DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 20 Juli 2017, 12:16 WIB

Kolom

Waspada Defisit Fiskal

Teguh Santoso - detikNews
Waspada Defisit Fiskal Teguh Santoso (Ilustrasi: Ivon/detikcom)
Jakarta - Lampu kuning membayangi postur RAPBN-P 2017 yang tengah dibahas Pemerintah bersama DPR. Dalam RAPBN-P 2017 tersebut, pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar 2,67% dari PDB atau sebesar Rp 427 Trilyun. Asumsi tersebut meningkat dari asumsi APBN 2017 sebesar 2,41% dari PDB atau Rp 384 Trilyun.

Hingga semester I-2017, realisasi defisit anggaran sebesar Rp 207,8 Triliun atau 1,29% dari PDB. Secara proporsional, realisasi pada semester I-2017 tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan. Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak menjadi biang defisit anggaran. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah "terpaksa" meningkatkan asumsi defisit anggaran dalam rancangan perubahan APBN.

Konsekuensi dari peningkatan defisit anggaran tersebut tentunya potensi peningkatan utang pemerintah. Hingga semester I-2017, pemerintah telah menarik utang sebesar Rp 207 Triliun. Dengan demikian, pemerintah masih dapat melakukan penarikan utang sebesar Rp 220 Triliun baik pinjaman langsung maupun penerbitan obligasi negara. Dari sisi aturan, sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas maksimal defisit dalam APBN sebesar 3% dari PDB.

Meski secara ketentuan defisit anggaran saat ini masih dalam batas aturan yang ada, namun defisit anggaran tersebut akan ditutup dengan penambahan utang. Penambahan utang pemerintah akan memiliki konsekuensi secara makro baik dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Konsekuensi Utang

Beberapa pendapat menyatakan bahwa defisit fiskal dan penambahan utang tidak akan berdampak negatif terhadap perekonomian, dengan catatan bahwa ekspansi fiskal dan penambahan utang yang dilakukan dipergunakan untuk menutup belanja pemerintah yang bersifat produktif. Dari sisi capaian penggunaan anggaran, memang pemerintah sedang melakukan ekspansi dalam peningkatan penyediaan infrastruktur, seperti bertambahnya ruas jalan raya, jalan tol, jembatan hingga pelabuhan dan bandara.

Meski demikian, bertambahnya utang akan memiliki konsekuensi pada perekonomian dalam jangka panjang. Banyak hasil kajian menemukan adanya dampak negatif peningkatan utang pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi (Reinhart & Rogof, 2010; Kumar & Woo, 2010; Paniza & Presbitero, 2012; Caldreon & Fuentez, 2013; Fatma Zouhaier, 2014; Mencinger, et al, 2014). Artinya kenaikan utang pemerintah dalam jangka panjang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Reinharf & Rogof (2010) berargumen bahwa penambahan utang akan meningkatkan bunga pasar sehingga akan menurunkan investasi. Selain itu, negara-negara yang memiliki utang yang besar cenderung mencapai pertumbuhan ekonomi yang negatif yang disertai tingginya angka inflasi.

Per Mei 2017, total utang pemerintah mencapai Rp 3.672,3 Triliun, dimana 80,2% dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan 19,7% merupakan pinjaman luar negeri. Secara proporsional, utang pemerintah per 31 Mei 2017 meningkat sebesar 10,71%. Secara rata-rata dari tahun 2012 – Mei 2017, utang pemerintah naik sebesar 14,61% setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, beban utang yang akan jatuh tempo hingga 2019 mencapai Rp 780 Triliun, dengan beban pembayaran jatuh tempo SUN sebesar Rp 587 Triliun dan utang luar negeri sebesar Rp 193 Triliun.

Tahun 2018 dan 2019 juga merupakan periode dengan beban jatuh tempo terbesar pembayaran utang hingga 2055 mendatang, dengan total beban utang jatuh tempo mencapai Rp 635 Triliun.

Dengan demikian, dalam dua tahun ke depan beban fiskal pemerintah akan terasa cukup berat. Jika pemerintah dalam beberapa waktu ke depan kembali menambah utang, maka dalam periode +/- 30 tahun mendatang, tentunya beban fiskal pemerintah juga akan semakin besar. Hal ini akan memberikan konsekuensi bagi perekonomian. Dampak jangka pendek antara lain potensi kenaikan imbal hasil obligasi hingga depresiasi nilai tukar.

Dalam dua tahun ke depan, APBN harus menganggarkan sebesar Rp 635 Triliun. Saat ini saja, posisi defisit APBN semakin melebar yang berpotensi menambah jumlah utang baru. Jika tidak ada perubahan (kenaikan) signifikan dari sisi penerimaan utamanya pajak, postur APBN pada dua tahun ke depan dimungkinkan masih akan sama, yakni defisit fiskal lebih dari 2% terhadap GDP.

Kondisi demikian memaksa pemerintah akan menerbitkan obligasi baru. Dengan kondisi likuiditas perekonomian yang terbatas, maka imbal hasil (yield) obligasi pemerintah diprediksikan akan naik yang juga akan memicu kenaikan suku bunga pasar. Utang luar negeri dan obligasi yang jatuh tempo dalam bentuk valas (dollar) akan meningkatkan permintaan terhadap valas sehingga rupiah akan terdepresiasi.

Keberlanjutan Fiskal

Meski utang pemerintah Indonesia masih dalam batas aman menurut UU No. 17 Tahun 2003 (maksimal 60%), namun peningkatan utang setiap tahun perlu diwaspadai. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa penambahan utang baru masih dalam koridor keberlanjutan fiskal.

Keberlanjutan fiskal merupakan kondisi dimana pemerintah mampu mengelola utangnya sehingga dapat mengatur pembiayaan utang tersebut agar tidak membebani anggaran di masa yang akan datang (Marisa, 2015). Manurung (2009) menekankan bahwa keberlanjutan fiskal adalah memelihara rasio utang terhadap PDB yang relatif konstan. Dengan demikian, pemerintah harus dapat memastikan bahwa beban utang di masa yang akan datang masih dapat dipenuhi dengan kapasitas fiskal yang ada tanpa menambah utang baru untuk menutup utang yang lama.

Meminimalisir penambahan utang merupakan upaya terbaik dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal. Pemerintah diharapkan lebih realistis dalam menetapkan target penerimaan dalam APBN. Dengan target penerimaan yang lebih realis maka target pengeluaran juga akan menyesuaikan. Dengan kata lain, target-target pembangunan yang ditetapkan masih dalam kapasitas fiskal yang dimiliki dengan tidak meninggalkan beban utang bagi generasi yang akan datang.

Teguh Santoso Dosen Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed