DetikNews
2017/03/15 17:10:08 WIB

Kolom

Mengantisipasi Gelombang Populisme Barat

M Prayoga Permana - detikNews
Halaman 1 dari 2
Mengantisipasi Gelombang Populisme Barat Foto: M Prayoga Permana (Dokumentasi pribadi)
Groningen - Negeri Belanda melaksanakan Pemilu parlemen yang nantinya akan membentuk pemerintahan baru. Dengan menguatnya gelombang populisme di Barat, Pemilu ini akan beresonansi hingga menembus batas negara.

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte dalam pernyataannya pada Senin lalu di Erasmus University, Rotterdam menegaskan tentang adanya potensi efek domino di Eropa. Pemilu parlemen Belanda adalah babak perempat final dalam pertandingan melawan populisme Eropa.

Belanda, kendatipun lebih kecil dibanding negara tetangganya, akan menjadi pintu gerbang bagi efek domino populisme Eropa pasca terjadinya Brexit di Inggris. Efek ini diprediksi berlanjut dalam Pemilu Prancis di babak semifinal dan Jerman di final. Pemilu di 3 negara ini adalah barometer penting dan sangat menentukan keberlanjutan Uni Eropa.

Populisme Barat: Faktor Ekonomi, Imigrasi dan Isu Identitas

Tidak ada satu definisi baku yang dapat memaknai berbagai bentuk populisme. Mudde (2004) menyebutnya sebagai ideologi yang mengkontraskan rakyat dengan elite yang korup. Judis (2016) dalam buku the Populist Explosion secara singkat memaknainya sebagai gerakan politik anti-kemapanan terhadap globalisasi, imigrasi dan perdagangan bebas yang disokong oleh rezim berkuasa.

Gelombang populisme pasca berakhirnya perang dingin diawali dengan kemunculan pemimpin sosialis Amerika Latin seperti Hugo Chavez dan Evo Morales. Namun, krisis finansial di Eropa dan Amerika membalikkan keadaan. Populisme kemudian tumbuh sumbur di Eropa dan Amerika.

Mengapa populisme saat ini tumbuh di Barat? Fareed Zakaria (2016) dalam majalah Foreign Affairs menyebut faktor ekonomi menjadi variabel utama tumbuhnya populisme. Meskipun berpendapatan tinggi, ekonomi Eropa dan Amerika mengalami stagnansi dalam dekade terakhir. Negara-negara Eropa tumbuh sangat lambat dan menanggung beban hutang yang tidak sedikit.

Tidak hanya itu, pembiayaan negara pun semakin berat karena tidak ditopang oleh struktur demografi yang menjanjikan. Rasio ketergantungan penduduk berusia lanjut begitu tinggi terhadap usia produktif sehingga menambah beban ekonomi.

Faktor penting lainnya adalah isu imigrasi. Satu hal yang perlu ditekankan disini adalah kecepatan arus imigrasi yang memicu kegelisahan. Data dalam artikel tersebut menunjukkan, Eropa telah menerima imigran sebanyak 76 juta sedangkan negara maju lainnya seperti Jepang hanya menerima 10 juta. Permasalahan mengemuka ketika arus dahsyat imigrasi tidak disertai kapasitas pengaman sosial dan integrasi yang memadai.

Isu stagnansi ekonomi dan imigrasi kemudian diakomodasi oleh para politisi dengan pendekatan post-truth politics. Tak jarang dalam kampanye, politisi menggunakan statistik palsu untuk menakut-nakuti pemilih. Isu tersebut kemudian disebarkan kembali dalam berbagai tautan media sosial.

Post-truth politics tergambar nyata dalam kampanye Brexit tahun lalu. Dalam sebuah diskusi dengan Prof Philip McCann, guru besar ekonomi di University of Groningen, terkuak bahwa kantong-kantong pendukung Brexit justru adalah daerah yang paling bergantung pada relasi ekonomi dengan Uni Eropa. Politisi populis memutarbalikkan fakta ini. Mereka dengan lantang menyuarakan bahwa perdagangan dengan Uni Eropa selama ini membuat industri lokal mendekati ajal, dan mereka tidak bergantung sama sekali dengan Uni Eropa.

Isu yang tak kalah penting adalah keretakan dalam proses integrasi ekonomi Uni Eropa. Joseph Stiglitz dalam bukunya The Euro (2016) membuka tabir bahwa proyek penyatuan mata uang Eropa bermasalah secara fundamental. Akibatnya, jurang melebar antara negara kaya di Eropa Barat dan negara yang terdampak krisis. Fakta seperti ini sering dimanfaatkan oleh pemimpin politik populis untuk menumbuhkan sikap antagonis terhadap Uni Eropa.

Hanya saja, benih populisme tidak melulu berkutat pada isu ekonomi. Ada irisan antara isu imigrasi dan identitas yang mempertajam perlawanan. Arus imigrasi yang begitu kuat dianggap berpotensi menjadi ancaman bagi identitas oleh masyarakat barat.

Bagi pendukung partai populis misalnya, penting bagi mereka untuk tidak mentoleransi pendatang yang tidak dapat mentoleransi berbagai bentuk toleransi yang mereka jaga selama ini. Sebut saja misalnya sekularisme, supremasi kebebasan individu dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Pemilu adalah medium untuk memperjuangkan aspirasi politik tersebut.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed