Demokrasi dan Keyakinan

Jakarta - Demokrasi adalah berkah yang diberikan kepada Tuhan kepada kita yang memberi ruang kemerdekaan yang luas untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan kita tanpa ketakutan ancaman tirani. Namun demikian yang patut untuk kita cermati, demokrasi khususnya di negeri kita juga tumbuh dan disuburkan di atas lahan kehidupan masyarakat dengan dimensi religio-kultural yang kuat. Dengan demikian penghormatan atas keyakinan yang berbeda tidak saja keyakinan kaum mayoritas (Islam), namun juga keyakinan agama kaum minoritas lain adalah kunci untuk merawat dan menumbuhkembangkan demokrasi itu sendiri.

Gagasan di atas sepertinya menjadi renungan yang relevan dengan kasus yang saat ini muncul terkait dengan kontroversi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ketika menyebut QS Al-Maidah 51 di Pulau Seribu yang segera direspons oleh gelombang demonstrasi umat Islam pada tanggal 4 November 2016. Pentingnya penghormatan terhadap keyakinan/agama dalam ruang publik bukanlah sebuah argumen untuk membela supremasi umat Islam atas yang lain, mengingat sudah seharusnya pula bahwa penghormatan terhadap keyakinan seluruh umat beragama dengan seluruh hal yang dianggap sakral menjadi sebuah keharusan budaya bagi kita semua.

Meskipun Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mengatakan tidak memiliki niat sengaja untuk menghujat umat Islam, seperti diungkapkan sendiri ketika tengah meminta maaf kepada umat Islam bahwa dirinya sama sekali tidak berniat menghujat atau melecehkan umat Islam. Apalagi menurut Ahok dirinya sebagai politisi membutuhkan dukungan dan suara dari umat Islam.

Namun demikian persoalan dari sisi Pak Ahok adalah beliau sebagai pemimpin, publik figur dan politisi tidak peka terhadap suasana kebatinan dan religio-spiritual baik dari warga yang ia pimpin maupun masyarakat secara lebih luas. Dalam konteks masyarakat Indonesia demokrasi dan kebangsaan Indonesia dirawat dan ditumbuhkembangkan melalui peran dan sumbangan dari komunitas masyarakat beragama tidak saja Islam, namun juga agama-agama dan kepercayaan lain baik Kristen, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, aliran kebatinan dalam semangat kerukunan.

Indonesia adalah negeri dengan tradisi toleransi dan kerukunan beragama yang panjang meskipun di beberapa sisi mengalami gangguan. Namun demikian toleransi yang tumbuh di Indonesia tidak berangkat dari tradisi liberal namun lebih dekat dengan tradisi komunitarian.

Kekhasan dari toleransi di Indonesia adalah ia tidak tegak dalam prinsip individualisme dan sekularisme. Toleransi di Indonesia tidak terbangun melalui sejarah kelembagaan untuk membela kebebasan setiap individu untuk berbicara termasuk menyinggung hal-hal yang sensitif dikalangan komunitas budaya dan agama yang berbeda.

Toleransi di Indonesia tumbuh subur di atas penghormatan dua sisi antara individu sebagai warga negara dan komunitas kultural dan religius yang berperan menjadi lahan basah bagi persemaian toleransi dan demokrasi. Setiap warga negara dan setiap politisi di Indonesia sudah semestinya memahami sesuatu yang telah menjadi archetype dari rumah keindonesiaan kita ini.

Masih membincangkan soal toleransi dan kerukunan, pentingnya penghormatan atas hal-hal yang sensitif disetiap masyarakat itu bukan sebuah hal yang khusus di Indonesia. Di negara-negara dunia lainnya yang sudah melalui proses demokratisasi yang matang dan berkembang menjadi negara dengan tradisi sekularisme yang kuat, sensitivitas kultural sendiri bukannya tidak ada.

Di berbagai negara-negara Eropa misalnya mempertanyakan soal holocaust pembantaian warga Yahudi sendiri meskipun tanpa bermaksud untuk menghujat adalah hal yang sensitif dan sudah semestinya dihormati oleh semua pihak. Sensitivitas untuk menggugat peristiwa holocaust Yahudi di ruang batin warga Eropa adalah wajar mengingat pengalaman sejarah dan teror yang mereka hadapi beberapa dekade lalu.

Kita semua warga Indonesia tentu ingin suasana sosial-politik yang stabil dan harmonis dan saling menghormati. Kita tidak menginginkan gejolak pertikaian terus tersulut karena sentimen keberagamaan sebagian komunitas masyarakat yang terusik membuat pembelahan sosial berlangsung di masyarakat.

Sehubungan dengan kondisi sosial yang tengah memanas, sebenarnya Presiden Jokowi sudah mengambil respons tindakan yang tepat. Kunjungan ke tokoh-tokoh umat Islam dan meyakinkan mereka bahwa pemerintah selalu mendengarkan dan melibatkan umat Islam adalah sebuah langkah politik yang maju dan menunjukkan karakter kenegarawanan.

Sebagai pemimpin Republik Indonesia, Presiden Jokowi memiliki tanggung jawab yang sangat besar sebagai pilot pesawat besar Indonesia di tengah turbulensi sosial yang begitu kencang akhir-akhir ini. Sehubungan dengan hal, agaknya Presiden Jokowi sudah mengambil langkah-langkah yang sudah semestinya ia ambil.

Satu hal yang patut direnungkan dan kerapkali dilupakan oleh para pembela demokrasi bahwa di Indonesia bukan saja bahwa setiap warga negara harus dituntut untuk menerima standar demokrasi dan hak setiap warga negara, namun juga sebaliknya tumbuh berkembangnya demokrasi dan hak asasi manusia juga harus menerima keragaman budaya dan keyakinan yang tumbuh di Indonesia. Tanpa adanya saling pengertian di antara segenap komponen bangsa untuk memajukan, demokrasi, toleransi dan kerukunan umat berbasis penghormatan maka tidak dibayangkan bagaimana merawat kain kebangsaan yang kita miliki bersama.

*) Eddy Soeparno
Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (nwk/nwk)