DetikNews
Jumat 19 Mei 2017, 15:56 WIB

Kolom

Melawan Hoax, Mencegah Perpecahan Bangsa

Toni Ervianto - detikNews
Melawan Hoax, Mencegah Perpecahan Bangsa Ilustrasi: thinkstock
Jakarta - Situasi kebangsaan, kenegaraan dan keberagaman kita saat ini benar-benar mendapatkan ujian yang sangat berat. Segregrasi atau kerenggangan hubungan sosial masih menganga karena banyak residu konflik yang belum terselesaikan.

Bahkan, beragam rumors, provokasi dan propaganda dari berbagai kalangan mewarnai situasi kebangsaan kita yang diakui atau tidak kadang dipotret oleh media massa secara tidak berimbang. Ditambah, "clometan" netizen di medsos banyak didominasi hoax dan sentimen anti-kebangsaan.

Oleh karena itu, semangat rekonsiliasi menemui titik pentingnya untuk mencegah ketegangan sosial, dan stimulus anti SARA tidak menjadi spiral masalah sosial yang bisa meluluhlantakkan negeri ini jika mewujud dalam konflik yang makin tak terkendali.

Langkah yang ditempuh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mengadakan pertemuan dengan delapan tokoh lintas agama di Istana Merdeka (16/5) adalah tepat. Presiden Jokowi memberi pernyataan agar tidak ada lagi saling menghujat atau berbagai gesekan.

"Jangan saling menghujat karena kita bersaudara, jangan saling jelekkan karena kita bersaudara, jangan saling fitnah karena kita bersaudara, jangan saling menolak karena kita bersaudara, jangan saling mendemo, habis energi kita untuk hal-hal seperti itu, karena kita bersaudara," tutur Jokowi.

Pertemuan tersebut menyepakati bahwa Jokowi dan para tokoh lintas agama tidak ingin ada perpecahan bangsa yang berdasarkan agama. Dia berharap semua pihak sama-sama menjaga persatuan.

Hentikan Gesekan

Imbauan Presiden Jokowi agar semua pihak menghentikan 'gesekan' sungguh tepat, sebab tindakan saling menghujat bisa berdampak negatif bagi bangsa Indonesia. Apalagi saat ini, ada tendensi kebebasan berdemokrasi di Indonesia sudah dinilai kebablasan, sehingga mengancam demokrasi itu sendiri.

Hal itu dipicu karena akhir-akhir ini hak warga negara untuk mengekspresikan aspirasi politiknya, khususnya yang disalurkan melalui medsos sudah menabrak, atau tidak memperhatikan koridor utama, yakni agar aspirasi itu tidak merusak NKRI serta mengganggu persatuan dan kesatuan.

Spiral ketegangan sosial tersebut sudah mulai memercik akhir-akhir ini, seperti "ancaman" beberapa kelompok kepentingan terkait aspirasi "Minahasa Merdeka"; serta aksi-aksi negatif sebagai ekses menguatnya politik identitas.

Misalnya, penolakan Fahri Hamzah di Manado, penolakan kedatangan pimpinan FPI di Kalimantan Barat, penolakan kedatangan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis MH di Banda Aceh, penolakan eksistensi FPI di Semarang, dan peristiwa lainnya di Papua serta beberapa daerah lainnya.

Literasi Medsos

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie menggarisbawahi pentingnya pernyataan Presiden Jokowi yang meminta semua pihak untuk mengakhiri gesekan. Jimly pun meminta agar seluruh warga negara merajut kerukunan, salah satunya dengan bijaksana dalam menggunakan media sosial.

"Masyarakat sudah capek, masing-masing larut dalam kebencian. Ini semua orang harus menyadari karena kebebasan medsos ini menambah suasana itu jadi tidak terkendali," ujar Jimly dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (16/5).

Dengan adanya media sosial, menurutnya, pembahasan isu-isu yang seharusnya dibicarakan pada ranah privat, gampang tersebar. Dampaknya pun ada banyak ujaran kebencian merajalela dan sebagian menjadi provokasi.

"Maka kita harus hati-hati dengan medsos. Bahwa kita jangan menyebar kebencian. Kadang-kadang kita berpendapat seolah-olah yang lain salah, kita sendiri yang benar. Begitu diungkap ke medsos itu nyebar, nambah panas sebelah sana. Ini harus disadari semua orang," tuturnya.

Jimly juga meminta kepada seluruh pejabat untuk bisa menjaga wibawanya. Dalam hal ini ini terkait penyampaian pendapat melalui berbagai sarana, termasuk media sosial. Pejabat diminta untuk tidak berbicara atas kepentingan pribadi atau kelompok sebab pada hakikatnya, pejabat merupakan pelayan bagi semua warga.

Sikap dan pernyataan sebagian pejabat dinilai Jimly menambah suasana menjadi saling benci. Hal tersebut juga disebutnya menjadi bagian dari pengelompokan pihak-pihak tertentu, yang akhirnya sampai pada arus bawah.

Literasi dan kehati-hatian dalam menggunakan medsos memang perlu diintensifkan sosialisasinya oleh semua stakeholders, terutama pemerintah, karena medsos sangat berpotensi menjadi penyelundup demokrasi.

Tanpa Risiko

Mengacu kepada pendapat Graham Jones (Psikolog Internet), agresivitas dan kekasaran di dunia maya antara lain karena anomalitas yang bersuara keras tanpa ada risiko langsung.

Sedangkan, Jhon Suller Martin (2013) menyebutkan adanya enam hal yang mengubah perilaku pengguna internet. Yaitu, disassosiative anonymity (anda tidak tahu saya), invisibility (anda tidak bisa melihat), asynchronicity (urusan nanti saja), solipsistic introjection (semua ada di kepala, tidak ada orang lain), dissosiative imagination (bukan dunia nyata, hanya permainan), dan minimalizing authority (tidak ada otoritas lebih, semua setara).

Gamble, Teri, dan Michael dalam Communication Works mengingatkan bahwa dalam media sosial pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun langsung ke banyak orang; pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu gatekeeper; pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya; dan, penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.

Sebagaimana dikatakan Lisa Buyer, media sosial sebagai bentuk hubungan masyarakat (PR) memang yang paling transparan, menarik dan interaktif saat ini. Pada akhirnya, seperti ditekankan Anthony Mayfield media sosial adalah tentang menjadi manusia; orang biasa yang berbagi ide, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, pemikiran, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan dan membangun sebuah komunitas.

Alat Provokasi

Di tengah-tengah kebebasan berdemokrasi selama ini, medsos banyak dimainkan oleh berbagai kelompok kepentingan sebagai alat untuk memprovokasi atau mempropaganda, dan sedikit yang menggunakannya untuk edukasi positif ataupun mengembangkan bisnis. Oleh karena itu, medsos berpeluang menjadi penyelundup demokrasi di era kebebasan berekspresi dan berdemokrasi yang belum bijaksana.

Medsos akhirnya juga dapat menawarkan euthanasia atau "suntik mati" kepada keutuhan dan integrasi NKRI ke depan, jika maraknya hoax, politik identitas dan semangat anti kebangsaan gagal dideteksi dan dicegah secara dini melalui pendekatan yang komprehensif. Mula dari routine cyber patrol, literasi medsos, atau pendekatan persuasif dengan berbagai komunitas medsos, dan menyempurnakan regulasinya.

Toni Ervianto alumnus pasca sarjana Universitas Indonesia
(mmu/mmu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed