DetikNews
Selasa 23 Mei 2017, 15:10 WIB

Kolom

Holding BUMN dan Kekhawatiran Privatisasi

Alek Karci Kurniawan - detikNews
Holding BUMN dan Kekhawatiran Privatisasi MA Diminta Tolak Privatisasi Air (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Polemik pembentukan holding BUMN saat ini telah mendarat di meja hijau. PP No. 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas (yang menjadi payung hukum holding tersebut), menurut sejumlah kalangan, bertentangan dengan UU BUMN, UU PT dan UU Keuangan Negara.

Persoalannya, frasa "tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara" (yang terdapat pada Pasal 2A ayat (1) PP No. 72 Tahun 2016) dalam konteks penyertaaan modal negara pada BUMN atau PT kepada anak perusahaan BUMN, berpotensi menjadi legitimasi privatisasi BUMN. Benarkah demikian?

Privatisasi

Perihal privatisasi diatur dalam PP No. 33 Tahun 2005 tentang Tatacara Privatisasi Perusahaan Perseroan. Yang dimaksud dengan Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

Pemerintah dapat melakukan privatisasi setelah DPR memberikan persetujuan atas RAPBN yang di dalamnya terdapat target penerimaan negara dari hasil privatisasi. Rencana privatisasi selanjutnya dituangkan dalam program tahunan privatisasi yang pelaksanaannya dikonsultasikan kepada DPR.

PP No. 72 Tahun 2016 tidak mengatur mengenai privatisasi, melainkan tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN dan perseroan terbatas. Perlu dipahami, frasa penyertaan (dalam Pasal 2A PP No. 72 Tahun 2016) sangat berbeda dengan "pelepasan" maupun "penjualan" saham BUMN. Sehingga ketentuan privatisasi BUMN tetap mengacu pada PP No. 33 Tahun 2005, dalam artian dengan memintakan persetujuan DPR.

Penyertaan Modal

Penyertaan modal BUMN (holding) dari kekayaan Negara yang dipisahkan tetap dilakukan "secara langsung" melalui mekanisme APBN. Hal itu masih terdapat pada Pasal 1 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2016, dan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 1 ayat (1) UU BUMN.

Dalam UU Keuangan Negara tidak dijelaskan perihal penyertaan modal BUMN langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. UU Kekayaan Negara hanya menerangkan bahwa, perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat (lihat Pasal 1 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003).

Pasal 3 ayat (8) UU Keuangan Negara memang merumuskan bahwa penggunaan surplus penerimaan negara untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Ketentuan ini sebenarnya masih sejalan dengan PP No. 72 Tahun 2016, karena penyertaan modal untuk holding BUMN dalam peraturan ini ditentukan memakai mekanisme yang sama.

Jika pertanyaannya bagaimana status kepemilikan anak perusahaan BUMN, ketentuan dalam PP No. 72 Tahun 2016 menerangkan bahwa kepemilikan atas saham/modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas dicatat sebagai investasi jangka panjang sesuai dengan presentase kepemilikan Pemerintah pada BUMN atau Perseroan Terbatas. Dalam artian, kepemilikan saham negara tetap ada dalam anak perusahaan tersebut.

Beberapa alasan telah dirumuskan oleh Kementerian BUMN dalam pembentukan holding. Salah satu alasannya adalah untuk memperkuat dan memfasilitasi investasi modal BUMN melalui sinergi antara BUMN sejenis agar tidak selalu bergantung pada anggaran negara.

Selain itu, dana yang diperoleh akan disalurkan ke sektor produktif atau rill dengan efisien dan terintegrasi, sehingga bisa menjadi pendorong lokomotif ekonomi nasional untuk berpengaruh secara global (Pratomo dalam Does Creating A State-Owned Enterprises Holding Company Is The Right Thing To Do?, 2016).

Otonomi

BUMN perlu diberikan otonomi untuk menyelenggarakan kegiatan korporasi secara profesional. Perkenankanlah BUMN untuk menunjukkan daya saing dan daya cipta yang tinggi.

Kita dapat belajar banyak dari Singapura. Negeri yang awalnya tak punya apa-apa itu telah berubah menjadi kaya-raya sejak kelahiran perusahaan investment holding Temasek pada 1974. Sebuah perusahaan yang menjadi payung investasi bagi semua BUMN Singapura.

Berbekal dana Kementerian Keuangan 350 juta dollar Singapura, kurang dari dua dekade, modal itu telah tumbuh lebih dari 160 miliar dollar Singapura. Pada pertengahan 2000-an, seperti pernah dilaporkan Wall Street Journal, Temasek bahkan telah mengendalikan modal sebesar 200 miliar dollar AS.

Dengan kendali modal sebesar itu, Temasek bukan hanya mengelola semua BUMN raksasa Singapura; Development Bank of Singapore (DBS), Singapore Telecommunication, Chartered Semiconductor Manufacturing, Keppel Corp, NOL, SIA, Singapore Power, Singapore Technology Engineering, dan Smart Corp, melainkan juga mampu berekspansi, di samping ke negara-negara Asia, juga ke negara anggota OECD, seperti Finlandia, Jerman, Yunani, Australia, Austria, dan Kanada (Fachry Ali, 2015).

Pemimpin Singapura Lee Kwan Yew berhasil mewujudkan ambisinya sebagaimana dalam From Third World to First: Singapore Story 1965-2000 (2000), ia menyatakan ketakpercayaannya kepada sistem pasar bebas untuk mencapai rasa keadilan rakyat.

"Jika kinerja dan hasil ditentukan di pasar," ujarnya, "maka akan ada segelintir kecil menjadi pemenang besar dan beberapa menjadi pemenang menengah, serta sebagian besar menjadi pihak yang kalah." Karena itu, negara harus tampil sebagai "kekuatan pembagi kekayaan" dengan sebuah strategi yang disebutnya sebagai asset enhancement (peningkatan nilai ekonomis aset) sebelum dibagi kepada rakyat (Ibid.).

Seharusnya kita di Indonesia ini lebih baik khawatir pada kecenderungan politik yang menjadikan BUMN sebagai "sapi perah". Bukan zamannya lagi menggratifikasikan jabatan BUMN sebagai parcel para pihak yang memiliki kedekatan dengan pemerintah.

Sudah menjadi rahasia umum, yang kadang memuakkan juga, sejumlah politisi, akademisi, dan tim sukses presiden diangkat sebagai komisaris BUMN. Sedangkan mereka kebanyakan tidak mempunyai latar belakang kemampuan bisnis mumpuni. Maka wajar-wajar saja jika data menunjukkan, BUMN kita kepalang rugi saban tahun.

Alek Karci Kurniawan Analis Hukum Bisnis ECONACT Indonesia


(mmu/mmu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed