Dewan Museum, Perlukah?

Jakarta - Sebuah rumah di Jalan Proklamasi --dahulu Jalan Pegangsaan Timur-- menjadi tempat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Di sini, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan. Tempat itu kini bisa kita saksikan melalui patung Soekarno-Hatta di Tugu Proklamasi, Jakarta.

Dahulu, tempat tersebut merupakan rumah Bung Karno. Pada 1960-an, Bung Karno memerintahkan rumahnya itu untuk dibongkar. Mengapa?

Menurut sejarawan Alwi Shahab dalam artikel Gedung Proklamasi dan Museum Bung Karno di blog pribadinya, saat ingin membongkar kediamannya sendiri, banyak yang menentang Bung Karno. Sebab, banyak yang menganggap tempat itu penting bagi sejarah bangsa.

Alwi menulis --mengacu buku Karya Jaya-- suatu hari Henk Ngantung, mantan Wagub dan Gubernur Jakarta (1960-1964) menanyakan kepada Bung Karno soal keputusannya itu. Sebagai seorang seniman, Henk lebih sepakat jika kediaman Bung Karno dijadikan museum.

Sontak saja, Bung Karno agak marah mendengar penjelasan Henk. "Apakah kamu juga termasuk mereka yang ingin memamerkan celana kolorku?" kata Bung Karno.

Namun, Bung Karno setuju jika kediamannya dibuatkan duplikat. Duplikat tersebut akhirnya terealisasi dalam bentuk maket ukuran dua kali dua meter. Maket tersebut pernah ada di Balai Kota. Saat ini, menurut Alwi, peninggalan bersejarah tersebut tak tentu rimbanya. Raib.

Dari kisah tersebut, saya lantas teringat soal dewan museum yang ramai dibicarakan. Pada 2 Juli 2017, Ahmad Dhani mengusulkan untuk dibuatkan dewan museum di sebuah pertemuan halal bihalal.

Saat itu, Dhani yang mengaku sebagai anggota tim kerja wisata dan budaya mengatakan, dengan adanya dewan museum, ia berharap Jakarta bisa jadi kota museum. "Dewan museum tentunya isinya pakarnyalah, ahli-ahli dalam dunia kemuseumanlah," katanya.

Meski akhirnya dibantah oleh Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said, yang menyatakan Dhani dan istrinya bukan anggota tim kerja yang membantu Tim Sinkronisasi, nyatanya pernyataan Dhani sudah menjadi bahan obrolan warganet.

Saya sepakat dengan pernyataan Dhani, yang mengatakan pengelolaan museum di Jakarta masih sangat kurang. Saya sendiri pernah bersentuhan dengan dua museum yang ada di Jakarta—milik pemerintah dan BUMN.

Meski sebentar bekerja, saya tahu sedikit kondisinya. Medio 2012, saya menjadi asisten kurator di sebuah museum ternama yang dikelola BUMN. Tugas saya cukup berat. Mencatat, mendata, dan menganalisis ribuan benda-benda tua di sebuah gudang di kawasan kota tua.

Setelah itu, saya bekerja di sebuah museum milik Depdikbud. Di sana, saya bertugas dalam divisi pendidikan. Tugas saya memandu, dan meriset koleksi museum.

Ketika menjadi wartawan media online, saya pernah melakukan investigasi sedikit museum-museum di bawah Pemda DKI Jakarta. Saya menelusuri museum yang ada di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Kondisinya, saya pikir masih belum layak dan cukup memprihatinkan.

Ada museum yang tak sesuai kronologi tema museum, ada koleksi-koleksi yang kurang pas ditempatkan di sana, ada pula museum yang letaknya di pemukiman padat. Halamannya penuh oleh mobil-mobil warga, sebagai lahan parkir.

Namun, dari pengalaman-pengalaman itu, saya pikir tak perlu membuat sebuah dewan museum. Pemikiran saya itu diamini oleh seorang teman yang bekerja sebagai seorang kurator di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jaka Perbawa.

Menurut Jaka, sekarang ini sudah ada Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Lembaga tersebut bisa menjadi pusat konsultasi semua tentang museum.

"Mau mendirikan, menggagas, meningkatkan status dari kolektor pribadi menjadi dinamakan museum misalnya," kata Jaka. "Kami praktisi museum bisa membantu masyarakat."

Lalu mengapa kondisi museum, yang menurut Dhani, pengelolaannya masih kurang? Jaka mengatakan, perhatian pemerintah belum sama. Museum provinsi misalnya, setiap Pemda memposisikan museumnya belum sebagai prioritas utama.

"Otomatis perhatian tidak ada, ya SDM-nya pun tidak diperhatikan juga. Ada museum provinsi yang sudah belasan tahun tidak terima pegawai baru. Isinya orang-orang lama jelang pensiun," kata Jaka.

Meski demikian, Jaka mengatakan, bisa saja Dhani membuat museum pribadi dengan koleksi-koleksinya. Jaka mencontohkan perancang busana Harry Darsono, yang membuat museum pribadi penuh dengan koleksi-koleksinya di Cilandak, Jakarta Selatan.

"Dhani pun bisa. Karya cipta beliau sudah banyak dan dikenal. Proses penciptaan karyanya menarik untuk diketahui," kata Jaka.

Selain ke Museum Harry Darsono, saya pernah berkunjung ke Museum Pustaka Peranakan Tionghoa di Tangerang Selatan. Museum tersebut dibangun oleh seorang penjual buku tua, Azmi Abubakar. Di sana, tersimpan dokumen-dokumen bersejarah tentang peranakan Tionghoa.

Banyak hal penting yang harus dibenahi, selain membuat sebuah dewan museum --yang mungkin pekerjaannya mirip-mirip dengan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Salah seorang dosen sejarah saya mengemukakan pendapat bahwa yang perlu di Indonesia adalah penambahan tenaga kurator dan magister Museologi yang harus diperbanyak. Hal itu diperlukan agar seimbang dengan jumlah museum yang ada, khususnya di Jakarta.

Selain itu, mungkin kesadaran kita bersama. Kesadaran untuk bersama-sama menjaga museum dan mengenalkannya kepada masyarakat. Di samping, perhatian pemerintah kepada museum-museum yang ada.

Fandy Hutari penulis dan periset sejarah, berminat pada kajian sejarah hiburan, terutama film dan teater; tinggal di Jakarta (mmu/mmu)