DetikNews
Selasa 03 Januari 2017, 15:25 WIB

Catatan Agus Pambagio

Arisan Nyawa di Laut is Back

Agus Pambagio - detikNews
Arisan Nyawa di Laut is Back Foto: Agus Pambagio (Ilustrasi: Bagus S Nugroho/detikcom)
Jakarta - Manusia untuk beraktivitas perlu melakukan perjalanan sesuai dengan kebutuhannya, misalnya ke tempat kerja, ke sekolah, ke pasar, ke rumah sakit dsb. Untuk itu diperlukan kendaraan, khususnya angkutan umum karena kalau semua menggunakan pribadi akan menimbulkan banyak masalah terkait dengan kemacetan, pemborosan dan sebagainya.

Untuk itu perlu ada regulator dan operator yang bertanggungjawab terhadap prasarana dan sarana, supaya publik dapat menikmati angkutan umum dengan nyaman dan aman
Sebagai regulator angkutan umum, Kementerian Perhubungan harus membuat peraturan perundang-undangan tentang operasi dan keselamatan angkutan umum serta tegas dalam melaksanakan penegakan hukumnya.

Di daerah tentunya Dinas Perhubungan yang juga berperan sebagai regulator. Di sisi lain sebagai operator, pemilik kapal harus taat pada aturan hukum yang berlaku. Jika salah satu atau keduanya tidak menaati perannya masing-masing, maka sudah pasti akan mengorbankan publik karena keduanya mengabaikan asas keselamatan.

Persoalan angkutan publik di Indonesia masih masuk dalam kategori belum aman karena regulatornya lemah dalam penegakan hukum dan publiknya tidak peduli. Keduanya mengabaikan keselamatan. Regulator dikuasai oleh pencari rente dan koruptor sehingga tidak dapat menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, terjadwal dan terjangkau. Sementara publik cuek, tidak peduli terhadap keselamatan, yang penting terangkut kalau tidak terangkut mengamuk dan merusak.

Setelah kecelakaan angkutan publik mereda beberapa saat, dalam kurun waktu 6 bulan ini kembali meningkat dan merengut banyak nyawa. Setelah saya amati akhir-akhir ini kembali terjadi lagi karena aparat regulator melemah dalam pengawasan maupun pemberian izin. Jadilah meregang nyawa di angkutan umum kembali meningkat dan yang terkini adalah terbakarnya KM Zahro Express (ZE) yang terbakar di perairan Kepulauan Seribu, hari Minggu, 1 Januari 2017 lalu. Artinya arisan nyawa di laut is back. Jangan sampai sektor angkutan umum lain ikut.

Penyebab Tragedi Tidung dari Sisi Kebijakan

Kebakaran KM ZE sebenarnya tidak perlu terjadi jika kuasa pelabuhan dan operator/pemilik kapal taat pada aturan yang ada. Sebagai kuasa di pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) seharusnya melakukan pengawasan ketat terhadap kapal-kapal yang datang, bersandar dan melaut di wilayahnya.

KSOP harus memeriksa apakah nakhoda dan anak buah kapal bersertifikat atau tidak? Apakah kapal ZE mempunyai SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang masih berlaku atau tidak? Apakah SPB-nya di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau main tembak ke KSOP?

Artinya Syahbandar merem, tutup mata, langsung tanda tangan tanpa mengecek kelengkapan kapal, khususnya terkait keselamatan (safety). Berapa kapasitas kapal, berapa jumlah pelampung dan kapal penyelamat dsb. Apakah semua alat penyelamatan masih layak tahu tidak? Apakah sistem kelistrikan dan mekanik, termasuk mesin kapal bekerja dengan baik dsb.

Patut diduga (tanpa mendahului kesimpulan KNKT) Kapal ZE mempunyai sistem kelistrikan yang buruk sehingga terbakar atau ada penumpang yang merokok dan membuang puntung rokoknya sembarangan di dekat bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar. Pertanyaan berikut, apakah di kapal tersebut tidak ada alat pemadaman kebakaran (APK) yang juga diatur dalam kebijakan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan?

Dalam kasus KM ZE, keluar masuknya kapal di Pelabuhan Kali Adem (Muara Angke), menurut Standard Operation Procedure (SOP) kuasa ada di tangan KSOP Pelabuhan Pelabuhan Kali Adem (Muara Angke), sementara Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta bertindak sebagai manajemen Pelabuhan Kali Adem dan hanya bertanggung jawab pada kapal-kapal milik Pemprov DKI Jakarta. Pembagian kewenangan yang banci atau tidak jelas ini akan menyebabkan banyak pelanggaran di lapangan dan satu sama lain akan lepas tanggung jawab.

Kapal yang melayani wisatawan ke Kepulauan Seribu awalnya berangkat dari Pelabuhan Marina di Kawasan Taman Jaya Ancol. Namun setelah renovasi Pelabuhan Kali Adem, kapal wisata dapat berangkat dari Pelabuhan Kali Adem termasuk kapal pesiar milik Pemprov DKI Jakarta. Kemudian timbul masalah ketika banyak kapal wisata merupakan milik pribadi warga kepulauan Seribu yang tidak memiliki SPB dan nakhoda beserta awaknya pun juga tidak bersertifikat. Anehnya mereka bisa mengangkut penumpang dan berlayar mondar mandir.

Izin mudah didapat karena semua perizinan masih manual, sehingga perselingkuhan izin masih berjalan di terminal/pelabuhan hingga sekarang. Semoga setelah kejadian ini, semua persoalan perizinan bisa online.

Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan Regulator

Langkah perbaikan yang harus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Dinas Pehubungan DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Hilangkan pungutan liar yang mengebiri peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga berbagai perizinan menjadi bodong dan membahayakan keselamatan publik. Untuk itu semua perizinan di pelabuhan harus online, terutama terhadap ujung tombak pelayaran, yaitu Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau dulu namanya Surat Izin Berlayar (SIB).

2. Patut diduga KM ZE merupakan ojek laut, yaitu kapal milik pribadi (bisa pejabat atau tokoh masyarakat atau jawara Kepulauan Seribu) dan awaknya tidak bersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau benar maka KM ZE sama dengan 'ojek darat' (sepeda motor dan kendaraan roda empat) yang berpelat nomor polisi hitam yang tetap aman tidak diproses hukum

3. Kapal ojek ini pernah dilarang masuk Pelabuhan Kali Adem, namun karena masyarakat Kepulauan Seribu terus berdemo, maka ketika Gubernur DKI dijabat oleh Joko Widodo kapal ojek kembali diizinkan berlabuh di Pelabuhan Kali Adem. Seharusnya boleh masuk ke Pelabuhan tetapi secara bertahap harus memenuhi persyaratan keselamatan yang diwajibkan oleh peraturan yang ada. Sayang penegakan hukum Pemprov DKI lemah, hingga saat ini belum ditertibkan

4. Kementerian Perhubungan harus memberhentikan KSOP yang bertanggungjawab dan memproses hukum nakhoda dan pemilik jika terbukti lalai tidak mengikuti peraturan yang berlaku.

5. Kementerian Perhubungan harus berbagi peran secara jelas dengan Pemrov DKI Jakarta dalam mengelola Pelabuhan Kali Adem (Muara Angke)

Semoga peristiwa semacam ini tidak terulang. Mohon Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memperketat persyaratan keamanan sebuah alat angkutan umum untuk manusia supaya sesuai dengan standar keselamatan dan peraturan per undang undangan yang berlaku. Lebih baik tidak berangkat atau terlambat daripada tidak pernah sampai.

*) AGUS PAMBAGIO adalah adalah Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen.
(nwk/nwk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed