DetikNews
Kamis 13 Juli 2017, 11:15 WIB

Kolom

Kebijakan "Alih Subsidi" Presiden Jokowi

Pangki T. Hidayat - detikNews
Kebijakan Alih Subsidi Presiden Jokowi Pangki T. Hidayat (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Sejak dilantik menjadi presiden, kebijakan alih subsidi ke pelbagai sektor produktif menjadi salah satu perhatian utama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak heran, hampir setiap tahun di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi selalu terjadi "alih subsidi" atau yang oleh masyarakat awam lazim disebut dengan "kenaikan harga" di sektor-sektor yang dikategorikan rawan disalahgunakan subsidinya. Misalnya, sektor bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Pun sektor gas elpiji 3 kg belakangan mulai dibidik oleh Presiden Jokowi untuk dialihkan dengan alasan yang serupa.

Pada titik ini, sesungguhnya keberanian Presiden Jokowi dalam menerapkan kebijakan yang dianggap tidak populis di mata publik tersebut tentu patut diapresiasi. Pasalnya, tidak dimungkiri jika penerima manfaat subsidi paling besar memang justru dari kalangan menengah ke atas. Realita demikian tentu bertentangan dengan filosofi dan ketentuan undang-undang yang berlaku, dimana penerima manfaat subsidi dikhususkan hanya bagi kalangan masyarakat miskin dan rentan miskin (vulnerable poor).

Ambil contoh, subsidi untuk gas elpiji 3 kg (gas melon). Kenyataannya, Aparatur Sipil Negara (ASN) sekali pun yang jelas tidak termasuk dalam golongan masyarakat miskin dan rentan miskin juga banyak yang memilih untuk menggunakan "gas melon" tersebut. Realitas demikian, belum ditambahkan dengan banyaknya hotel dan restoran yang juga turut menikmati manfaat subsidi "gas melon". Maka jelas, dengan sistem penyaluran subsidi saat ini, penerima manfaat subsidi paling banyak hanyalah kalangan menengah ke atas.

Kemiskinan dan Pengangguran

Di lain sisi, ruang fiskal yang tercipta sebagai imbas dari implementasi kebijakan alih subsidi sejauh ini nilainya sangat signifikan. Tercatat nilainya tak kurang dari Rp 242,9 triliun yang bisa dihitung dari selisih pagu subsidi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2014 yang mencapai Rp 403 triliun, dan pagu subsidi di APBN pada 2017 yang hanya tinggal Rp 160,1 triliun.

Ironisnya, ruang fiskal sebesar itu kenyataannya belum mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat di negara ini secara menyeluruh. Buktinya, angka kemiskinan dan pengangguran yang dapat digunakan sebagai tolak ukur paling mudah terkait kesejahteraan rakyat belum beranjak signifikan sejak kebijakan alih subsidi menjadi perhatian utama Presiden Jokowi.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), di awal implementasi kebijakan alih subsidi jumlah penduduk miskin periode Maret 2015 tercatat mencapai 28,59 juta penduduk (11,22%). Sementara, data serupa periode September 2016 hanya menunjukkan tingkat penurunan sedikit menjadi 27,76 juta penduduk (10,86%).

Pun demikian terkait tingkat pengangguran, angkanya tidak mengalami penurunan yang signifikan. BPS mencatat tingkat pengangguran periode Maret 2015 sekitar 7,45 juta penduduk. Sementara, data BPS termutakhir menunjukkan hanya terjadi sedikit penurunan menjadi 7,02 juta penduduk.

Berkaca dari kenyataan tersebut, kebijakan alih subsidi yang diterapkan oleh Presiden Jokowi jelas dapat dikatakan belum memperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Terkait hal ini, penting menjadi catatan pemerintah bahwa realitas yang terjadi saat ini justru tidak jauh berbeda dengan kekhawatiran jika subsidi tidak dialihkan ke sektor-sektor produktif. Yaitu, orang kaya menjadi semakin kaya dan orang miskin menjadi semakin miskin.

Mengonfirmasi hal tersebut, Credit Suisse's dalam rilis laporannya pada 2016 lalu yang diberi tajuk Global Wealth Report menyebutkan bahwa Indonesia berada pada posisi keempat sebagai negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia. Secara lebih spesifik, dalam rilis laporan itu dinyatakan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional. Itulah sebabnya, mutlak bagi Presiden Jokowi untuk segera melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kebijakan alih subsidi yang diterapkannya selama ini.

Roadmap Pembangunan

Boleh jadi belum dimilikinya roadmap pembangunan infrastruktur yang tepat oleh pemerintah menjadi persoalan utama terkait kurang efektifnya kebijakan alih subsidi dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dapat dipahami paling tidak dari realitas pembangunan pelbagai infrastruktur oleh pemerintah dari dana kebijakan alih subsidi yang pada kenyataannya justru tidak sejalan dengan peta kemiskinan yang ada di negara ini.

Sebagai gambaran, jika mengacu pada data BPS periode Maret 2016, terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin di perdesaan menjadi 14,11% dari sebelumnya sebesar 14,09%. Sementara data serupa di perkotaan menunjukkan kondisi sebaliknya, yaitu terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari 8,22% menjadi 7,79%. Dari perspektif ini, maka pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana kebijakan alih subsidi semestinya mulai dilakukan dari wilayah perdesaan terlebih dahulu.

Lebih jauh, profil penduduk di perdesaan lazimnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Karenanya pelbagai infrastruktur yang dibangun mestinya juga berkorelasi langsung dengan sektor pertanian. Semisal, dengan wujud perbaikan dan perluasan saluran irigasi di persawahan, pembangunan waduk, hingga pembangunan gudang-gudang penyimpanan hasil pertanian. Kenyataan di lapangan, pembangunan pelbagai infrastruktur dilakukan tanpa roadmap yang jelas.

Itulah sebabnya, mekanisme pembangunan infrastruktur yang demikian mutlak harus dievaluasi dan dibenahi. Dalam artian harus ada roadmap pembangunan infrastruktur yang jelas dan tepat menyasar langsung pada rakyat miskin. Sehingga, ke depan bukan mustahil kebijakan alih subsidi yang diimplementasikan oleh Presiden Jokowi saat ini akan dapat betul-betul memperbaiki kesejahteraan seluruh rakyat di negara ini, tanpa terkecuali. Semoga!

Pangki T. Hidayat penulis lepas dan blogger, alumnus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)


(mmu/mmu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed