Catatan Agus Pambagio

Direksi PT PLN Harus Taat pada Keputusan Ratas Soal Listrik 35 Ribu MW

Agus Pambagio - detikNews
Senin, 25 Jul 2016 11:44 WIB
Foto: Agus Pambagio - dokumen pribadi
Jakarta - Kehidupan manusia di abad ini dan mendatang akan semakin bergantung pada kecepatan dan kecanggihan teknologi informasi. Berbagai aplikasi berbasis internet akan semakin canggih dan semakin banyak. Manusia tidak bisa hidup tanpa jaringan internet. Disisi lain internet tidak akan bisa berdiri sendiri, namun akan sangat bergantung pada tenaga listrik.

Sesuai dengan data tahun 2015, rasio elektrifikasi Indonesia baru mencapai 80% lebih sedikit dan ditargetkan pada tahun 2019, elektrifikasi Indonesia mencapai 97% dengan catatan program listrik 35.000 MW berjalan lancar. Artinya tanpa pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, pembangunan jaringan transmisi dan distribusi ketenagalistrikan, elektrifikasi Indonesia tidak bisa tumbuh memenuhi kebutuhan publik dan dunia usaha.

Dalam pembangunan listrik 35.000 MW secara regulasi diserahkan kepada Kementerian ESDM. Untuk pengadaannya diserahkan kepada PT PLN (Persero) dan badan usaha nasional (BUN) lain sebagai motor penggerak. Namun hingga saat ini belum terlihat ada titik terang kemajuan yang pesat dalam pengadaan listrik. Untuk itu pada tanggal 22 Juni 2016, Presiden mengadakan Rapat Terbatas (Ratas) terkait pengadaan program listrik 35.000 MW. Dalam kesimpulannya, Presiden menyampaikan 7 langkah utama yang harus dilakukan oleh Menteri ESDM untuk mempercepat pembangunan listrik 35. 000 MW tersebut.

Sayang dalam perjalanannya, pembangunan listrik 35.000 MW memunculkan banyak friksi antara Menteri ESDM versus Direktur Utama PT PLN (Persero). Pertikaian semakin meruncing dalam beberapa hari ini di media. Kesannya Dirut PT PLN (Persero) dibantu Serikat Pekerja PLN meradang dan menentang perintah Menteri ESDM, sebagai regulator, yang merupakan pembantu Presiden. Bagaimana bisa seorang Dirut BUMN menolak/melawan perintah regulator?

Secara manajemen dan organisasi, pembangkangan ini harus diselesaikan oleh atasan langsung Dirut PT PLN (Persero), yaitu Menteri Negara BUMN atas rekomendasi Menteri ESDM. Perintah Menteri ESDM adalah perintah Presiden. Mengapa PT PLN (Persero) melawan apa yang sudah digariskan oleh Presiden? Mari kita bahas singkat dan cerdas.

Perintah Presiden Terkait Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW Tak Ditaati Dirut PT PLN (Persero)

Seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 lalu, Presiden mengadakan Ratas membahas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan 35.000 MW di Istana Negara, untuk itu Presiden telah mengeluarkan 7 arahan/perintah, antara lain:

1. Memprioritaskan Badan Usaha Nasional yang mempunyai kemampuan teknis dan finansial melalui skema Independent Power Producer (IPP) dalam Program 35.000 MW dengan persyaratan yang tidak menyulitkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Mengutamakan pembelian tenaga listrik bukan sebagai perusahaan yang melakukan pembangunan dan kepemilikan pembangkit listrik dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada pengembang swasta (IPP) untuk berperan.

3. Melakukan pengkajian kembali atas target pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW oleh PT PLN (Persero) dalam program 35.000 MW, secara lebih realistis, berdasarkan pengalaman selama ini.

4. Memprioritaskan dan lebih fokus untuk melaksanakan percepatan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik 46.000 kms dan gardu induk termasuk aspek pendanaannya (capital investment).

5. Memperkuat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan memperbanyak pembangunan pembangkit listrik tenaga hidro termasuk mini dan mikro hidro karena proyek dimaksud akan memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal dan penguasaan teknologi yang relatif telah dikuasai industri dalam negeri.

6. Melaksanakan secara konsisten seluruh kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan Kementerian Teknis antara lain mengenai peningkatan pemanfatan Energi Baru Terbarukan dan PLTU Mulut Tambang.

7. Menempatkan perspektif bahwa penyediaan tenaga listrik bukan merupakan tugas korporasi yang mengedepankan aspek komersial semata tetapi merupakan tugas negara dalam rangka mendorong percepatan pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Tujuh perintah ini sudah disampaikan oleh Menteri ESDM kepada Dirut PT PLN (Persero) melalui surat No. 5127/23/MEM.S/2016 tertanggal 24 Juni 2016. Proyek pembangunan pembangkit 35.000 MW sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi terus mengalami banyak kendala. Makanya Presiden segera mengadakan Ratas tersebut untuk membereskan semua persoalan yang terjadi.

Contoh kendala yang selama ini muncul, adalah masalah kemudahan berusaha (dalam tender IPP). Kementerian ESDM melalui Permen ESDM No. 3/2015 telah menyederhanakan proses IPP dan PT PLN (Persero) melalui penunjukkan independent procurement agent untuk proses pengadaannya. Namun di lapangan banyak muncul aturan tambahan baru oleh PT PLN (Persero) yang menyebabkan investor ragu atas konsistensi Pemerintah. Dampaknya proses pengadaan IPP menjadi berbelit-belit

Begitu pula dengan masalah wilayah usaha. Pemerintah telah mengeluarkan Permen ESDM No. 28/2012 jo. Permen ESDM No. 7/2016 di mana dinyatakan bahwa daerah kritis atau yang belum terjangkau oleh listrik PLN, dapat dilistriki oleh Badan Usaha Lain. Namun pada bulan Agustus 2015, PT PLN menyatakan keberatan melepas sebagian wilayah usahanya, karena dianggap sebagai aset dan sudah melakukan perencanaan terhadap wilayah tersebut. Dampaknya penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum terjangkau PLN, daerah krisis, dan beberapa kawasan industri menjadi terhambat.

Persoalan terkini adalah penolakan PT PLN (Persero) terhadap kebijakan Pemerintah terkait kasus pembatalan pembangunan High Voltage Direct Current (HVDC) Jawa 5 atau kabel tegangan tinggi bawah laut Jawa - Sumatera dengan alasan PT PLN masih akan melakukan kaji ulang. Akibatnya para investor membatalkan untuk ikut tender karena menganggap Pemerintah Indonesia tidak serius, sehingga pelaksanaan proyek 35.000 MW terhambat.

Langkah Penting Lain yang Harus Dilakukan Pemerintah

Pimpinan PT PLN (Persero) harus kompak dan mengikuti perintah regulator terkait dengan kebijakan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dan tidak terkooptasi oleh pihak-pihak lain yang patut diduga bermental makelar.

Sebagai pembantu Presiden, Menteri Negara BUMN harus taat pada perintah Presiden terkait dengan kebijakan energi nasional karena sudah diputuskan di Ratas:

Pertama, Menteri BUMN diharapkan tidak mengurangi porsi Energi Baru Terbarukan (EBT).
Kedua, Menteri Negara BUMN jangan memaksa supaya PT PLN diberi kesempatan membangun lebih banyak porsi pembangkit.
Ketiga, Menteri Negara BUMN jangan membatalkan/menunda pembangunan HVDC. Berhubung selain terbatasnya ketersediaan pembangkit, Indonesia juga kekurangan jaringan transmisi.

Makanya Presiden mengambil kebijakan untuk mendorong IPP membangun pembangkit dan PT PLN kemampuannya diarahkan untuk membangun transmisi. Kebijakan ini harus dijalankan oleh PT PLN (Persero).

Kementerian ESDM harus memaksa PT PLN (Persero) untuk tidak menunda menanda tangani Power Purchase Agreement (PPA), supaya tidak menghambat pengoperasian pembangkit mikro hidro dan geothermal yang sudah siap beroperasi.

Sebagai penutup sebaiknya Pemerintah, dalam hal ini Menteri Negara BUMN, harus segera melakukan pergantian Dirut PT PLN (Persero) jika masih menghambat atau menolak kebijakan Pemerintah (hasil Ratas) dalam pengembangan listrik 35.000 MW. Elektrifikasi nasional lebih penting dari pada kepentingan pribadi.

*) AGUS PAMBAGIO adalah adalah Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen. (nwk/nwk)