DetikNews
Selasa 07 Mar 2017, 15:35 WIB

Kolom

MK dan Pemaknaan Batas Pengajuan Permohonan Hasil Penghitungan Suara

Jimmy Z Usfunan - detikNews
MK dan Pemaknaan Batas Pengajuan Permohonan Hasil Penghitungan Suara Foto: dok pri
Jakarta - Perdebatan antara keadilan substantif dan keadilan formal, selalu menghiasi media, saat momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilangsungkan. Dimulai dari ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Ketentuan ini menentukan rasio selisih suara pemilihan kepala daerah sebagai syarat utama untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan rentangan rasio 0,5% s/d 2% dari total suara yang sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Akibatnya, terdapat 2 pandangan terhadap apa yang harus dilakukan oleh MK dalam menangani sengketa Pilkada. Pertama, dengan anggapan MK sebagai lembaga pengawal konstitusi yang harus selalu menjaga nilai luhur konstitusi sekalipun ia sedang menjalani perintah undang-undang. Sehingga tidak harus mutlak untuk tunduk pada pembatasan Pasal 158, mengingat adanya problem inkonstitusional di dalamnya.

Kedua, pandangan yang menganggap bahwa MK harus tunduk penuh pada perintah Pasal 158 tersebut. Sebelum menarik kesimpulan dari kedua pandangan ini, izinkan penulis untuk memberikan refleksi secara komprehensif.

Kedaulatan Rakyat

Pasca amandemen UUD 1945, terdapat penguatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Dikatakan demikian, karena aktualisasi penjaminan terhadap prinsip ini semakin banyak dilakukan oleh rakyat itu sendiri, salah satunya hak memilih secara langsung dalam pemilihan umum.

Bergulirnya mekanisme ini, menunjukkan negara semakin mengakui, menghormati dan menjamin hak-hak individu yang melekat dalam posisinya sebagai warga negara. Atas dasar itu, negara melalui kelembagaannya harus menjaga agar tidak seorang pun merampas atau membatasi hak-hak yang telah dijamin secara konstitusional. Dengan demikian, cerminan makna "demokratis" dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dapat dipahami dalam pengertian ini.

Menindaklanjuti konsep demokratis tersebut, maka berbagai undang-undang yang mengatur tentang Pilkada, mencoba mengunci peluang tergerusnya nilai demokratis itu. Termasuk dalam pengaturan sanksi dan penyelesaian hukum terhadap ragam persoalan praktek Pilkada.

Sengketa dalam Pilkada

Undang-Undang Pilkada mengatur ada 3 rezim hukum dalam menangani masalah sengketa Pilkada:

Pertama, rezim hukum pidana yang menyelesaikan tindak pidana pemilihan, merupakan kompetensi dari peradilan umum.

Kedua, sengketa tata usaha negara yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan (beschicking) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Ketiga, perselisihan hasil pemilihan yang saat ini menjadi domain MK.

Pada tindak pidana pembebanan sanksi ditujukan kepada:

(1) seseorang, yang memalsukan identitas atau surat suara, merusak sistem informasi penghitungan suara, menghilangkan hak pilih orang lain;
(2) calon, dalam melibatkan pejabat negara/daerah, mengundurkan diri, serta memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih;
(3) tim kampanye, memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih;
(4) partai politik, yang menarik dukungan ketika pilkada masih berlangsung;
(5) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan, tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan, serta KPU tidak menetapkan pemungutan suara ulang.

UU No. 10 Tahun 2016 juga mengatur dengan memperberat sanksi hukum terhadap calon apabila terbukti memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih. Tindak pidana ini diakui sebagai bentuk pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebagaimana dalam Pasal 73 dan Pasal 135A ayat (1) yang berimplikasi pada pembatalan calon.

Berdasarkan hal tersebut dapat diidentifikasi terdapat tindak pidana yang hanya dikenakan kepada pelaku dan adapula yang juga dikenakan calon dalam bentuk anulir.

Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Ketiga kata ini dijelaskan dalam bagian Penjelasan Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016, sebagai berikut:

Kata "terstruktur" diartikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Kemudian "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Sedangkan yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 memberikan pemahaman bahwa pelanggaran Pilkada yang bersifat TSM akan mempengaruhi jumlah perolehan suara dari calon tersebut. Sehingga pembentuk undang-undang menganggap diperlukan pembatalan calon, demi penyelamatan demokrasi.

Sejauh ini TSM hanya baru ditujukan kepada pelanggaran terhadap Pasal 73 ayat (1) yang menentukan Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Secara letterlijk (makna teks) tidak terdapat suatu tindakan yang dapat dikategorikan TSM, diluar pasal tersebut meskipun dilakukan oknum KPU Daerah, Bawaslu Daerah dalam melakukan tindakan pelanggaran hukum dalam Pilkada, seperti membiarkan adanya money politic, atau keterlibatan dalam tindakan pidana yang dapat membuat selisih suara menjadi jauh. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan hukum positif menjadi kosong dan tidak memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Kelemahan dari Undang-Undang Pilkada ini seyogyanya bisa dihentikan ketika kekuasaan peradilan dalam hal ini MK diberi ruang dalam menggunakan kebijaksanaan hakim (judicial discretion) dalam memasuki wilayah "abu-abu" di mana hukum formal tidak bisa menjangkau atau menghadirkan nilai keadilan. Atas dasar itu, kondisi demikian menjadikan MK tidak hanya mengkalkulasi perolehan suara semata. Akan tetapi, situasi berubah ketika ruang kebebasan hakim untuk menguji konstitusionalitas dari suatu Pilkada itu, dibatasi oleh undang-undang.

Pemaknaan Pembatasan Permohonan Pilkada

Dengan adanya pembatasan rentangan rasio 0,5% s/d 2% dari total suara yang sah hasil penghitungan suara, memunculkan pemahaman bahwa Undang-Undang seolah-olah mengamini adanya tindakan TSM di luar Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016.

Ke depan, praktik semacam ini akan makin laris, mengingat pilkada dilakukan secara serentak, yang kemungkinan besar lebih sulit pengawasannya terhadap netralitas dari penyelenggara pemilu di daerah.

Sampai saat ini, negara belum memberikan solusi dalam menyelesaikan persoalan yang merenggut hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Seharusnya, MK mengedepankan prinsip Analogische wetstoepassing, yaitu dengan memperluas penerapan suatu pasal undang-undang, secara khusus dalam mengisi kekosongan hukum itu dan memaknai ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) tersebut dengan membuka keran pengecualian terjadinya pelanggaran TSM.

Dengan memberikan kesempatan dalam pengajuan permohonan penghitungan suara diluar rentangan rasio yang dikehendaki Undang-Undang Pilkada, selama ada keterlibatan dari penyelenggara Pemilu dalam melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif. Langkah ini merupakan solusi dalam menjaga nilai demokratis dan keluhuran dari prinsip kedaulatan rakyat tersebut.

*) Dr Jimmy Z Usfunan, SH,MH, Penulis, Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
*) Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis, bukan merupakan pandangan pribadi detikcom.
(nwk/nwk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed