detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 06 Oktober 2016, 10:00 WIB

Catatan Kamisan Denny Indrayana

Tolak Demokrasi Dibajak Duitokrasi

Denny Indrayana - detikNews
Tolak Demokrasi Dibajak Duitokrasi Foto: Denny Indrayana/Dokumentasi Pribadi
Melbourne - John Nichols dan Robert W. McChesney menyebut pemilu Amerika Serikat sebagai 'Dollarocracy', karena dipengaruhi oleh kekuatan uang. Tetapi jika Amerika saja, sebagai negara kampiun demokrasi, menghadapi persoalan demikian, maka dapat dipastikan hal serupa juga dihadapi negara lain—tidak terkecuali Indonesia. Maka, sama halnya dengan di Amerika, yang saya maksud 'duitokrasi' dalam tulisan ini adalah, bagaimana demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dalam konteks pemilihan umum, telah dibajak dan beralih rupa menjadi pemerintahan dari duit, oleh duit, dan untuk duit.

Tentu, argumentasi duitokrasi bukanlah hal baru. Harus diakui, saya hanya membawa istilah baru, untuk masalah yang sudah lama akut. Bukan pula pendapat baru, bahwa demokrasi kita diancam oleh duitokrasi. Bahwa pesta rakyat kita dibajak oleh pesta oleh para pemilik duit. Dimana, pemilihan umum presiden, legislatif, gubernur, bupati dan walikota dalam kenyataannya adalah pesta dimana rakyat yang seharusnya subyek berubah menjadi obyek. Jika tidak hati-hati, pemilu hanya menjelma menjadi keriuhan sesaat, yang seolah-olah menghormati rakyat sebagai pemilik kedaulatan, padahal tidak.

Ambil contoh pemilihan gubernur Jakarta, jika tidak hati-hati, maka pemimpin ibukota negara yang akan terpilih pada 2017 nanti bukanlah pemimpin yang akan memikirkan rakyatnya, tetapi akan lebih mengabdi pada pemilik modal. Duitokrasi adalah salah satu tantangan terberat bagi pemilihan umum langsung. Tanpa pengaturan yang jelas terkait money politics, seperti larangan dalam membeli status calon (candidacy buying) ataupun membeli suara pemilih (vote buying), maka akan sulit bagi kandidat yang berkualitas, namun tanpa dukungan modal yang banyak, untuk memenangkan suatu pemilu.

Kabar baiknya, regulasi kepemiluan kita dari waktu-ke-waktu mengalami perbaikan, meski pastinya belum sempurna. Titik baliknya adalah ketika Perubahan Ketiga UUD 1945 di tahun 2001 memunculkan bab khusus untuk pemilu. Hal prinsip dalam pengaturan kepemiluan ini adalah jaminan penyelenggara yang independen. Dalam perjalanannya, saya berpendapat keberadaan KPU, Bawaslu dan DKPP adalah trisula lembaga penyelenggara pemilu yang semakin profesional dan baik dalam menyelenggarakan pemilu. Tentu, masih ada perbaikan yang perlu dilakukan, tetapi saya melihat metamorfosa KPU, Bawaslu dan kehadiran DKPP dengan ketuanya Profesor Jimly Asshiddiqie, adalah tren positif lembaga kepemiluan di tanah air.

Tren positif itu semakin terasa jika kita membandingkan penyelenggara pemilu di era Orde Baru yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak independen dari intervensi kekuasaan eksekutif. Dalam konteks menjaga wibawa lembaga KPU-Bawaslu itu, seleksi komisioner yang sedang berjalan dengan Ketua Pansel Profesor Saldi Isra, sekali lagi menjadi titik krusial bagi kualitas pemilu kita ke depan.

Masih terkait perbaikan lembaga kepemiluan, saya mengusulkan semua proses seleksi komisi independen, termasuk KPU, KPK dan lembaga negara independen lainnya diubah formulanya dari pansel ke DPR mengajukan x 2 menjadi + 2 dari formasi yang dibutuhkan. Jadi jika komisioner KPU dibutuhkan 7, maka pansel mengajukan ke DPR, hanya 7 + 2 = 9, dan bukan lagi 7 x 2 = 14. Untuk itu, jika ada kesempatan perubahan UU Penyelenggara Pemilu ke depan, perubahan formula itu saya usulkan diadopsi menjadi ketentuan undang-undang. Saya berpandangan, perubahan formula dari x 2 menjadi + 2 itu penting untuk meningkatkan proses seleksi yang berkualitas, juga untuk makin meningkatkan independensi serta daya tahan komisioner KPU dan Bawaslu dari kemungkinan intervensi virus politik dalam melaksanakan tugasnya.

Masih banyak perbaikan pengaturan pemilu yang telah ada, namun pada kesempatan catatan kamisan kali ini, saya hanya akan menegaskan soal larangan pemberian mahar, alias candidacy buying dalam penentuan calon kepala daerah. Dalam Pasal 47 UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait pemilihan kepala daerah, soal larangan bagi parpol untuk menjual pencalonan kepala daerah, sudah diperjelas. Hukumannya pun mencakup sanksi administratif, berupa larangan mencalonkan kepala daerah pada pemilu berikutnya dan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai mahar yang diterima; sanksi pidana; dan pembatalan sebagai kepala daerah terpilih. Tentu pengaturan larangan candidacy buying tersebut perlu pula diadopsi ke dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif, yang masih belum mengatur hal serupa.

Hal lain, yang juga perlu diperbaiki adalah soal dana kampanye. Pembatasan dana kampanye kita harus lebih jelas mengatur tidak hanya besarnya sumbangan, tetapi juga pengeluaran. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dana kampanye dan besaran sumbangan yang dilaporkan sebenarnya jauh lebih sedikit dari realisasi dana kampanye yang dikeluarkan peserta pemilu dan—jangan lupa—tim bayangannya. Soal dana kampanye ini masih merupakan titik lemah dan perlu perhatian lebih mengenai: pembatasan besar sumbangan, pembatasan besar pengeluaran, serta sanksi yang tegas bagi pelanggarannya. Tentunya, tidak hanya saya yang masih secara jelas melihat masih banyaknya wilayah pasar gelap terkait dana kampanye ini. Pada pasar gelap itulah, uang yang membiayai pasangan calon berputar, dan biasanya bersumber dari para pemodal, serta tentu saja tidak dilaporkan secara terang-benderang kepada publik dan penyelenggara pemilu.

Terkait dana kampanye, sejauh ini keputusan hukum sengketa pemilu kita masih cenderung permisif dan pragmatis. Saya masih menangkap kesan, meskipun politik uang dirasakan, dan ada bukti-bukti pendukungnya, namun sejauh ini Mahkamah Konstitusi terus menggunakan formula terstruktur, sistematis dan masif untuk membatalkan pasangan calon terpilih terkait pemilu. Memang tidak mudah, untuk bersikap tegas, namun sebaiknya kita sudah mulai bersikap lebih hitam-putih untuk menyikapi jual-beli suara dalam pemilu kita.

Modus politik uang dalam pemilu harus dilihat sebagai bentuk korupsi kepemiluan, dan karenanya harus dihukum dengan tegas secara administratif, pidana dan kepemiluan—termasuk dengan pembatalan dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari pembatalan sebagai pasangan calon hingga pembatalan sebagai pasangan kepala daerah terpilih. Memang sikap tegas demikian beresiko, utamanya serangan dari pasangan calon dan para pendukungnya yang dibatalkan oleh penyelenggara pemilu. Namun, ketakutan dalam memutuskan bukanlah alasan pembenar sama sekali untuk kejahatan korupsi pemilu. Karenanya, dukungan keamanan dari penegak hukum menjadi sangat penting untuk mengamankan keputusan beresiko demikian. Dalam konteks itulah, netralitas aparat kepolisian dalam pemilu menjadi tidak boleh ditawar sedikitpun.

Sebagai penutup, untuk kesekian kalinya, saya ingin mengutip data dan fakta yang menggambarkan bagaimana lingkungan politik kita sangat rentan dicengkram oleh kolusi elit politik dan pengusaha yang korup. Tentu tidak semua elit politik dan pengusaha kita buruk. Masih ada yang baik dan bersih, dan kita butuh melipatgandakan elit politik dan pengusaha yang demikian. Namun, tantangan kita sama sekali tidak ringan. Data terbaru dari Bank Dunia, satu persen orang terkaya Indonesia menguasai lebih dari separuh kekayaan se-Indonesia raya. Kalau angkanya ditingkatkan menjadi 10 persen orang terkaya, maka mereka menguasai hampir 80 persen kekayaan nasional. Dengan komposisi yang sama sekali tidak seimbang itu, Indonesia menjadi negara paling timpang ketiga di dunia terkait kesenjangan penguasaan asset. Sedangkan terkait relasi kolutif penguasa dan pengusaha, menurut crony-capitalism index yang diluncurkan the Economist, Indonesia adalah negara terkolutif ke tujuh di dunia. Dimana sekitar dua pertiga pengusaha di Indonesia menjalankan bisnisnya dengan berkolusi dengan elit penguasa.

Berkait dua data tentang kesenjangan ekonomi dan kolutifnya hubungan penguasa dan pengusaha itu, maka pengaturan tegas dana pemilu menjadi sangat krusial untuk menghindari demokrasi dibajak duitokrasi. Dalam konteks politik Indonesia kekinian, dalam pemilukada 2017, tidak hanya pemilihan gubernur di Jakarta, tetapi di semua daerah lainnya, mari buka-mata dan buka telinga. Jangan hanya terpesona dengan banyaknya iklan sang kandidat; jangan hanya terpesona dengan berbagai janji kampanye; dan jangan tertipu dengan berbagai polesan pencitraan kosmetik politik. Tetapi marilah berusaha lebih keras untuk menggali tim bawah tanah setiap kandidat; membongkar lebih dalam sumber dana dan mengetahui siapa bohir dan cukong sebenarnya dari para kandidat. Utamanya sumbangan dana kampanye yang tidak dicatat, tetapi eksis dan beredar luas di pasar gelap pemilu.

Menjadi pemilih di pemilu yang penuh dengan retorika memang harus lebih cerdas. Ayo kita buktikan demokrasi bisa makin baik bersemi di tanah air. Tolak demokrasi seolah-olah. Tolak demokrasi dibajak duitokrasi.

Keep on fighting for the better Indonesia. (*)

Denny Indrayana

Guru Besar Hukum Tata Negara UGM
Visiting Professor pada Melbourne Law School dan Faculty of Arts, University of Melbourne


(ega/ega)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed