakum beberapa tahun, para pimpinan Masyumi kembali mengeluarkan wacana soal pembentukan kembali partai itu di masa awal Orde Baru. Menurut Thohir Luth dalam bukunya M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya (2005), alasan wacana pembentukan kembali Masyumi karena para pimpinannya merasa banyak aspirasi umat Islam yang belum tertampung.

Namun, usaha itu gagal. Pemerintah, melalui ABRI, keberatan dengan tampilnya tokoh-tokoh Masyumi itu. Soeharto khawatir, apa yang pernah terjadi di masa Sukarno kembali berulang di masa Orde Baru.

Menilik kasus Masyumi dan sekarang ini ormas-ormas yang ditengarai bertentangan dengan ideologi negara, sebaiknya ada dialog terlebih dahulu. Memang, diperlukan sikap pemerintah untuk menangkal paham-paham yang tak sesuai dengan ideologi negara, tapi bukankah sebaiknya dirangkul dahulu?

Ormas-ormas itu harus diberi ruang untuk menyampaikan segala hal terkait apa yang disebut bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan kegiatannya yang mengancam keutuhan negara. Kebijakan yang terburu-buru bisa saja menjadi bumerang di kemudian hari.

Fandy Hutari penulis dan periset sejarah, berminat pada kajian sejarah hiburan, terutama film dan teater; tinggal di Jakarta

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed