DetikNews
Selasa 11 April 2017, 16:02 WIB

Kolom

Novel, Teror dan Serangan Balik Koruptor

Hariman Satria - detikNews
Novel, Teror dan Serangan Balik Koruptor Foto: Tim Infografis detikcom
Jakarta - Hari ini kita dikejutkan oleh kekerasan fisik yang dialami Novel Baswedan (NB), sang penyidik senior nan berpengalaman di KPK. Semua media arus utama mengabarkan bahwa serangan tersebut terjadi ketika NB dalam perjalanan pulang menuju kediamannya usai Salat Subuh di Masjid Al Iksan, Jakarta Utara. Dalam proses itu, ada dua orang yang menghampirinya dan menyiramkan air keras ke wajahnya.

NB memang relatif tidak menderita luka serius, sebagaimana layaknya korban serangan air keras pada umumnya. Namun, mengapa ia menjadi sasaran teror yang biadab itu? Apakah teror tersebut berkorelasi dengan status dan pekerjaan NB di KPK? Bagaimana pemerintah seharusnya menyikapi masalah ini?

Serangan Balik Koruptor

Bila ditarik ke belakang, upaya pelemahan terhadap KPK pada dasarnya telah berulang dilakukan. Salah satunya dengan mengamputasi pegawai, penyidik dan pimpinan KPK. Tujuannya agar pemeberantasan korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Khusus kepada NB, ia telah berulang menjadi sasaran teror, intimidasi dan kriminalisasi.

Masih hangat dalam ingatan kita, ketika NB menyidik kasus korupsi di Korps Lalu Lintas Polri yang melibatkan Irjen Djoko Susilo. Pasca menangkap Kaorlantas Polri itu, NB menjadi sasaran kriminialsasi. Ia dituduh melakukan penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet yang menyebabkan kematian. Dalam perjalanannya, kejaksaan agung menghentikan proses hukum kepada NB dengan dalih telah kadaluwarsa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 78 KUHP.

Selain kriminalisasi, NB juga menjadi sasaran kekerasan dan intimidasi. Pada saat menangkap Bupati Buol, Amran Batalipu pada 2012, sepeda motor yang dikendarai NB ditabrak secara sengaja oleh mobil pendukung Amran. Di waktu yang lain, sekitar pertengahan 2016, dalam perjalanan ke KPK, NB diseruduk mobil orang yang tak dikenal, hingga ia terlempar dari motornya.

Serangkaian kriminalisasi, teror dan intimidasi kepada NB sesungguhnya bukanlah hal baru. Ini adalah koruptor fightback alias serangan balik koruptor. Tidak bisa dipungkiri sosok NB yang berintegritas dan berdedikasi pada pekerjaannya menjadi ancaman nyata bagi koruptor. NB tidak mengenal kompromi saat bertugas, sehingga koruptor kelimpungan menghadapinya. Untuk itu digunakanlah cara-cara kotor dan licik untuk menghadapinya.

Saat ini NB sedang mengusut korupsi KTP Elektronik. Karena itu tidak dapat dinafikan, bahwa intimidasi dan kekerasan fisik yang dialaminya hari ini berhubungan dengan penyidikan kasus tersebut. Tegasnya, ada maling-maling berdasi yang terlibat dalam kasus korupsi KTP Elektronik yang terusik dan terancam eksistensinya sehingga mereka menggunakan cara yang sama sekali tidak beradab; hendak melenyapkan NB. Dengan kata lain, kekerasan fisik yang dialami NB berkelindan dengan pengungkapan kasus korupsi di KPK seperti korupsi KTP Elektronik.

Tindak Pidana

Kekerasan fisik yang dilakukan terhadap NB sudah sangat jelas adalah tindak pidana. Selain itu, perbuatan para pelaku kelihatanya telah dipersiapkan, direncanakan dengan rapi. Sebab NB dibuntuti sejak ia keluar dari masjid. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan para pelaku memiliki dua dimensi penting.

Pertama, tindak pidana umum. Dalam hal ini para pelaku melakukan pengeroyokan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP. Artinya, mereka secara sengaja di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat. Selain pengeroyokan, para pelaku juga dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Kedua, berhubungan dengan tindak pidana khusus. Hal ini bertalian erat dengan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh NB. Artinya, penyidik Polri seharusnya menginvestigasi lebih jauh apakah kekerasan yang dialami oleh NB berhubungan dengan pekerjaannya atau tidak.

Bila berhubungan maka para pelaku telah melanggar Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka telah dengan sengaja, mencegah, menghalang-halangi atau hendak menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara korupsi. Dengan kata lain telah terjadi obstruction of justice atau perbuatan menghalang-halangi proses peradilan korupsi.

Hal semacam itu jauh-jauh hari telah diatur dalam Article 25 United Nation Convention Against Corruption 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Anti Korupsi (UNCAC). Karena itu, penting bagi pihak Polri untuk mengusut sampai ke akar-akarnya kekerasan fisik kepada NB. Bukan sekedar menemukan pelakunya, tapi juga memastikan siapa aktor intelektual di balik serangan tersebut. Selain itu harus diketahui motif di balik serangan. Semua itu hanya dapat terlaksana bila pihak kepolisian bekerja secara profesional dan akuntabel.

Tanggung Jawab Pemerintah

Berkaca pada kekerasan fisik dan intimidasi kepada NB, Presiden Jokowi perlu mengambil sikap tegas. Selain memerintahkan Kapolri beserta jajarannya agar bekerja intensif dan sungguh-sungguh untuk mengungkap tabir kasus ini, Presiden juga dapat membentuk Tim Pencari Fakta (TPF).

Bayangan saya, TPF tersebut adalah suatu tim independen yang diisi oleh orang-orang yang berintegritas, memiliki dedikasi, empati dan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Mereka bisa berasal dari akademisi, pegiat antikorupsi semacam ICW, agamawan, bisa juga budayawan yang bekerja sama dengan pihak kepolisian.

Melalui TPF, kita berharap pengungkapan kasusnya benar-benar tuntas. Dapat diketahui rekam jejak pelaku, motivasi, dan yang terpenting adalah aktor intelektualnya. Bila hal ini tidak dituntaskan maka bukan tidak mungkin akan terjadi kekerasan yang serupa kepada penyidik KPK yang lain, bahkan kepada pimpinan KPK.

Sebagai penutup saya menyarankan agar pimpinan KPK membuat kebijakan penting bertalian dengan sistem pengamanan pegawai KPK khususnya penyidik yang sedang mengusut kasus korupsi yang memiliki risiko tinggi. Sebab, mereka yang bekerja di KPK, jiwa dan raganya selalu dalam ancaman koruptor. Karenanya sistem pengamanan harus disiapkan dan diberlakukan secara maksimal.

Hariman Satria kandidat Doktor Ilmu Hukum UGM dan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
(mmu/mmu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed