Blusukan ke Industri

Jakarta - Presiden Jokowi dikenal media dan publik sebagai presiden yang sangat suka blusukan, terutama ke tempat-tempat pembangunan infrastruktur. Blusukan mewakili semangat dan simbol visi dan misi pemerintah, yang ditampilkan lewat panggung peranan presidennya.

Blusukan yang diarahkan ke bidang infrastruktur seperti ini di dalam politik dan pemerintahan efektif untuk memberi simbol pada kebijakan publik di mana birokrasi, kementerian dan daerah ikut berfokus ke arah itu. Sosialisasi kebijakan semakin efektif dengan sosialisasi dari peran presidennya secara langsung. Persis seperti kebijakan pengampunan pajak yang dinilai cukup sukses karena presiden turun tangan ikut dalam sosialisasi di berbagai daerah.

Berkaitan dengan blusukan ini saya memberikan kritik dan saran kepada presiden ketika bertemu dalam sarasehan 100 ekonom, yang dilaksanakan oleh lembaga riset INDEF. Dari pengamatan saya blusukan presiden banyak dilakukan untuk proyek-proyek infrastruktur dan hampir jarang datang ke pabrik dan pusat kegiatan industri.

Blusukan ke proyek infrastruktur tidak salah, tapi saran saya juga bersifat simbolik karena perekonomian kita mandek bertumbuh di kisaran dan bahkan di bawah 5 persen beberapa tahun terakhir ini karena pertumbuhan sektor industri begitu rendah.

Tingkat pertumbuhan industri satu dekade terakhir ini, bukan hanya pada masa pemerintahan Jokowi, tumbuh begitu rendah di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan 2 atau 3 dekade sebelumnya di mana pertumbuhan sektor industri tumbuh selalu di atas pertumbuhan agregat seluruh sektor ekonomi.

Bahkan pada masa tersebut tingkat pertumbuhan industri mampu mencapai dua kali pertumbuhan ekonomi. Sebagai akibatnya peranan sektor industri bisa melewati peranan sektor pertanian dan hampir mencapai 30 persen terhadap PDB. Sebaliknya, dalam satu dekade terakhir ini peranan sektor industri terus menurun sampai kira-kira 20 persen saja, yang menandakan bahwa sektor ini tuna kebijakan dan kurang disentuh oleh kebijakan industri secara khusus untuk meningkatkan pertumbuhan dan peranannya dalam perekonomian.

Kebijakan industri selama ini absen sehingga tidak ada stimulus yang memadai untuk meningkatkan kegiatan industri dan memperkuat daya saingnya. Industri kita kalah jauh dengan Thailand, bahkan juga kalah jauh dengan pendatang baru Vietnam. Produk ekspor dua negara tersebut di atas mayoritas adalah produk industri, yang bernilai tambah tinggi. Sementara itu, produk ekspor Indonesia hanya bahan mentah dan barang setengah jadi.

Saran saya sebagai ekonom, yang ikut mendalami politik, juga bersifat simbolik agar presiden juga memperhatikan masalah ini dengan blusukan ke pabrik-pabrik dan pusat kegiatan industri. Dari blusukan tersebut akan muncul perintah kepada menteri-menterinya agar sektor industri harus dijadikan sasaran kebijakan ekonomi, tidak jauh berbeda atau bahkan persis seperti yang pernah dilakukan pada dekade 1980-an dan awal 1990-an.

Dalam pertemuan itu presiden menyambut baik saran ini dan akan merencanakan blusukan ke pusat-pusat kegiatan industri. Pada gilirannya industri akan lebih diperhatikan sehingga muncul perintah kepada menteri-menterinya untuk menetapkan target pertumbuhan industri 8-9 persen.

Jadi, dengan fakta-fakta tersebut di atas, saya menganggap penting untuk memberikan saran kepada pemerintah. Mumpung bertemu langsung dengan presiden, saya sampaikan saran ini secara langsung.

Presiden menerima kritik dan saran saya dengan baik. Mudah-mudahan sektor industri ini tidak ditinggalkan dalam kebijakan ekonomi.

*) Didik J. Rachbini, guru besar ilmu ekonomi, pengajar pada Universitas Mercu Buana dan Pasca Sarjana UI (nwk/nwk)