Menebak Masa Depan Golkar di Tangan Novanto

Jakarta - Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya berakhir dengan terpilihnya Setya Novanto sebagai ketua umum. Hanya sedikit orang terkejut ketika Novanto yang selama ini dianggap kontroversial terpilih menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu. Ada dua kemungkinan: Pertama, masyarakat sudah tahu Novanto bakal menang karena memiliki dukungan finansial yang kuat dan kedua, mereka tak peduli dengan hiruk pikuk Munaslub Partai Golkar.

Lepas dari sisi kontroversial sang ketua umum, Partai Golkar kini memasuki babak baru setelah terbelit konflik internal selama hampir 2 tahun. Ada waktu tersisa kurang lebih 3 tahun bagi Golkar di bawah Novanto untuk mempersiapkan diri berlaga di pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif 2019.

Sejak Orde Baru tumbang hingga tiga kali Pileg dan Pilpres, perolehan suara serta kursi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat mengalami penururan. Pada Pemilu 1999 perolehan suara Golkar anjlok menjadi 22,4 persen. Angka ini hanya sepertiga perolehan suara Golkar yang selalu di atas 60 persen dan menjadi pemenang pemilu.

Partai Golkar yang waktu itu memperoleh 23,7 juta suara pun harus puas dengan hanya menjadi pemenang kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.  Penurunan perolehan suara Golkar pada 1999 terjadi akibat kuatnya desakan agar partai itu dibubarkan karena dianggap warisan orde baru yang menyebabkan carut marutnya perekonomian Indonesia.

Pasca 1999, persoalan yang dihadapi Golkar kian pelik. Selain tingkat kepercayaan publik yang menurun, Golkar juga harus menghadapi perpecahan di tingkat internal. Sejumlah elite partai membelot dengan memisahkan diri dan membentuk partai baru.  

Akbar Tandjung yang waktu itu menjabat ketua umum mengubah strategi  untuk memulihkan suara Partai Golkar.  Akbar mengusung tema 'Golkar Baru'.  Di dalam buku The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi, Akbar mengungkapkan bahwa di bawah kepemimpinannya Golkar mampu mendayagunakan kelembagaan yang mengakar kuat dan secara bersamaan melakukan penyesuaian terhadap lingkungan yang berubah.

Di masa kepemimpinannya, Akbar yang berlatar belakang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) gencar melakukan konsolidasi dan reposisi Partai Golkar.  Akbar membawa gerbong HMI ke dalam Golkar. Sejumlah mantan Ketua Umum PB HMI dilibatkan membesarkan Golkar, seperti Priyo Budi Santoso, Ferry Mursyidan Baldan, Yahya Zain dan sejumlah tokoh lainnya..  

Akbar Tandjung mendayagunakan sumber daya manusia yang berpengalaman di organisasi semacam HMI, didukung kemampuan pendanaan yang kuat, dan jaringan kekuasaan baik di eksekutif dan legislatif.  Pada masa itu kebetulan Akbar selain ketua umum Partai Golkar juga menjabat sebagai Ketua DPR.

Strategi yang diterapkan Akbar Tandjung berhasil mengembalikan kemenangan Golkar di Pemilu 2004.  Golkar menjadi pemenang pemilu 2004 dengan memperoleh 21,6 persen suara mengalahkan PDI Perjuangan.  Memang dari sisi perolehan suara turun menjadi 21,6 persen, namun cakupan penguasaan wilayah Golkar lebih merata ketimbang PDIP.  Dari 33 provinsi, Golkar menguasai sebanyak 27 provinsi.

Di tingkat kabupaten/kota, wilayah, sebaran suara Partai Golkar meningkat dibanding Pemilu 1999.  Dari 440 kabupaten/kota,  61,6 persen di antaranya dimenangkan oleh Golkar. Angka ini meningkat dibanding  pemilu 1999 yang hanya 36,4 persen.

Akbar Tandjung berhasil memanfaatkan basis massa Golkar yang sebagian besar ada di pedesaan dan luar Jawa.  Dukungan pemilih pedesaan menyelamatkan perolehan suara Partai Golkar saat lumbung suara di tingkat perkotaan mulai goyah. Posisi Akbar Tandjung sebagai ketua DPR dan 127 kursi di parlemen serta beberapa kader di kabinet membuat posisi Golkar kian kuat.

Kepemimpinan Akbar Tandjung berakhir pada 2004 saat Jusuf Kalla berhasil merebut posisi ketua umum. Pada periode itu posisi Golkar kian kuat. Selain Kalla sebagai wakil presiden ada Agung Laksono di posisi  Ketua DPR dan sejumlah kader di kabinet.

Namun perolehan suara Partai Golkar di bawah kepemimpinan Kalla justru menurun. Di pemilu 2009 perolehan suara Golkar turun menjadi 15.037.757 (14.45%). Di DPR, Golkar mendapat 106 kursi, turun dibanding periode Akbar Tandjung yang mencapai 124 kursi.  Perolehan suara Golkar kembali mengalami penurunan di bawah ketua umum Aburizal Bakrie (Ical). Di pemilu 2014 kemarin Golkar mendapat 18.432.312 suara (14,75 persen) dan 91 kursi di parlemen.

Kalla dan Ical yang berlatar belakang pengusaha gagal mengulang kejayaan Partai Golkar seperti masa kepemimpinan Akbar Tandjung. Mereka gagal melakukan konsolidasi untuk menjaga soliditas partai. Organisasi massa yang selama ini berafiliasi dan menjadi kekuatan Golkar gagal dimanfaatkan. Kalla dan Ical juga melupakan basis pemilih di kalangan masyarakat pedesaan seperti yang dilakukan Akbar Tandjung dan Golkar di masa orde baru.

Masa kepemimpinan Kalla dan Ical telah berakhir. Golkar kini dipimpin oleh Setya Novanto yang juga berlatar belakang pengusaha. Tantangan Golkar kian berat. Dua kali berturut-turut dipimpin pengusaha, Golkar seolah menempatkan diri sebagai partai untuk golongan elite.  Golkar melupakan basis massa di pedesaan yang selama ini turut andil besar dalam menyumbang perolehan suara. Jajaran elite Golkar disibukkan konsolidasi di tataran pengurus pusat. Mereka melupakan pendidikan politik bagi kader sehingga hampir dalam satu dasa warsa terakhir tak ada tokoh dari Golkar yang menonjol, khususnya di daerah.

Akibatnya tak hanya di pemilu 2014, Golkar juga terpuruk di Pilkada serentak 2015. Data yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI Denny JA) pada Rabu (18/5/2016) kemarin menyebut, Golkar yang biasanya unggul teratas dengan perolehan di atas 50 persen, kini terpuruk hanya di urutan 9.

Masih menurut hasil survei LSI Denny JA, dukungan publik terhadap Golkar juga kian menurun.  Jika di Pemilu 2014 Golkar memperoleh dukungan publik sebanyak 14,75 persen suara, Mei ini diperkirakan tinggal 10,8 persen. Dari sisi dukungan publik Golkar masih berada di urutan ke-2, namun kian tertinggal jauh oleh PDI Perjuangan.

PDI Perjuangan pada Pemilu 2014 mendapatkan dukungan publik sebesar 18,95 persen. Angka itu naik di bulan Mei ini menjadi 21,5 persen. PDI Perjuangan meninggalkan Golkar dengan selisih lebih dari 10 persen.

Ada sejumlah kelebihan PDI Perjuangan sehingga kian jauh meninggalkan Golkar. Megawati menjaga PDI Perjuangan tetap solid dan kian mengutamakan pendidikan kader. PDI Perjuangan tak hanya menggarap pemilih pemula dari kalangan menengah ke atas tapi juga dari masyarakat pedesaan.

Tokoh-tokoh kepala daerah yang berhasil memikat hati rakyat lahir dari PDI Perjuangan. Seperti mantan Wali Kota Surakarta Joko Widodo (Jokowi), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

PDI Perjuangan kian jauh meninggalkan Golkar yang selama ini terlena dan hanya berkutat pada konsolidasi di tataran elite. Golkar lupa merangkul basis massa di pedesaan dan pendidikan politik bagi para kader untuk menghasilkan kepala daerah-kepala daerah yang berprestasi.

Di bawah kepemimpinan Novanto yang selama ini dikenal sebagai sosok kontroversial sepertinya langkah Golkar mengejar PDI Perjuangan kian berat.

*) Erwin Dariyanto adalah jurnalis di detikcom. Tulisan ini mewakili pendapat pribadi, bukan pendapat institusi di mana penulis berkarya.
(erd/nwk)