DetikNews
Kamis 13 Apr 2017, 12:40 WIB

Kolom

Menakar Makar

Arif Budi Rahman - detikNews
Menakar Makar Foto: Arif Budi Rahman/ilustrasi: Edi Wahyono
Jakarta - Minggu-minggu terakhir ini kita disuguhi sajian yang sudah lama hilang dari buku sejarah. Pun di catatan harian para ilmuwan: makar. Ketertarikan kaum cendekia pada studi tentang makar telah beberapa warsa sirna. Lantaran, sudah tidak lagi cukup energi, atau data yang tidak memadai.

Walau ada beberapa yang coba menjaga agar istilah makar atau kudeta atau revolusi atau kontra-aksi atau yang lain lagi tidak mati, tetap saja kosa kata ini semakin usang dan mulai ditinggalkan. Sebagaimana sistem transportasi yang reyot, atau tidak mengadopsi sistem aplikasi.

Ketika serta merta kosa kata itu muncul (lagi), dan ngejogrok di beberapa kolom media pagi, tiba tiba saya ingat sebuah argumentasi. Kudeta ada karena ketiadaan sumber daya. Daya memakmurkan mereka yang kelaparan, kepapaan. Ini terkait situasi ekonomi. Karena perut tidak bisa menanti. Semakin berat keluhan semakin hebat plot pemberontakan. Begitulah kesepakatan tercipta bagi kaum papa.

Kemajuan ekonomi menihilkan peluang instabilisasi. Memang, menurut sebuah studi makar berpeluang terjadi dua puluh satu kali lebih tinggi di negara berkembang-terbelakang. Tapi, itu pun bukan tanpa syak wasangka. Karena ada pula yang berkeyakinan beda: makar adalah kekurang-intiman hubungan antara sipil dan militer.

Sesungguhnya makar alergi pada demokrasi. Pemimpin negeri yang sahih terpilih lantaran kehendak merdeka segenap rakyat, akan sangat ditakuti oleh para pemantik onar. Kalau lantas makar sekonyong-konyong hadir, apa kira-kira yang ada di benak Anda? Makar bukan tanpa musabab. Paling kentara adalah sebagaimana disinggung tadi, urusan seputar perut. Kemudian terkait peluang, dan budaya makar itu sendiri, istilahnya coup trap.

Indonesia, Filipina dan Thailand memiliki sejarah intervensi militer di dalam birokrasi. Tapi, makar bukan perkara sepele. Ia perlu direncanakan sempurna, dilaksanakan segera, dan dijaga seksama. Itulah kenapa dalam kata kudeta biasanya tak lepas dari peran militer di sana. Kudeta tanpa perangkat aparat mungkin rencana mengawang. Paling top sekedar kerusuhan.

Saat rencana, kesuksesan sebuah makar wajib diperhitungkan masak benar. Ini dilakukan secara sempurna misalnya melibatkan mereka yang berpangkat tinggi akan lebih beroleh sukses daripada hanya bekerja sama dengan opsir yunior atawa pensiunan. Di sini, keyakinan mutlak bahwa makar akan berakhir gemilang harus menjadi ikatan emosi tertinggi.

Keraguan tidak boleh hadir walau seinci. Karena keraguan berarti mati. Tak ayal, karena jeri, makar yang terjadi di Bolivia (1971), Uni Soviet (1991), Ekuador (2000) dan Venezuale (2002) berakhir sepi. Kegagalan yang selalu diratapi.

Menakar MakarIlustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Dalam tahap aksi, Luttwak dalam bukunya Coup d 'etat: A Practical Handbook menekankan pentingnya kerahasiaan, kecepatan, dan kemampuan teknik memadai. Koordinasi merupakan kunci. Unjuk rasa masif bisa digunakan untuk ajang memfasilitasi koordinasi. Demonstrasi besar kadang berujung pada upaya makar seperti yang terjadi di Thailand (2006) dan Mesir (2013). Barangkali hal ini yang memantik kemunculan kosa kata yang hampir mati tadi, ibarat zombi bangkit kembali.

Demo besar berseri beberapa waktu terakhir ini adalah uji nyali. Rapat akbar bisa menjadi batu ujian efektivitas kepemimpinan sebuah pemerintahan. Bagaimana ia mengelola konsesi kekuasaanya dan meredam peluang makar. Begitulah, mega demonstrasi bisa menjadi sinyal ausnya legitimasi.

Terakhir adalah konsolidasi. Ini termasuk kemampuan mengontrol dan memanipulasi informasi. Itulah sebabnya, stasiun TV dan radio acap jua menjadi target operasi. Bukan semata gedung parlemen, misalnya. Tanda-tanya berikutnya, mungkinkah warga sipil (baca: elite politik) atau milisi memiliki semua kelihaian ini? Jawabnya, barangkali. Mungkin saja, warga sipil bisa jadi coup plotter, menginisiasi makar menghadirkan reka-reka, lantaran ketidakmampuan bersaing menduduki kursi kekuasaan secara fair, melalui fragmen sistem demokrasi.

Tapi, tetap harus ada itu tadi, dukungan militer dengan perangkat memadai. Tentunya upaya minimalisasi potensi makar tidak absen dalam buku agenda saban penguasa. Seorang pemegang tampuk kekuasaan tentu menyimpan aneka cara meredam peluang terjadi kegentingan yang memicu revolusi.

Strategi paling jamak adalah distribusi potensi. Maksudnya, membagi kekuatan ke berbagai lini sehingga terjadi saling kompetisi. Bisa mempersenjatai polisi, membentuk milisi atau bribery alias menyuap para petinggi militer agar melupakan ambisi.

Ada berbagai cara lain lagi yakni mempersenjatai sayap militer (pengawal presiden) yang bertanggung jawab langsung pada sang presiden. Saddam Husein dan Hugo Chaves memilih cara ini. Atau, merekrut pasukan pengawal presiden berdasar ikatan etnis sang penguasa sebagaimana terjadi di Kenya dan Korea Utara.

Tak urung, makar selalu menyisakan luka menganga. Pablo Leighton dan Fernando Lopez, dalam bukunya guna memperingati kudeta di Uruguay dan Chili yang terjadi dua generasi silam, melukiskannya sebagai 40 tahun yang sia-sia. Supremasi hukum belum mampu tegak kembali. Perlu waktu beberapa dekade untuk mengembalikan kekuasaan sipil serta konstitusi. Juga tidak ada yang lupa dan tidaklah perlu menyebut lagi apa yang pernah terjadi di sini pada 1965 silam.

Makar menyisakan bejibun tanda tanya. Terlebih lagi kini, semakin sedikit bukti tersaji bahwa makar akan berbuah kesuksesan, kemakmuran. Jadi, (masih) mungkinkah orang (sipil) melakukan makar? Apa yang ada di benak Anda?

Arif Budi Rahman Peneliti Kebijakan Publik, Mahasiswa Doktoral di Curtin University, Australia Barat
(mmu/mmu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed