DetikNews
Kamis 15 Juni 2017, 15:02 WIB

Kolom

Menakar Usulan Model Operator Penyelenggara Infrastruktur Penyiaran

Abdul Salam Taba - detikNews
Menakar Usulan Model Operator Penyelenggara Infrastruktur Penyiaran Diskusi tentang penyiaran masa depan di Jakarta beberapa waktu lalu (Foto: Grandyos Zafna)
Jakarta - Dualisme model penyelenggara infrastruktur penyiaran yakni single mux operator dan hybrid operator maupun multi mux operator yang diusulkan Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Ishadi SK, dalam opininya yang berjudul Menatap Rencana Undang-Undang Penyiaran yang Baru, Harapan atau Ketidakpastian (Detikcom, 6/6) menarik untuk dicermati.

Opini yang bertujuan "mengoreksi" Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyiaran yang menjadi basis pelaksanaan migrasi sistem penyiaran televisi terresterial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air television/TV FTA) analog menjadi digital itu akan menggiring masyarakat berpikir antipati terhadap RUU Penyiaran atas inisiatif DPR tersebut.

Dikatakan menggiring, karena masyarakat yang tidak memahami, apalagi belum membacanya, akan mudah beranggapan RUU tersebut tidak demokratis dan merugikan publik (pemirsa). Padahal RUU inisiatif DPR itu menawarkan kerja sama dan interaksi yang konstruktif dan menguntungkan para pemangku kepentingan di bidang penyiaran.

Ambil contoh, ketentuan tentang penetapan penyelenggara multifleksing tunggal (single mux operator) sebagai model migrasi dari penyiaran analog ke digital, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 RUU tentang Penyiaran atas inisiatif DPR tersebut, merupakan pilihan yang tepat karena secara substansi bersifat demokratis dan menguntungkan secara teknis operasional maupun ekonomi.

Sifat demokratis itu tercermin dari hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama kepada semua stakeholder bidang penyiaran dengan cara memisahkan bisnis infrastruktur dan siaran (content), yang berkonsekuensi penyelenggara TV swasta tidak lagi berwenang menjadi pengelola frekuensi (multiplexer). Upaya ini menyebabkan penyebaran frekuensi lebih merata dan memicu terjadinya kompetisi siaran antar stasiun TV, khususnya lembaga penyiaran swasta (LPS).

Dari segi teknis operasional, model penyelenggara multifleksing tunggal dapat meningkatkan efisiensi infrastruktur dan penggunaan frekuensi, pengaturan jaringannya lebih fleksibel, bisa single frequency networ, multiple frequency network, atau kombinasi keduanya. Selain itu, ada kepastian jangkauan siaran dan kualitas penerimaan jaringan, serta jaminan layanan terhadap lembaga penyiaran, termasuk program TV lokal terakomodasi. Dan, migrasi analog ke digital bisa dikelola secara lebih mudah.

Sedangkan dari sisi ekonomi, total biaya investasi dapat lebih hemat karena jaringan penyelenggara infrastruktur terpisah dari lembaga penyiaran (broadcaster). Selain itu, penyelenggara TV FTA bisa lebih fokus dalam memenuhi jangkauan wilayah siaran dan mengelola bisnis kompetensinya --memproduksi siaran (content) yang berkualitas-- tanpa perlu direpotkan dengan pembangunan jaringan (network).

Berbeda dengan model penyelenggara multifleksing tunggal, sistem penyelenggara multifleksing jamak (multiple mux operator) tidak mengubah struktur industri penyiaran dan setiap lembaga penyiaran bebas mengisi jumlah siaran. Kue iklan pun terbagi ke banyak stasiun TV yang berakibat industri tidak sehat, dan keharusan koordinasi antar belasan penyelenggara multiplex dan ratusan penyelenggara TV siaran analog.

Secara praktis, penyelenggara multifleksing jamak memicu pemborosan dan duplikasi capital expenditure (capex) dan operational expenditure (opex) dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur, serta pembayaran listrik yang cukup besar. Pemborosan itu dikarenakan setiap stasiun TV yang menjadi operator mux harus berinvestasi membangun jaringan dan infrastruktur.

Menurut studi Boston Consulting Group (2013), total capex dari penyelenggara multifleksing jamak dengan jumlah mux antara 11-14 sebesar Rp 20-28 triliun, sementara untuk penyelenggara multifleksing tunggal dengan 3 mux hanya berkisar Rp 6,3 triliun.

Aggapan Ishadi yang menyatakan pembangunan infrastruktur penyiaran digital berbasis single mux operator membebani anggaran negara yang saat ini fokus pada pembangunan ekonomi kerakyatan, perlu diluruskan. Sebab, penetapan penyelenggara multifleksing tunggal justru menghemat investasi pembangunan jaringan. Dan, secara sosial ekonomi berdampak meningkatkan pendapatan negara, pendapatan per kapita dan produktivitas, menciptakan wirausaha dan lapangan kerja baru, serta memangkas investasi pembangunan infrastruktur secara signifikan.

Dampak sosial ekonomi tersebut dapat dilihat dari hasil studi mengenai pengaruh mobile broadband dan broadcast terhadap peningkatan aspek sosial ekonomi Indonesia yang dilakukan Boston Consulting Group pada 2013. Studi itu pada intinya menyimpulkan, alokasi pita 700 MHz untuk mobile broadband bisa meningkatkan GDP dan pendapatan pemerintah masing-masing sebesar 36.3 triliun USD dan 8.4 triliun USD. Termasuk, 145.000 kegiatan bisnis baru dan 283.000 lapangan kerja baru selama periode 2014-2020.

Kekhawatiran bahwa seluruh infrastruktur yang telah dibangun oleh penyelengara free to air television (TV FTA) --menyebar di 50 lebih wilayah layanan dan melayani 200 kabupaten dan kota di seluruh Nusantara-- menjadi mubazir, tidak berlasan. Sebab, semua infrastruktur tersebut dapat digunakan kembali dan investasi para penyelenggara TV FTA dapat diganti oleh pemerintah atau operator multifleksing tunggal yang terpilih, misalnya, setelah ditaksir dan dikalkulasi ulang.

Demikian pula pendapat Ishadi yang menyatakan pemilihan single mux operator menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja ribuan karyawan teknik penyiaran yang selama ini berkarya mengelola infrastruktur penyiaran LPS eksisting, tidak tepat. Sebab, karyawan tersebut bisa diambilalih dan dikaryakan oleh penyelenggara multifleksing tunggal yang terpilih atau dipekerjakan kembali oleh setiap LPS eksisting untuk memproduksi siaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem penyelenggara infrastruktur penyiaran yang tepat dan perlu didukung oleh setiap pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang penyiaran adalah sistem penyelenggara multifleksing tunggal. Karena selain menguntungkan secara teknis operasional maupun ekonomi, juga mendukung kepentingan setiap stakeholder bidang penyiaran dan peningkakan kebutuhan broadband dan internet secara nasional.

Oleh karena itu, keberadaan RUU tentang Penyiaran yang sudah dibahas di DPR dan tinggal menunggu keputusan, perlu segera disyahkan dalam Rapat Paripurna pada akhir masa sidang ini. Pengesahan RUU itu akan memberi publik kesempatan mendapatkan tontonan yang berkualitas, dan mendorong terciptanya industri penyiaran yang sehat, kuat, dan mandiri. Di samping, untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara di dunia dalam penerapan teknologi digital penyiaran, bahkan di ASEAN yang sudah bersepakat menetapkan ASEAN fully digital pada 2020.

Abdul Salam Taba Alumnus Fakulta Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar dan School of Economics The University of Newcastle, Australia



(mmu/mmu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed