.webp)
Pembangunan pertanian di Jawa Timur harus tetap menjadi salah satu prioritas. Sebab, selain menjadi salah satu dari tiga unggulan pertumbuhan ekonomi di provinsi ini, sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja terbanyak. Sebanyak 36 persen tenaga kerja bergantung di sektor ini.
Sebetulnya, banyaknya tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian ini tidak seimbang dibandingkan dengan konstribusi sektor tersebut terhadap PDRB (Product Domestic Regional Bruto). Sebab, sektor ini hanya menyumbang sekitar 14,7 persen. Ini jauh dibandingkan dengan sektor unggulan lain seperti industri olahan serta perdagangan dan jasa.
Kenyataan ini jelas tidak terlalu menggembirakan. Ibaratnya kuenya sudah kecil dibagi lebih banyak orang. Tentu, masing-masing orang yang terlibat di sektor ini mendapatkan bagian yang sangat kecil. Karena itu, penduduk miskin sebagian besar adalah petani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedaulatan pangan dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi sendiri kebutuan pangan bagi warga. Atau kemandirian untuk memenuhi kebutuhan pangan melalui hasil produksi di dalam negeri. Dengan demikian, kedaulatan pangan mengandung unsur ketahanan pangan yang mengandalkan kebutuhan dalam negeri melalui hasil produksi sendiri.
Bahkan, Bung Karno dalam sebuah kesempatan mengatakan jika persoalan pangan ini merupakan hidup dan matinya bangsa. "Pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka malapetaka. Oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner," katanya.
Jika kedaulatan pangan menjadi ujung dari capain pembangunan pertanian, maka peningkatan produksi pertanian menjadi keharusan. Dalam hal ini, program intensifikasi, ekstensifikasi, mekanisasi, dan rehabilitasi infrastruktur pertanian harus kembali dipertajam dan tetap mendapatkan prioritas. Langkah ini harus dijalankan seiring dengan berbagai inovasi teknologi pertanian.
Produktifitas tidak akan mungkin naik dengan lahan yang terus berkurang. Satu-satunya jalan adalah mengembangkan teknologi pertanian sehingga mampu memperpendek umur tanaman sekaligus melipatkan produktifitas dalam luasan yang sama. Dalam hal ini, ketersediaan pusat reseach and development di bidang pertanian menjadi keharusan. Pemerintah provinsi harus membiayai dan menjadi pelopor penghasil riset pertanian sesuai dengan kebutuhan bagi kedaulatan pangan.
Presiden Joko Widodo telah menetapkan bahwa kedaulatan pangan harus dimulai dengan empat komoditas. Yaitu beras, gula, jagung dan kedelai. Beras, Jawa Timur sudah menjadi salah satu lumbung nasional dan selalu surplus dalam hal peoduktifitasnya. Yang perlu ditingkatkan adalah kontribusi Jatim dalam peoduktifitas jagung dan kedelai.
Sebuah ketidkadilan kalau kita menggantungkan kepada petani tentang kedaulatan pangan, sementara kehidupan mereka tidak sejahtera. Makanya prioritas pembangunan sektor pertanian ke depan adalah meningkatkan nilai tukar petani.
Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani.
Berdasarkan data BPS 2017, nilai tukar petani Jawa Timur saat ini masih kalah dengan petani di Jawa Barat. Meski selisihnya sangat tipis, yakni 103,12 dan 103,25. Angka tersebut menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang harus dibayar petani masih surplus. Namun, surplus 3,12 merupakan angka yang sangat kecil. Gejolak harga sedikit saja akan sangat berpengaruh terhadap nilai tukar petani. Dengan angka tersebut, nilai tukar petani sangat rentan untuk mengalami defisit.
Meningkatkan produktifitas pertanian, menjaga harga komoditas pertanian, dan menekan inflasi di pedesaan merupakan langkah yang harus terus-menerus dilakukan. Surplus komoditas padi yang dimiliki Jawa Timur harus diikuti dengan surplus komoditas lainnya agar petani tidak rentan untuk merosot dalam nilai tukarnya.
Dalam hal ini, pemerintah harus hadir di samping petani untuk mendampingi, membina, dan melindunginya dari merosotnya nilai tukar mereka. Karena itu, reclustering dan redesign kawasan pertanian menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar. Di luar itu, linkage terhadap kegiatan off farm pertanian harus mulai serius digarap.
Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur (adv/adv)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
