DetikNews
Selasa 04 Juli 2017, 10:42 WIB

Kolom

Urbanisasi dari Masa ke Masa

Fandy Hutari - detikNews
Urbanisasi dari Masa ke Masa Arus balik mudik 2017 dari Tegal (Foto: Imam Suripto)
Jakarta - Idulfitri usai. Para pekerja yang berasal dari luar Jakarta berduyun-duyun kembali ke ibukota untuk mengais rezeki. Namun, yang jadi masalah setiap tahun adalah banyak dari mereka yang kemudian membawa sanak saudara atau temannya untuk mengadu nasib di Jakarta.

Urbanisasi musiman pun tiba. Pendatang baru menjadi semacam problema bagi pemerintah DKI Jakarta, yang setiap tahun dibikin pusing.

Sesungguhnya masalah urbanisasi bukan sesuatu yang baru, sudah ada sejak ratusan tahun silam. Peter Boomgaard dalam bukunya Anak Jajahan Belanda mencatat, Belanda melakukan sensus penduduk untuk kali pertama pada 1795 di Kabupaten Jakarta dan Priangan, pesisir dan ujung Timur Jawa.

Masih menurut Boomgaard, sensus pertama yang dilakukan di seluruh Pulau Jawa dilakukan pada 1815, kala Jawa ada dalam kendali Inggris.

Sementara, dalam artikelnya State Without Cities; Demographic Trends in Early Java, Jan Wissman Christie mengatakan, terjadi ledakan penduduk di Jawa dari survei yang dilakukan pada masa Raffles. Semula hanya tercatat 4,5 juta penduduk, pada 1900 menjadi 30 juta.

Christie melihat, pertambahan jumlah penduduk itu hanya terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Populasi tersebut meningkat di daerah-daerah partikelir, dengan segala faktor penyebab urbanisasi.

Lantas, bagaimana dengan Jakarta? Kapan urbanisasi besar terjadi?

Alwi Shahab menuliskannya dalam buku Robinhood Betawi: Kisah Betawi Tempo Doeloe. Ia menulis, Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen merupakan orang yang mengumandangkan urbanisasi.

Saat masa pemerintahannya (1619-1623), Coen mendatangkan budak-budak belian, yang merupakan tawanan perang VOC dari berbagai daerah. Pada awal abad ke-18, penduduk Batavia mencapai 50.000 jiwa. Separuhnya berstatus budak dari Bali.

Seiring waktu, Batavia berkembang pesat menjadi kota dagang dan industri. Menurut Alwi, setelah 1869, muncul imigran-imigran dari Belanda, Tiongkok, dan Arab.

Munculnya kantor-kantor besar dan pabrik-pabrik, akhirnya mendorong orang dari desa mengadu nasib di Batavia. Menurut Alwi, saat itu yang mengadu nasib memiliki keahlian dan profesi spesifik. Misalnya, orang dari Tasikmalaya menjadi tukang kredit, dan orang Madura menjual sate ayam.

Setelah Indonesia merdeka, urbanisasi rupanya masih menjadi "hantu" yang menakutkan bagi pemerintah DKI Jakarta. Gubernur DKI era Soekarno, Soemarno Sostroatmojo (1960-1964 dan 1965-1966), pernah membuat kebijakan revolusioner untuk mengatasi urbanisasi.

Dalam sebuah wawancara di majalah Prisma edisi Mei 1977, Soemarno mengatakan, pada 1962 ia mengumumkan Jakarta sebagai kota tertutup. Ia memberikan instruksi setiap RT dan RW supaya melaporkan pendatang baru. Bagi mereka yang tak punya pekerjaan, dilarang masuk Jakarta. Namun, kebijakan itu gagal total.

Penggantinya, Ali Sadikin (1966-1977) juga pernah mengeluarkan kebijakan Jakarta sebagai kota tertutup. Tapi, gagal pula.

Masri Singarimbun pernah menulis dalam artikelnya Urbanisasi: Apakah itu Suatu Problema di Prisma edisi Mei 1977 bahwa salah satu dilema dalam membendung arus urbanisasi adalah kenyataan perbedaan pendapatan antara desa dan kota. Besarnya pendapatan untuk keahlian yang kurang lebih sama, menjadi faktor utama perpindahan penduduk ke kota.

Di majalah yang sama, Mayling Oey menulis artikel Jakarta Dibangun Kaum Pendatang. Artikel Mayling ini cukup menohok untuk menyebutkan bahwa orang-orang yang pindah ke Jakarta merupakan orang-orang yang berkontribusi membangun ibukota.

Mayling mencatat, para pendatang mayoritas berasal dari empat wilayah, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pada dekade 1970-an, empat provinsi di Jawa saja menyumbangkan 80 persen dari semua migran ke ibu kota. Selebihnya, tujuh persen dari Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Arus urbanisasi yang besar, terutama setelah Idulfitri, selalu menghantui pemerintah DKI. Berulang terus-menerus setiap tahun.

Pada 2002, Gubernur DKI Sutiyoso (1997-2007) mengemukakan wacana pembatasan penduduk Jakarta. Ia ingin menerbitkan Perda khusus mengenai kependudukan, yang dapat mengatur tentang persyaratan penduduk DKI, semisal memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di Jakarta. Namun, realisasinya tak terdengar kembali.

Baru-baru ini, Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat pun mengambil langkah mengantisipasi arus urbanisasi pasca-Idulfitri. Ia berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI hingga RT/RW untuk melakukan pendataan warga pendatang yang masuk ke Jakarta. Kebijakan ini dilakukan hingga 20 hari setelah Lebaran.

Jika ada warga pendatang kedapatan tak memiliki identitas resmi, Djarot pun mengimbau mereka untuk pulang kampung. Sebelum dipulangkan, Pemda DKI akan membina mereka di panti-panti yang disediakan Dinas Sosial DKI.

Usaha Djarot ini mirip apa yang dilakukan Soemarno dan Ali Sadikin puluhan tahun silam. Yang sering dilakukan Pemda DKI adalah Operasi Yustisi. Sebuah operasi memeriksa kartu identitas yang kerap menimbulkan tanggapan sinis berbagai pihak. Tahun ini, sepertinya operasi yang sering digelar pasca-Lebaran itu tak ada di DKI.

Meski begitu, saya sepakat dengan Mayling Oey bahwa perkembangan Kota Jakarta nyatanya didominasi oleh kontribusi para pendatang. Kaum migran datang ke Jakarta pada usia yang produktif. Jika latar belakang mereka cukup tinggi, mereka berpotensi menduduki kepemimpinan dalam birokrasi yang ada.

Kita tak bisa menutup mata. Banyak pengusaha, pejabat, pendidik, yang berasal dari desa. Namun, urbanisasi memang merupakan salah satu masalah bagi kota besar seperti Jakarta. Perlu ada penanganan khusus, tapi jangan juga antipati.

Usaha untuk menciptakan lapangan kerja baru di daerah, program transmigrasi, membangun daerah dengan memaksimalkan potensi lokal, tampaknya perlu dilakukan dengan taktis dan cerdas. Jika tidak, masalah ini hanya akan menjadi --ditangani dengan kebijakan yang berulang, tapi tak efektif.

Fandy Hutari penulis dan periset sejarah, berminat pada kajian sejarah hiburan, terutama film dan teater; tinggal di Jakarta


(mmu/mmu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed