Pilkada, Politik Identitas dan Pil Pahit Demokrasi

Jakarta - Selesainya perhelatan demokrasi elektoral di DKI Jakarta tidak secara otomatis meredam gelombang perdebatan yang hadir setelahnya. Serangkaian aksi lanjutan masih menjadi headline banyak media massa di Tanah Air sampai hari ini.

Seolah pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sejatinya adalah kontestasi demokrasi sebagai sarana sirkulasi kepemimpinan publik, berubah menjadi gelanggang pertarungan antarkelompok masa. Ekstremnya, kelompok-kelompok ini berhadapan seraya menegasikan kemungkinan terjalinnya kepentingan bersama di antara mereka.

Pilkada DKI kemarin memang menyita sebagian besar perhatian dan energi bangsa. Sebagian pihak merasa, pilkada DKI adalah momentum penting penegasan identitas kelompok dalam ranah politik praktis. Di pihak lain, Pilkada DKI dilihat sebagai pertaruhan besar guna menghadapi ancaman runtuhnya fondasi kebangsaan.

Narasi kebhinekaan dan multikultiralisme terus direproduksi dalam berbagai wacana di pelbagai ruang publik. Akibatnya, polarisasi antarkutub pun terjadi: kelompok keagamaan vs kelompok kebhinekaan.

Secara politis, gelombang politik identitas yang terjadi di Jakarta diperkirakan akan sampai dan ikut mewarnai perhelatan pilkada serentak di banyak daerah lainnya, termasuk Pilgub Jabar 2018. Sebagai episentrum kekuasaan, resonansi yang dikirim Jakarta sudah barang tentu akan ditangkap sebagai sinyal politik oleh peserta pilkada di daerah.

Khusus di Jawa Barat, kecenderungan ini kian mungkin terjadi mengingat provinsi ini secara geografis dan sosiologis sangat dekat dengan Jakarta. Kendati karakteristik pemilihnya berbeda, pengalaman membuktikan, kapitalisasi isu agama sebagai bagian dari upaya bekerjanya politik identitas cukup berhasil menjadi alat guna menarik dan mengikat suara pemilih.

Pil Pahit Demokrasi

Pilkada sejatinya hadir sebagai intitusi demokrasi di aras lokal. Namun, dengan menguatnya politik identitas, pilkada bisa menjadi pil pahit bagi demokrasi. Kontradiksi ini lahir dari ruang yang dibuka dengan basis keterpilihan melalui suara terbanyak.

Di satu sisi, demokrasi dapat menjadi lahan subur bagi lahirnya partisipasi. Namun, di sisi lain demokrasi memiliki kerentanan dijadikan media dan jalan perubahan, bahkan bagi mereka yang tidak menghedaki adanya demokrasi. Di level ini, demokrasi pada akhirnya seolah sedang menggali kuburnya sendiri.

Politik identitas bermasalah bagi demokrasi setidaknya dilihat dari dua hal utama. Pertama, demokrasi lahir dan tumbuh dari prinsip kesetaraan dan rasionalitas publik. Politik identitas, di level ini berusaha menginterupsinya dengan menjadikan pilihan publik berjangkar pada ikatan primordial seperti kesamaan etnisitas, kesukuan dan agama.

Hal itu tidak bermasalah sejauh kualitas, kredibilitas dan rekam jejak calon menjadi pertimbangan lain. Namun, politik identitas akan bermasalah tatkala ikatan emosional jauh lebih dikedepankan dibanding alasan yang lebih rasional.

Kedua, politik identitas riskan untuk digiring menjadi praktik yang monolitik. Pemaksaan kehendak sebagai perwujudan truth claim dikhawatirkan akan menambah segresasi sosial di tengah masyarakat. Rajutan persatuan dan kesatuan bangsa pada titik ini tentu akan akan mendapati tantangan yang amat serius.

Sementara, dalam konteks konsolidasi demokrasi untuk sebuah negara-bangsa yang plural seperti Indonesia, kohesivitas sosial adalah salah satu syarat demokrasi substansial dapat tumbuh subur dan berkembang.

Kontribusi Media Sosial

Salah satu instrumen utama politik identitas adalah media sosial. Proses artikulasi dan agregasi kepentingan publik kini sudah mulai difasilitasi dalam berbagai perbincangan di grup-grup percakapan.

Penyebaran berbagai konten informasi secara tidak langsung ikut menyuburkan kampanye politik identitas. Seringkali, pesan yang hendak disampaikan bersembunyi di balik wacana soal ketidakadilan, diskriminasi, dan pemihakan pada golongan minoritas.

Berbagai narasi itu terus direproduksi dengan menyasar segmen pemilih emosional. Pada akhirnya, penggiringan opini dilakukan, tanpa ada upaya konfirmasi pada sumber utama.

Belajar dari banyak momentum politik sebelumnya, media sosial memang ampuh menjadi instrumen penggiringan wacana. Lalu, bagaimana dengan Jawa Barat yang secara kuantitas pemakai media sosial masih belum merata di semua daerah?

Kendati sebarannya masih terbatas di kota-kota besar, namun efek domino yang lahir dari ruang-ruang percakapan masyarakat komunal bisa ikut menjadi media penyebarannya. Hal ini tentu ditunjang dengan memaksimalkan bekerjanya mesin-mesin politik di lapangan.

Kendati bekerja secara parsial, mesin-mesin politik itu patut diwaspadai menjadi corong pengujar kebencian pada sebagian golongan.

Kita menghendaki Pilgub Jabar 2018 sebagai momentum yang dapat membawa provinsi ini pada kematangan berdemokrasi. Sebuah praktik sirkulasi kepemimpinan yang dapat menjadi contoh bagi wilayah lainnya di negeri ini. Praktik berdemokrasi provinsi terbesar yang sehat dan terbuka. Karena tugas kita bersama guna menjaga dan merawat Indonesia.

Nanang Suryana Peneliti Muda Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad


(mmu/mmu)