DetikNews
Rabu 07 Juni 2017, 14:00 WIB

Kolom

Menjamin Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Sumarsih - detikNews
Menjamin Subsidi Listrik Tepat Sasaran Sumarsih (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Tertanggal 1 Mei 2017, pemerintah kembali melakukan pencabutan subsidi tarif listrik terhadap pelanggan daya 900 Volt Ampere (VA) yang dikategorikan rumah tangga mampu (RTM). Imbasnya, tarif listrik yang mesti dibayarkan RTM pelanggan daya 900 VA naik menjadi Rp 1.352,00/Kilo Watt Hours (KWH).

Ini merupakan tahap terakhir dari serangkaian upaya pemerintah untuk membuat subsidi listrik dapat tepat sasaran sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 28/2016 tentang tarif tenaga listrik PT PLN (Persero). Sebelumnya, berdasar Permen tersebut dua tahapan awal pencabutan subsidi listrik bagi RTM pelanggan daya 900 VA sudah dilakukan pada 1 Januari 2017 dan 1 Maret 2017.

Imbas dari dua tahapan pencabutan subsidi itu, tarif listrik RTM pelanggan daya 900 VA masing-masing kemudian naik menjadi Rp 791,00/KWH dan Rp 1.034,00/KWH.

Harus diakui, besaran anggaran yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan subsidi tarif listrik selama ini memang cukup "menyiksa" ruang APBN. Bahkan, pada APBN 2014 angkanya pernah menyentuh Rp 94,26 triliun sebelum kemudian diupayakan turun melalui penerapan sejumlah kebijakan. Di tahun ini, pagu subsidi listrik ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 48,5 triliun.

Meski begitu, ditengarai masih ada banyak penyimpangan yang disebabkan oleh ketidaktepatan penerima manfaat subsidi. Terkait hal itu, berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan hasil verifikasi PLN, tercatat hanya 4,1 juta dari total 23 juta pelanggan daya 900 VA saja yang layak disubsidi. Artinya, ditengarai sebanyak 19 juta pelanggan daya 900 VA sejatinya merupakan RTM yang semestinya tidak perlu disubsidi.

Tidak Menjamin

Hanya saja, jika dicermati upaya pencabutan subsidi secara bertahap yang dilakukan terhadap pelanggan daya 900 VA, sejatinya juga tidak menjamin subsidi listrik menjadi tepat sasaran. Pasalnya, masih ada golongan daya lain yang nyata-nyata masih diberikan subsidi, yakni golongan daya 450 VA dan sebagian golongan daya 900 VA.

Berkaca dari mekanisme pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dahulu, pemerintah terus-menerus memberikan subsidi pada BBM jenis premium. Di saat yang sama, pemerintah melepas BBM jenis lainnya (pertamax, pertamina dex, solar, dll) ke mekanisme harga pasar (tidak disubsidi). Alhasil, subsidi premium pun terus membengkak dari tahun ke tahun.

Puncaknya terjadi pada 2013 dimana berdasar catatan Kementerian Keuangan realisasi subsidi BBM melonjak mencapai Rp 210 triliun dari pagu APBN-P 2013 yang dipatok hanya Rp 199 triliun.

Selain itu, tim verifikasi PLN mengakui bahwa di lapangan juga menemukan kondisi dimana ada oknum penduduk mampu yang secara sengaja menggunakan daya 900 VA dari pada daya di atasnya yang tentunya tidak disubsidi. Modusnya dilakukan dengan memasang meteran berdaya 900 VA sebanyak dua atau tiga meteran untuk memenuhi kebutuhan listriknya.

Yang perlu menjadi catatan, tidak ada satu pun ketentuan konstitusi di negara ini yang melarang penduduk mampu untuk memasang atau menggunakan daya listrik golongan tertentu. Alhasil, sebagaimana yang terjadi pada subsidi premium, tidak mustahil mereka pun akan melakukan tindakan curang serupa dengan beralih menggunakan daya 450 VA yang notabene tarifnya lebih murah (baca: disubsidi).

Meskipun konon ada regulasi yang melarang peralihan atau pemasangan baru daya 450 VA, tapi indikasi "akal-akalan" ke arah tersebut pada saat ini sesungguhnya memang tidak bisa dimungkiri. Mengutip pernyataan Direktur Utama PLN Sofyan Basir, sejak tahap pertama pencabutan subsidi daya 900 VA dilakukan, ada peningkatan pelanggan daya 450 VA mencapai 4 juta pelanggan dari jumlah pelanggan periode sebelumnya sebanyak 23 juta pelanggan.

Maka itu, mekanisme yang digunakan oleh pemerintah agar subsidi listrik dapat tepat sasaran jelas tidak tepat. Kenyataannya, masih ada celah bagi oknum penduduk mampu untuk tetap dapat "mengakali" kebijakan supaya tetap dapat ikut menikmati subsidi listrik dari pemerintah.

Jika dibiarkan, maka dalam kurun waktu tertentu anggaran subsidi listrik sudah pasti akan kembali membengkak sebagaimana yang pernah terjadi pada subsidi premium. Hal tersebut jelas hanya akan menciptakan persoalan anggaran baru bagi pemerintah di tengah upayanya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di negeri ini.

Seperti diketahui, rasio elektrifikasi di Indonesia masih di kisaran 88,3%. Jauh tertinggal dari rasio elektrifikasi negera tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam yang rasio elektrifikasinya sudah melampaui 98%.

Menutup Celah

Jika pemerintah bersungguh-sungguh, sejatinya tidak sulit untuk menutup celah bagi oknum penduduk mampu "nakal" yang secara sengaja ikut menikmati subsidi listrik. Semisal, membuat regulasi disertai sanksi yang melarang penduduk mampu untuk memasang (menggunakan) daya listrik yang disubsidi. Dengan begitu, sudah pasti tidak akan ada penduduk yang secara ekonomi dikategorikan mampu berani secara sengaja beralih atau memasang daya listrik 450 VA.

Hanya saja, regulasi demikian itu akan mudah dipatahkan karena secara nyata tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Sebab, konstitusi (UUD 1945) secara implisit tegas mengamanatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, tanpa dibeda-bedakan kemampuan perekonomiannya.

Namun demikian ada opsi lain yang lebih realistis untuk dilakukan, yaitu dengan menerapkan mekanisme satu tarif untuk semua golongan daya listrik. Dengan menerapkan mekanisme satu tarif, maka kecurangan penduduk mampu yang secara sengaja ingin beralih atau memasang daya 450 VA yang notabene disubsidi pemerintah tentu akan teratasi dengan sendirinya. Sebab, apa pun golongan daya listrik yang dipasang biaya yang dikeluarkan untuk membayar tarifnya akan sama saja.

Sementara itu, subsidi listrik bagi rakyat miskin diberikan dengan merujuk pada kriteria penduduk miskin yang jelas, semisal hanya diberikan kepada pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sehingga teknisnya, subsidi diberikan dengan cara mengurangi tarif listrik dari total tarif yang semestinya dibayarkan merujuk pada KKS yang dimiliki.

Satu-satunya kekurangan dari mekanisme ini yaitu jika data penduduk miskin (baca: pemegang KKS) yang digunakan sebagai dasar acuan pemberian subsidi tidak akurat. Maka itu, pemerintah seyogianya menyediakan akses yang mudah dan sederhana bagi masyarakat untuk melaporkan perubahan kondisi ekonomi yang terjadi, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat lain.

Langkah ini tidak saja penting dalam kerangka menjamin penyaluran subsidi listrik tepat sasaran, tetapi kebijakan subsidi dan program pemerintah lainnya yang juga berorientasi pada (perbaikan kesejahteraan) penduduk miskin.

Sumarsih staf peneliti pada Alwi Research and Consulting


(mmu/mmu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed