Rapimnas dan Arah Politik Partai Golkar

Jakarta - Perhelatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar beberapa saat yang lalu tidak hanya memunculkan kepemimpinan dan kepengurusan baru, tapi juga menyajikan arah politik yang lebih strategis. Berkaca pada masa-masa konflik dan friksi yang cukup akut selama setahun lebih, Partai Golkar mengembalikan cita-cita, visi dan garis perjuangan sebagaimana yang diwariskan oleh masa lalunya.

Kebesaran partai yang tercermin dalam tingkat elektabilitas yang signifikan dalam setiap momentum kontestasi politik, tidak telepas dari kehadirannya sebagai penopang kekuasaan. Untuk sekian lama, Partai Golkar mendapatkan tempat penting di hati publik sekaligus menjadi subjek dalam setiap percaturan politik. Tidak hanya saat partai tersebut berada dalam puncak kejayaannya, bahkan dalam situasi pelik pasca reformasi, kerindangan beringin masih menjadi tempat bernaung bagi sekian banyak kepentingan politik.

Suatu hal yang tidak pernah terlupakan, bahwa sejak awal kemunculannya hingga bermetamorfosa menjadi partai politik, jati diri Golkar adalah bagian dari kekuasaan. Bergerak dan terlibat bersama pemerintah sebagai pengambil dan pelaku dalam mengakselerasi tujuan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat melalui serangkaian program dan kebijakan. Secara khusus, keterlibatan tersebut merupakan amanah konstitusi Partai Golkar sebagai elemen penting pembangunan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat.

Momentum Rapimnas

Di bawah kepemimpinan Setya Novanto, Partai Golkar diperhadapkan pada situasi politik internal yang baru saja bangkit dari ancaman keterpurukan. Menyadari akan hal itu, serangkaian kebijakan politik masa sebelumnya yang cenderung tidak strategis dan membuatnya berjarak dengan "Suara Rakyat", dievaluasi dan direvisi.

Aspirasi akar rumput yang menginginkan Partai Golkar kembali ke "khittah" politiknya sebagai subjek pembangunan melalui aksi-aksi nyata karya-kekaryaan mengalir deras dan tidak terbendung. Kader-kader Partai Golkar harus tampil kembali di hadapan publik, mengawal dan mengakselerasi kebijakan pemerintah sebagai subjek-pelaku, bukan objek apalagi penonton.

Atas dasar itulah, dukungan kepada pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi sebuah keniscayaan. Sejarah panjang perjalanan Golkar sebagai partai politik tertua di negeri ini menafikan anggapan miring dan sinis bahwa kebijakan tersebut adalah sebentuk pragmatisme, apalagi dilandasi atas politik transaksional. Dukungan Partai Golkar adalah sekaligus tanggung jawab konstitusional yang justru menyisakan "dosa politik" ketika diabaikan.

Partai Golkar menyadari sepenuhnya, di tengah situasi regional dan global yang cenderung tidak menentu dengan berbagai ancaman di bidang ekonomi, politik dan keamanan, pemerintah membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa dalam mengawal stabilitas kehidupan masyarakat agar lebih memperoleh jaminan dalam mewujudkan cita-citanya. Berbagai upaya ekstra (extra effort) dan terobosan yang dilakukan pemerintah dalam mengawal target-target pertumbuhan dan pembangunan memerlukan kerja sama, khususnya dari institusi-institusi politik sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi.

Dengan demikian, seiring dengan momentum kebangkitan yang ditandai dengan akselerasi kerja internal partai yang disuarakan oleh Setya Novanto, momentum yang sama dengan skala yang lebih besar akan mewarnai akselerasi kerja pemerintahan Joko Widodo dengan dukungan penuh dari segenap elemen Partai Golkar. Momentum itulah yang akan dideklarasi dalam Rapat Pimpinan Nasional I Partai Golkar di Jakarta. Tidak hanya itu, Partai Golkar juga akan mendeklarasikan dukungannya kepada Joko Widodo sebagai Calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden 2019 yang akan datang.

Sebagai forum yang berada setingkat di bawah Musyawarah Nasional (Munas), deklarasi tersebut akan memiliki makna spesifik bagi slogan "Suara Golkar Suara Rakyat". Bagaimanapun, figur Joko Widodo begitu identik dengan tipikal kerakyatan kita. Sosok mantan Walikota Solo tersebut senantiasa akrab dengan aura kesederhanaan, kesantunan dan keberpihakan kepada rakyat.

Rapimnas yang akan dihadiri oleh seluruh pimpinan DPD I Partai Golkar se-Indonesia juga menunjukkan bahwa aspirasi dan apresiasi dukungan dan deklarasi akan menyebar ke seluruh Indonesia melalui perwakilan Partai Golkar di seluruh Indonesia. Tentu saja, dukungan ini akan memberi kekuatan bagi pemerintahan Joko Widodo yang saat ini tengah dihadapkan oleh situasi nasional yang kurang bersahabat sebagai imbas situasi global.

Secara khusus, dukungan kepada Joko Widodo akan memberi kepercayaan diri baginya untuk tetap menjalankan tugas selaku Presiden Republik Indonesia dengan baik tanpa kekhawatiran tentang masa depan saat beliau kembali bersedia dan dipercaya oleh rakyat Indonesia untuk kembali mencalonkan diri sebagai Calon Presiden pada 2019. Modal "kerakyatan" cukup mengantarkannya untuk dipercaya oleh rakyat. Modal "kerakyatan" pula yang akan cukup memikat partai politik yang selama ini memproklamirkan diri sebagai partai yang menjadikan "suara rakyat" sebagai sumber kekuatan.

Arah Politik

Kepemimpinan Setya Novanto telah membawa pendulum Partai Golkar pada titik berat kekuasaan. Rapimnas I Partai Golkar 2016 akan merumuskan dan memutuskan segala hal terkait dengan kebijakan dukungan, baik kepada penerintah maupun kepada Joko Widodo. Sulit untuk dinafikan, dukungan tersebut telah menyamakan visi dan persepsi seluruh komponen Partai Golkar dari tingkat elit hingga tingkat akar rumput tentang bagaimana memandang posisi partai di hadapan kekuasaan dan di hadapan rakyat yang menjadi sumber kekuatannya.

Pada prinsipnya, kegagalan masa sebelumnya telah membuka mata, betapa meninggalkan "suara rakyat" hanya akan merugikan partai itu sendiri. Betapa tradisi top-down, di mana seluruh kebijakan hanya untuk menyenangkan segelintir elit partai hanya akan menghasilkan perlawanan dan penentangan. Partai Golkar adalah aset bangsa dan milik seluruh kader partai dengan segala fungsi dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan partai.

Sebagai aset bangsa, Partai Golkar tidak hanya perlu memandang ke dalam tentang dirinya sendiri, apalagi bernostalgia dengan kejayaan masa lalunya. Partai Golkar harus senantiasa memandang ke luar dan jauh ke depan, tentang bangsa Indonesia yang selama ini ia perjuangkan. Sudah saatnya arah politik Partai Golkar menjadikan rakyat sebagai sumber inspirasi dalam menentukan langkah dan strategi.

Karena itulah, partai ini perlu berbenah dengan baik, mengkonsolidasikan kembali seluruh kekuatan yang tercerai-berai dan terpisah akibat ego kepentingan masing-masing. Kepentingan partai dan kepentingan bangsa sebagai tujuan perjuangan Partai Golkar menjadi pedoman utama. Seluruh kebijakan yang saat ini ditempuh adalah awal dari kebangkitan, hingga suatu saat di masa depan kita akan menyaksikan figur-figur kader Partai Golkar muncul ke khalayak publik sebagai pemimpin-pemimpin masa depan. Semoga.

*) Yorrys Raweyai Ketua Korbid Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar (nwk/nwk)