Hari Buruh
2017/02/09 12:20:02 WIB

Kolom

Ditunggu, UU Penyadapan yang Komprehensif

Rafiuddin D Soaedy - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ditunggu, UU Penyadapan yang Komprehensif Foto: Rafiuddin D Soaedy (Dokumentasi Pribadi)
Jakarta - Konferensi pers Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Wisma Proklamasi (1/2/2017) membuat heboh. Pasalnya, SBY mengungkapkan dugaan bahwa telepon seluler (ponsel) pribadinya disadap. Ia pun meminta agar Presiden Jokowi memberikan penjelasan.

Dugaan penyadapan mantan orang nomor satu di Indonesia itu pun sontak menuai respons dari berbagai kalangan. Di kalangan DPR, misalnya, Fraksi Partai Demokrat menggalang dukungan untuk menggunakan hak angket. Banyak yang menganggap usulan penggunaan hak angket itu berlebihan mengingat penyadapan terhadap ponsel SBY itu baru sebatas dugaan. Bahkan, sekalipun penyadapan itu benar terjadi, belum tentu hal itu dilakukan oleh pemerintah.

Ihwal dugaan penyadapan ponsel SBY itu bermula dari ruang pengadilan yang menyidangkan perkara penistaan angama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama pada tanggal 31 Januari 2017. Pihak Basuki menganggap KH Ma'ruf Amin yang didatangkan sebagai saksi telah berbohong karena tidak mengakui percakapan teleponnya dengan SBY pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 Pukul 10.16 WIB, padahal ada bukti yang membenarkan percakapan itu.

Soal adanya bukti percakapan telepon itulah kemudian yang membuat SBY merasa ponselnya telah disadap. Meskipun Basuki menjelaskan bahwa bukti yang dimaksudnya adalah berita salah satu media online tanggal 7 Oktober 2016, namun spekulasi mengenai penyadapan terhadap ponsel SBY tidak surut. Apalagi jika dicek ke media online yang disebutkan Basuki ternyata pemberitaannya tidak sampai detil mengungkap jam dan menit peristiwa dimulainya percakapan telepon SBY dan KH Ma'ruf Amin.

Salah Apa Orang Disadap?

"Salah apa saya disadap?" keluh SBY dalam konferensi persnya (Detik.com, 1/2/2017). Di balik pertanyaan itu terselip konotasi bahwa hanya orang yang bersalah boleh disadap. Dan memang secara hukum penyadapan tidak boleh dilakukan sembarangan. Ada aturan dan prosedur yang harus dipatuhi.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, penyadapan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum dan keselamatan negara. Dalam hal ini, beberapa institusi yang diberi kewenangan melakukan penyadapan hanya Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Intelejen Negara (BIN).

Pasal 31 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur secara umum bahwa penyadapan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang mendapat kewenangan dari undang-undang. Persoalannya, permintaan (penyadapan itu ditujukan) kepada siapa? Jawabannya terdapat dalam UU Terorisme, UU Narkotika, dan UU Intelejen Negara.

Dalam Pasal 31 ayat (2) UU Terorisme diatur secara khusus bahwa penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. Begitu juga dalam Pasal 77 ayat (2) UU Narkotika ditegaskan bahwa penyadapan hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari Ketua Pengadilan. Selanjutnya, dalam Pasal 32 ayat (1) UU Intelejen Negara dinyatakan bahwa penyadapan terhadap sasaran dengan bukti awal yang cukup dilakukan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam UU KPK tidak diatur keharusan mendapat perintah atau izin dari pengadilan.

Artinya, selain KPK, lembaga-lembaga yang diberi kewenangan menyadap tersebut harus meminta dan mendapat izin dari pengadilan bila hendak melakukan penyadapan. Pengecualian dalam keadaan khusus diberikan kepada BIN. Dalam hal sasaran terindikasi mengancam kepentingan dan keselamatan negara, menurut Pasal 32 ayat (2) UU Intelejen Negara, penyadapan dapat dilakukan atas perintah Kepala BIN dalam durasi paling lama enam bulan. Pengecualian bersyarat berikutnya diberikan kepada BNN. Pasal 78 UU Narkotika membolehkan BNN menyadap tanpa izin pengadilan ketika dalam keadaan mendesak, namun dalam waktu paling lama 24 jam permintaan izin tetap harus disampaikan ke pengadilan.

Pengecualian untuk KPK tidak hanya terkait dengan kewajiban mendapat izin dari pengadilan, tetapi juga dalam hal derajat keyakinan akan terjadinya kejahatan. Dalam Pasal 31 ayat (1) UU Terorisme, Pasal 75 huruf i UU Narkotika, dan Pasal 32 ayat (1) UU Intelejen Negara diatur mengenai syarat adanya bukti awal yang cukup. Sedangkan dalam UU KPK tidak ada pengaturan mengenai adanya bukti awal.

Dengan demikian, bila alat komunikasi seseorang disadap, kemungkinannya hanya ada empat. Pertama, ia seorang terduga teroris yang sudah layak dijadikan tersangka. Kedua, ia seorang terduga penjahat narkoba yang sudah pantas dijadikan tersangka. Ketiga, ia seseorang yang potensial melakukan korupsi. Keempat, ada indikasi bahwa ia terlibat dalam kegiatan yang membahayakan negara. Jika empat kemungkinan itu tidak ada pada dirinya, berarti penjahatlah yang menyadapnya.
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed