Gloria, Arcandra, dan Paradoks Kekuasaan

Jakarta - Polemik pemberhentian Menteri ESDM dan pembatalan keikutsertaan Gloria sebagai tim Paskibraka menegaskan paradoks kekuasaan. Semakin tinggi jabatan seseorang, maka akan semakin kecil keterlibatannya dalam mengontrol proses. Menteri Pemuda dan Olahraga secara jelas mengakui panitia rekrutmen kecolongan di tahap-tahap awal, karena status Gloria baru diketahui beberapa saat menjelang pengukuhan.

Tanpa diakui oleh Istana, terjadinya kesalahan penunjukan Arcandra sebagai menteri ESDM juga menunjukan kurang telitinya Presiden dalam menunjuk pembantunya. Dalam peristiwa sebelumnya, Presiden Jokowi juga pernah membatalkan Perpres yang mengatur bantuan uang muka mobil untuk pejabat.

Di dunia bisnis, Coke produsen Coca Cola pernah menganulir keputusannya di tahun 1985. Saat memperingati 100 tahun bisnisnya, Coke merilis Coca Cola dengan rasa baru. Ternyata rasa baru yang dijual diprotes konsumen, dan penjualan turun hingga 20%. Untuk menghindari kejatuhan yang lebih dalam, Coke kembali merilis minuman dengan rasa lama yang dinamai Coca Cola Classic.

Kesalahan-kesalahan keputusan sering terjadi dalam organisasi, apalagi dalam birokrasi pemerintah yang kompleks. Seorang Presiden yang memimpin ratusan juta warga negara dengan Rp 2.000 Triliun pengeluaran, dan ratusan ribu staf seperti Indonesia tentu mustahil bisa mengawasi kedalaman dan kebenaran setiap keputusannya. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pula ketergantungan pemimpin pada hal-hal di luar dirinya.

Menaati Sistem

Banyak yang menyesalkan kenapa Istana bisa kebobolan, sehingga kesalahan-kesalahan elementer terus terjadi dengan skala yang semakin membahayakan. Pengangkatan warga asing sebagai menteri apalagi sektor strategis tentu sulit diterima. Ada yang mengatakan bahwa proses screening tak cukup dijalankan dengan baik oleh Istana. Sementara Kepala BIN mengatakan tidak dilibatkan dalam proses reshuffle kali ini.

Cerita bisa berbeda jika, standar rekrutmen pejabat dijalankan secara disiplin oleh Istana. Terlepas bahwa mengangkat menteri adalah hak mutlak Presiden tetapi proses awal haruslah melalui standar rekrutmen pejabat negara. Dengan menyerahkan proses awal kepada sistem dan lembaga yang ada, kesalahan-kesalahan elementer bisa dikurangi.

Organisasi-organisasi modern terus menerus memperbaiki kinerjanya dengan menyusun standard operating procedure (SOP). Akumulasi pengalaman dan kesalahan, menjadi bahan penting disusun dan diperbaikinya standar-standaryang ada. Dari kasus Gloria, maka tahun depan panitia rekrutmen anggota Paskibraka pasti akan menambah check list bukti kewarganegaraan. Kesalahan selalu menjadi masukan berharga bagi perbaikan sistem (rekrutmen) selanjutnya.

Negara mendokumentasikan praktek bernegara melalui serangkaian regulasi yang dibuat. Undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi lainnya secara bersama adalah sistem yang memandu negara ini. Presiden dan pejabat negara lainnya, sekuat dan sepandai apapun harus selalu mendasarkan tindakannya pada sistem dan regulasi yang ada. Ini bukan semata alasan ketaatan pada hukum, tetapi karena hampir tidak mungkin bergantung pada satu atau segerombol orang dalam menjalankan negara.

Organisasi yang Efektif

Pemerintah dalam sebuah negara – selain berfungsi sebagai institusi penegak hukum juga merupakan institusi yang mengatur alokasi sumber daya. Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah pengatur tertinggi seluruh sumber daya yang dimiliki negara. Sumber daya uang, manusia, kekayaan alam, hingga mental dan budaya. Setiap keputusan yang dihasilkan Presiden akan menggeser formasi sumber daya yang ada di bumi Indonesia.

Dengan kompleksitas yang sedemikian rumit, serta belajar dari kesalahan-kesalahan yang muncul maka tak ada pilihan lain untuk Presiden Jokowi kecuali melakukan evaluasi ulang organisasi dan personel yang membantu pengambilan keputusan di Istana. Banyak literatur yang bisa dipakai sebagai acuan untuk memperbaiki kinerja Istana.

Dua konsultan McKinsey yaitu Tom Peters dan Robert Waterman pernah menelurkan kerangka untuk membentuk organisasi efektif yang terkenal dengan sebutan "The Mckinsey 7-S Model". 7S yang dimaksud di sini adalah Strategy, Structure, Systems, Shared Values, Style, Staff, dan Skills. Intinya sistem ini menganalisa faktor-faktor internal organisasi untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan optimal.

Dari 7 faktor di atas maka struktur dan sistem terkait dengan bentuk organisasi dan tata kerja. Bagaimana alur pengambilan keputusan dijalankan berjenjang dalam organisasi serta mekanismenya. Dalam organisasi yang kompleks, sistem atau mekanisme ini menjadi kunci agar semua keputusan yang dijalankan telah melalui tahapan yang benar.

Presiden atau pemimpin organisasi bisa saja menggunakan "diskresi" ataupun penilaian pribadi. Banyak tokoh besar yang dikisahkan memiliki intuisi bahkan indera keenam yang membimbingnya mengambil keputusan.

Pemimpin-pemimpin yang mencatat kesuksesan beruntun, sering terbuai dengan kepercayaan diri yang berlebihan. Dampaknya banyak yang kemudian berujung gagal, karena terlalu sering menggunakan intuisi daripada rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem.

Pak Jokowi adalah pemimpin politik tersukses di Indonesia. Selain memenangkan semua kontestasi politik yang diikuti, Jokowi juga berhasil melakukan konsolidasi politik secara mulus di parlemen. Bisa saja situasi ini menggodanya untuk sering berpaling kepada ketajaman intuisi pribadi saat mengambil keputusan dan kurang memberdayakan sistem yang ada.

Ada jalan tengah bagaimana menggunakan "ketajaman pribadi" dengan tetap memaksimalkan daya dukung sistem. Biarkan sistem bekerja menyaring dan memberi beberapa alternatif bagi pengambil keputusan. Seorang konglomerat property dikisahkan menjadi pemutus akhir rekomendasi yang diberikan timnya sebelum pembelian lahan dilakukan.

Rekomendasi tim penting untuk memastikan bahwa lahan yang akan dibeli sudah dalam posisi lolos syarat administratif dan legal. Selanjutnya sang konglomerat tinggal memilih mana yang menurut intuisinya bisa dikembangkan dan mendatangkan untung. Pak Jokowi perlu meniru cara konglomerat ini untuk memastikan keputusannya tak lagi bermasalah.

*) Sumantri Suwarno adalah Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Pusat GP Ansor (nwk/nwk)